Nabire, Jubi — Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menyatakan pihaknya akan memverifikasi identitas 86 mahasiswa penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang sedang berkuliah di luar negeri. Nawipa menyatakan verifikasi ulang itu perlu dilakukan karena tidak semua penerima beasiswa itu adalah Orang Asli Papua Tengah.
“Ada 86 mahasiswa [yang sedang berkuliah] di luar negeri dibiayai Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Saya sudah lihat data, tidak semua penerima beasiswa itu Orang Asli Papua Tengah. Jadi saya sudah perintah Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah memanggil Kepala Dinas Pendidikan [Papua Tengah] untuk membentuk tim [verifikasi],” kata Nawipa pada Rabu (12/3/2025).
Nawipa juga meminta Dinas Pendidikan Papua Tengah untuk mengevaluasi besaran kebutuhan hidup masing-masing penerima beasiswa. Ia menyatakan verifikasi dan evaluasi itu dilakukan demi efektivitas dan transparansi penggunaan dana beasiswa. “Saya ini pernah sekolah di luar negeri. Jadi saya tahu bagaimana caranya,” kata Nawipa.
Nawipa meminta tim yang dibentuk nanti harus melakukan verifikasi data secara rinci terkait 86 mahasiswa di luar negeri itu. “Kami mau verifikasi data. Kalau memang [para mahasiswa] itu harus bayar rumah, kami minta orang yang punya rumah dibayar account to account [melalui transfer bank]. Kalau [pembayaran] di kampus, kita minta surat dari kampus supaya kami langsung bayar [biaya studi kepada pihak] kampus,” ujarnya.
Para mahasiswa di luar negeri itu juga diminta menyiapkan rincian kebutuhan hidup mereka, untuk dijadikan bahan evaluasi. “Kami minta rincian kebutuhan biaya hidup per minggu, per bulan, dia [penerima beasiswa] butuh berapa. Kita akan verifikasi dengan security system di negara [tempat kuliah] masing-masing [mahasiswa], sehingga dia tidak bisa bohongi kita,” kata Nawipa.
Ia menegaskan tidak ada pihak yang bisa berbohong soal biaya studi atau kebutuhan biaya hidup mahasiswa yang berkuliah di luar negeri. Pasalnya, Nawipa sendiri pernah berkuliah di luar negeri. “Ini gubernur yang tamatan luar negeri, jadi tidak ada lagi cara-cara begini,” kata Nawipa.
Mantan Bupati Paniai itu menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memprioritaskan Orang Asli Papua Tengah sebagai penerima beasiswa untuk berkuliah di luar negeri. Sebab, demikian menurut Nawipa, saat ini Tanah Papua telah terbagi dalam enam provinsi berbeda.
BERITATERKAIT
Ia juga ingin memastikan setiap penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Papua Tengah bukanlah penerima manfaat dari program beasiswa lain. “Ada beasiswa yang dibiayai oleh PT Freeport Indonesia. Anak-anak yang dibiayai Freeport tidak boleh ambil [beasiswa dari] Pemerintah Provinsi Papua Tengah, supaya beasiswa itu dialihkan untuk mahasiswa lain. Kami akan berbicara dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro [atau YPMAK] dan lakukan verifikasi,” katanya. (*)
