Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, diminta menggelar pertemuan antara warga Distrik Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga dengan manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI), membahas dampak lingkungan dari pengelolaan tambang emas dan tembaga itu.
Permintaan itu disampaikan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan dari wilayah adat Meepago, John NR Gobai melalui pesan tertulisnya kepada Jubi, Minggu (26/03/2023).
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua itu mengatakan, Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Mimika telah melakukan pertemuan dengan warga Distrik Mimika Timur Jauh, Jita, Agimuga, dan Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh atau Lepemawil di Kota Timika pada 24 Maret 2023.
Pertemuan itu bertujuan mendengar apa yang terjadi bagi masyarakat dan mendengar apa yang akan dikerjakan oleh Pemda Mimika itu.
“Saya mengapresiasi penjabat Gubernur Papua Tengah, yang telah menginisiasi pertemuan itu. Saya berharap ada pertemuan lanjutan yang menghadirkan manajemen PT Freeport Indonesia,” kata John Gobai.
Menurutnya, pada pertemuan sebelumnya masyarakat meminta agar ada pertemuan lanjutan yang dihadiri PTFI.
Selain itu, PTFI juga diminta membayar kompensasi kerugian masyarakat. Pemerintah dan PTFI juga harus membangun rumah singgah, menyediakan kapal keruk untuk mengeruk tailing, dan kapal perintis untuk masyarakat tiga distrik yaitu Agimuga, Jita dan Mimika Timur Jauh, serta harus dirumuskan langkah-langkah pemanfaatan tailing.
“Dalam pertemuan ketika itu, kami mendengar keterangan dari pihak PT Freeport, terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan tailing. Mereka juga mengklarifikasi beberapa persoalan atau isu yang disampaikan oleh masyarakat,” ucapnya.
Gobai mengatakan, pihaknya menyarankan PTFI mau bertemu masyarakat dalam sebuah forum, yang digelar Pemprov Papua Tengah agar menghasilkan sesuatu kesepakatan atau solusi yang berguna bagi masyarakat.
“Diharapkan pada pertemuan berikut, menghasilkan sebuah rencana aksi bersama antara pihak Freeport, Lepemawil dan masyarakat guna menyelesaikan persoalan yang selama ini terus disuarakan oleh tim Lepemawil dan masyarakat tiga distrik di Mimika Timur,” ujarnya. (*)