Manokwari, Jubi – DPR Papua Barat meminta agar Kepolisian Daerah atau Polda Papua Barat segera membangun pos penjagaan pada wilayah perbatasan di Kabupaten Fakfak, guna mencegah aksi anarkis kelompok tertentu yang meresahkan masyarakat.
Wakil Ketua II DPR Papua Barat Saleh Siknun mengatakan pos penjagaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kamtibmas yang kondusif. “Dengan adanya pos penjagaan, masyarakat Fakfak semakin merasa aman,” kata Saleh di Manokwari pada Selasa (22/8/2023).
DPR, kata dia, nantinya berkoordinasi dengan Polda Papua Barat agar usulan tersebut segera direalisasikan demi mewujudkan stabilitas keamanan yang maksimal.
Apabila kepolisian menyepakati usulan itu, maka pembiayaan pembangunan pos penjagaan pada wilayah perbatasan diakomodasi melalui APBD Perubahan Provinsi Papua Barat tahun 2023.
“Kami akan sampaikan usulan tersebut dalam APBD Perubahan nanti,” ujar Saleh.
Ia menjelaskan bahwa usulan pembangunan pos penjagaan berkaitan dengan gangguan kamtibmas akibat pembakaran dua kantor distrik, satu sekolah, dan penganiayaan hingga tewas satu kepala distrik di Kabupaten Fakfak.
Oleh sebabnya, aparat penegak hukum perlu mengambil langkah antisipatif supaya peristiwa pembakaran fasilitas publik atau gangguan keamanan lainnya tidak terulang kembali.
“Peristiwa ini sudah berulang kali, makanya perlu langkah strategis pengamanan yang lebih ditingkatkan,” ujar Saleh.
Ia mengapresiasi respon cepat Penjabat Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kodam XVIII/Kasuari, dan Badan Intelijen Daerah Papua Barat yang telah melaksanakan langkah preventif mengembalikan kondisi Fakfak.
Meski demikian, aparat TNI/Polri harus segera menangkap dan mengungkap peristiwa pembakaran secara transparan agar masyarakat merasa aman.
“Masyarakat merasa aman kalau pelaku sudah ditangkap semuanya,” ujar Saleh.
Ia menyarankan agar aparat TNI/Polri menggandeng lembaga adat setempat ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku pembakaran.
Hal ini penting demi mencegah pemanfaatan situasi oleh kelompok tertentu yang menghendaki gangguan kamtibmas melalui penyebaran informasi provokatif.
“Saat penangkapan itu sebaiknya berkoordinasi dengan lembaga adat atau lembaga kultur lainnya. Supaya mencegah caos,” tegas Saleh.
Kepala Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan pembangunan sejumlah pos penjagaan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat.
Misalnya pemerintah daerah menyediakan lahan yang nantinya menjadi lokasi pembangunan pos penjagaan pada wilayah perbatasan.
“Kepolisian tidak bisa sendiri, butuh kerja sama dengan pemerintah daerah sediakan lahannya,” ujar Daniel.
Selain itu, kata dia, kepolisian segera mengevaluasi situasi kamtibmas setelah adanya peristiwa pembakaran fasilitas publik secara beruntun.
Salah satunya pembangunan pos penjagaan permanen dan penempatan personel di sejumlah lokasi yang berpotensi terjadi gangguan keamanan.
“Kepolisian tentunya terus meningkatkan sinergi kolaborasi dengan TNI dan pemerintah daerah,” kata Daniel Silitonga.
Perlu diketahui, sebanyak 25 orang tak dikenal melakukan perusakan disertai pembakaran Kantor Distrik Kramomongga, SMP Negeri 4 Kramomongga, dan menganiaya Kepala Distrik Kramamongga Darson Hegemur hingga tewas pada Selasa (15/8) malam sekitar pukul 19.30 WIT.
Dua hari berselang tepatnya Jumat (18/7) pukul 03.30 WIT, Kantor Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak ludes terbakar. (*)
