More Read
Manokwari, Jubi- Jaringan Damai Papua atau JDP meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil langkah menyelamatkan Pilot berkebangsaan Selandia Baru bernama Philips Max Marthin yang diklaim disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Pimpinan Egianus Kogeya.
“JDP mendorong negara melalui Presiden Joko Widodo selaku kepala negara untuk mengambil langkah penting demi menyelamatkan pilot tersebut,” kata Juru Bicara JDP Yan Cristian Warinussy Kamis (9/2/2023)
Menurut Yan, JDP sangat menyesalkan tindakan (TPNPB) dengan melakukan pembakaran pesawat terbang jenis Pilatus porter milik maskapai Susi Air pada Selasa (7/2) di distrik Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah.
“Sebagai Juru Bicara JDP, saya menegaskan prinsip dasar JDP bahwa kami senantiasa mendorong dan menghimbau semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di tanah Papua ini, agar mencari cara-cara damai demi mengakhiri konflik diantara mereka (TPNPBdengan TNI dan Polri serta pemerintah Indonesia),” ujarnya
JDP senantiasa percaya, dialog adalah jalan paling baik untuk menyudahi konflik yang telah menimbulkan banyak korban, harta benda, fasilitas publik bahkan nyawa sekalipun. “JDP juga senantiasa tidak menyetujui ditempuhnya cara kekerasan misalnya dengan membakar pesawat dan menyandera atau menyekap pilot pesawat sipil seperti yang kini dialami pilot tersebut.” serunya
Pihaknya memberi saran kepada saudara Egianus Kogeya selaku pimpinan TPNPB di wilayah Ndugama, agar mampu memberi perlindungan dan menghormati hak asasi pilot Susi Air itu. “Kami mendorong TPNPB untuk dapat memberi perhatian pada pentingnya penyelesaian damai terhadap konflik bersenjata yang sudah banyak menelan korban di pihak rakyat sipil di tanah Papua selama ini,” katanya
Pihaknya juga mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk senantiasa menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Utamanya yang terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat sipil dan kepentingan sipil di daerah dan atau sekitar lokasi penyanderaan di Ndugama.
“Serta mampu memastikan bahwa operasi pengejaran dan atau operasi pembebasan sandera, tidak menyasar warga masyarakat sipil di Distrik Paro dan Kabupaten Nduga pada umumnya.” tuturnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
