Jayapura, Jubi – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP, Latifah Anum Siregar menyatakan berbagai pihak perlu mendorong proses hukum terhadap terduga pelaku penembakan saat amuk massa yang meluas menjadi rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua pada 23 Februari 2023.
Katanya, proses hukum yang diharapkan keluarga korban meninggal dunia maupun korban luka, sulit terwujud apabila keluarga korban dan mereka yang peduli tidak mendorong proses hukum.
Pernyataan itu disampaikan Latifah Anum Siregar saat diskusi publik secara daring “Wamena Berdarah: Adakah Unsur Kejahatan Kemanusiaan?” pada Selasa (14/03/2023).
“Mengenai ganti rugi [atau uang duka] setelah peristiwa. Kalau hanya di meja dibilang ganti rugi dan asosiasi bupati bilang proses hukum, kalau keluarga korban dan orang yang peduli tidak mendorongnya, itu tidak akan diproses. Jadi itu perlu didorong. Kalau tidak ada laporan polisi, bagaimana mau ditindaklanjuti ke proses hukum,” kata Anum Siregar.
Menurutnya, semua pihak juga mesti sepaham bahwa uang yang diberikan Bupati Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya dan Pemprov Papua Pegunungan kepada keluarga korban meninggal dunia, dan korban luka adalah uang kemanusiaan, karena banyak korban dalam insiden itu, dan berbagai pertimbangan lainnya.
“Akan tetapi, [uang duka] itu tidak bisa menghapus pidana. Apalagi uang itu dari para bupati, itukan uang rakyat yang dikembalikan kepada mereka,” ucapnya.
Anum menyatakan, belakang ini di Tanah Papua ada fenomena ganti rugi terhadap korban kekerasan. Misalnya kasus di yang terjadi di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat beberapa tahun lalu, atau dugaan penganiayaan terhadap yang menyebabkan warga Distrik Edera, Kabupaten Mappi meninggal dunia pada 30 Agustus 2022, dan beberapa kasus lain di Tanah Papua.
“Belakang ini kan ada fenomena ganti rugi [atau pemberian uang duka] dalam beberapa kasus di Tanah Papua. Apakah ini untuk menghapus pidana, kan tidak,” ujarnya.
Dalam insiden Wamena, Anum berpendapat perlu dicek mengenai protap aparat keamanan saat menangani amuk massa di sana, terutama dalam penggunaan senjata api.
“Saya berharap, diskusi ini menghasilkan hal yang lebih konkrit,” kata Anum Siregar. (*)