Jubi TV – Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mempertanyakan ketersediaan dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membiayai Pendidikan Calon Anggota TNI Angkatan Darat
“SebagaiDirektur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya justru mempertanyakan ketersediaan dana otonomi khusus dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membiaya pendidikan anggota TNI Angkatan Darat,” kata Yan Cristian Warinussy, Kamis (6/1-2022).
Warinussy juga mempertanyakan, Pemerintah Papua Barat menggunakan instrumen hukum apa dalam kebijakan yang telah direstui Panglima TNI dan masih menunggu konfirmasi Kementrian Pertahanan tersebut.
“Dasar hukumnya dimana ? Saya kira Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR PB) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) perlu memberi penjelasan kepada rakyat tentang hal tersebut,” ujarnya
Warinussy juga mempertanyakan bagaimana mekanisme dan jangka waktu pendidikan bagi calon anggota TNI AD tersebut, apakah dengan durasi waktu enam bulan dapat berdampak pada kualitas prajurit calon didikan TNI dari kebijakan afirmasi Otsus
“Bagaimana dengan akhlak dan moral mereka ? Bagimana pula dengan kemampuan intelegensia mereka?” tanya Warinussy.
Dia memberi saran, agar rencana besar seperti ini penting perlu dibahas secara baik melalui lembaga legislatif.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam perjuangan di akhir masa pemerintahan, mendorong rekrutmen Tamtama TNI Angkatan Darat melalui Jalur afirmasi dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus Papua Barat.
Perjuangan tersebut dilakukan dengan mendatangi Markas Besar Angkatan Darat Mabesad TNI. Mandacan langsung menyampaikan maksudnya ke Jendral TNI Andika Perkasa saat masih menjabat Kasad.
Permintaan Gubernur Papua Barat justru disambut positif oleh Jendral TNI Andika Perkasa kala itu di Jakarta. Saat orang nomor satu di Papua Barat mengajukan permintaan Kebutuhan, 1000 tambahan kuota anggota TNI bagi Orang Asli Papua, Jendral yang kini menjabat Panglima TNI ini justru menambahkan 1000 diatas permintaan Gubernur menjadi 2000.
Komitmen Jendral Andika Perkasa tak hanya saat ditemui Gubernur di Jakarta, setelah dilantik sebagai Panglima TNI, dalam lawatan perdana ke Wilayah Papua Barat, Jendral TNI Andika Perkasa pun mengulangi kembali janjinya.
“Dan untuk Otsus, Pak Gubernur ini sudah datang ke Jakarta waktu saya masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, kita sudah selesai dengan Bintara Otsus yang jumlahnya 1000, dan itu sudah masuk satuan yang ada di Jawa” kata Jendral TNI Andika Perkasa akhir tahun 2021 di Manokwari.
Dia mengungkap bahwa Bintara Otsus yang telah direkrut 1000 orang tersebut kini mereka di tugaskan di Koramil-Koramil di daerah Jawa.
“Di Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Nanti tahun 2022 kita berharap mereka sudah semakin paham. Mereka baru selesai pendidikan, berarti mereka hanya (tahu) teori. Nah sekarang lah prakteknya, mereka langsung di bina Babinsa,” katanya.
Berikutnya lanjut Jendral Andika Perkasa, bahwa Gubernur Papua Barat datang meminta 1000 Tamtama khusus dari Papua Barat. Ia mengaku bukan pemilik kewenangan, namun kewenangan mengenai penambahan kuota anggota TNI ada di Kementrian Pertahanan.
Oleh karena itu memang kata Panglima TNI, harus ada percepatan penambahan personil, penambahan tidak bisa hanya mengandalkan program rutin rekrutmen selama ini di TNI.
“Gubernur meminta 1000 Tamtama. Kekurangan di Papua Barat ini cukup banyak, oleh karena itu saya tawarkan kalau Bintara Otsus kemarin 1000, Tamtama Otsus kita 2000,” kata Jendral Andika.
Andika menjelaskan bahwa di Papua Barat jumlah personil sangat kurang dibandingkan dengan daerah lain. Di Papua Kodam Cendrawasih sudah mencapai 45 persen, sementara di Papua Barat baru 30 persen.
Gubernur Papua Barat membenarkan langkah dan upaya yang dia lajukan. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan.
“Kemarin pak Panglima di hadapan para wartawan di lapangan Borasi menyampaikan komitmen tentang rekrutmen Tamtama TNI Afirmasi Otsus untuk Papua Barat,” kata Mandacan.
Kata Mandacan, upaya yang diambil sebagai tanda komitmen membangun Sumber daya Manusia SDM dan memberantas Pengangguran serta kemiskinan di Papua Barat. (*)
News Desk
