Jayapura, Jubi – Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua belum bisa memastikan identitas lima orang korban yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tembak di Kali Brasa, Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 15 September 2023. Pasalnya, Perwakilan Komnas HAM Papua belum selesai melakukan pemantauan dan verifikasi atas insiden itu.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey di Kota Jayapura pada Selasa (19/9/2023) menanggapi kontroversi informasi Persekutuan Gereja-gereja Yahukimo dan TNI terkait identitas kelima korban. “Kami belum bisa mengambil kesimpulan karena kami masih melakukan pemantauan dan verifikasi,” ujarnya.
Pada Jumat (15/9/2023), ada lima jenazah ditemukan di muara Sungai Brasa, Dekai. Kelima jenazah itu ditemukan sehari pascakontak tembak antara pasukan TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kali Brasa. Ketua Persekutuan Gereja Gereja Yahukimo atau PGGY, Pendeta Atias Matuan menyatakan lima korban itu adalah warga sipil biasa, dan bukan anggota TPNPB.
Pendeta Atias Matuan yang juga Pendeta Gereja Kingmi Papua menerangkan kelima warga sipil adalah Darnius Heluka, Musa Heluka, Man Senik, Yoman Senik, dan Kaраі Payage. Menurutnya, kelima korban itu adalah Jemaat Gereja Kingmi Papua yang baru berusia 15 – 18 tahun, dan warga sipil biasa.
Frits Ramandey mengatakan Komnas HAM masih melakukan pemantauan proaktif dari pemberitaan di media massa. Pihaknya juga melakukan verifikasi dengan menghubungi masyarakat, tokoh gereja, maupun tokoh masyarakat terkait peristiwa penembakan tersebut.
“Kami sedang melakukan pemantauan proaktif melalui media massa. Termasuk meminta keterangan warga dan pihak-pihak gereja. Kami punya pengalaman kasus Eden Bebari [dan] itu butuh waktu lima bulan,” katanya.
Ramandey memperkirakan pihaknya membutuhkan waktu hingga lima bulan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk penembakan di Yahukimo. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di Yahukimo.
“Harus ada perhatian dari pemda setempat terkait konflik ini,” ujarnya.
Saat ditanya kapan tim Komnas HAM akan turun ke Yahukimo, Ramandey menyatakan ia belum dapat memastikan hal itu. (*)