Wamena, Jubi – Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih memiliki rencana untuk memperluas program transmigrasi ke Papua sebagai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.
Namun, berbagai pihak di Papua menilai program ini bukan solusi tepat, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP), yang berpotensi menghadapi berbagai dampak negatif.
More Read
Anggota DPD RI asal Papua Tengah, Lis Tabuni, menilai bahwa rencana transmigrasi ini tidak akan efektif, meski diklaim dapat mendorong pemerataan pembangunan. “Program ini justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada,” ujar Tabuni kepada Jubi melalui sambungan telepon, Kamis (24/10/2024).
Tabuni menyoroti sektor ekonomi yang didominasi oleh non-OAP, yang akan semakin tertekan dengan bertambahnya pendatang.
“OAP tidak akan mampu mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Alam Papua akan terkuras, sementara OAP dikhawatirkan semakin termarjinalkan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kualitas sumber daya manusia OAP saat ini masih sulit bersaing dengan para pendatang. “Saya harap dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo Subianto fokus memperbaiki pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur di Papua,” ujarnya.
Pengelola Taman Wisata Kota Isakusa, Petrus Huby, juga menyatakan keprihatinannya. Menurut Huby, Papua sudah memiliki sistem Otonomi Khusus (Otsus) yang dirancang untuk melindungi hak-hak OAP.
“Jika Presiden hendak mendorong transmigrasi, seharusnya pertimbangkan dulu lembaga-lembaga daerah seperti MRP dan DPRP sebagai representasi masyarakat,” katanya.
Huby menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah yang paling dibutuhkan OAP saat ini, bukan transmigrasi yang berisiko menciptakan masalah baru. “Transmigrasi hanya akan menambah konflik horizontal dan tidak ada akhirnya,” tambahnya.
Huby juga berpesan kepada generasi muda Papua agar tidak terlena dengan kekayaan alam. “Generasi muda Papua harus mandiri, tidak bergantung pada siapa pun. Jika tidak, kita hanya akan menjadi penonton di tengah keberhasilan orang lain,” tegasnya.
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, yang juga anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor, menentang keras rencana transmigrasi tersebut. Ia menyoroti minimnya lapangan pekerjaan dan buruknya pelayanan dasar di Papua, yang dianggap belum siap menerima tambahan pendatang.
“Transmigran datang dengan keterampilan dan mental juang tinggi, sementara OAP masih tertinggal dalam soft skill dan hard skill,” ujar Mayor. Menurutnya, transmigrasi berpotensi memperparah konflik horizontal karena ketimpangan ini.
Mayor juga menyampaikan harapan agar generasi muda Papua lebih kritis dalam menjaga tanah dan sumber daya alam. “Generasi muda Papua harus cerdas, kritis, dan mau berusaha. Jangan hanya menonton kesuksesan orang lain,” pesannya.
Di akhir pernyataannya, Mayor mengingatkan pentingnya disiplin dan kerja keras.
“Belajarlah dari bangsa China, Jepang, dan Korea, yang sukses di usia muda karena ketekunan. Generasi muda Papua harus bisa menjaga harga diri dan idealisme,” ujarnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
Saya bisa memahami alasan aktivis Papua. Tetapi pengalaman saya ke beberapa Kimtrans, menunjukkan berbeda.Sejak Arso, Kurik, Merauke, Masni, Sidey, dan lainnya. Warga setempat sangat senang dan terbantu adanya Transmigrasi. Mereka saling belajar dan bekerja sama. Tentunya pola Transmigrasi yang diterapkan trans campuran warga OAP dengan non OAP. Transmigrasi Merah Putih.
Jika ada diantara kita sengaja mengisolasi OAP, maka integrasi sosial terputus, dan akan menyuburkan sparatisme. Membiarkan sesama warga Bangsa terpisah, berakibat kemajuan akan sulit diwujudkan di Papua.
Sebaiknya tak ada lagi transmigrasi antar pulau, klopun harus ada, cukup transmigrasi lokal saja.
Transmigrasi akan memunculkan persoalan baru, munculnya gap antara transmigran dgn warga tempatan. Selain itu, lahan mana yg akan dijadikan lokasi transmigrasi? Lahan hutan adat milik masyarakat jg nantinya yg akan dikorbankan. Kecuali pemerintah mau mengambil lahan2 yg dikuasai cukong2 dan jadikan itu utk lokasi baru transmigrasi.
Transmigrasi Sudah Cukup Dan jangan lagi ada tambahan, mangapa karna kita orang asli Papua juga ingin Berkembang Dalam Dunia Usaha dan Bisnis, Sudah cukup transmigrasi yang ada mohon jangan ada tambahan lagi yah Bapak Presiden??? Tolong Lanjutkan Apa Yang Sudah Di Buat Oleh Bapak Presiden JOKOWI dan lanjutkan program Jokowi Buat Tanah Papua??
Orang Papua Juga Bisa untuk Membangun Papua Dan Sudah Banyak Orang Papua Yang Hebat Cumanya, tidak ada kesempatan Buat Orang asli Papua yang Memimpin Tanahnya Sediri Harus Bapa Presiden Mendukung Kami Anak PAPUA bukan menimbulkan Konflik yang akan Menjadi Permasalahan Baru di Papua ?
Dalam jangka menengah sebaiknya transmigrasi lokal karena kondisitas belum memungkinkan,
Sangat setuju sekali bahwa program transmigrasi tersebut di tolak sebab akan semakin menimbulkan ketimpangan sosial dari berbagai aspek kehidupan dan tidak ada keuntungannya bagi orang Papua!!!!!!!
Baiknya Pemerintah Pusat dan Daerah memfasilitasi prasarana (Industri Petani dll) baik lahan kering dan basah,dengan memakai tenaga teknis dari Dinas terkait di Pemerintah Daerah.Kalau mendatangkan tenaga teknis orang luar akan bisa konplik horizontal yang ada berjalan baik. ??