Sentani, Jubi – Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Jayapura mempertanyakan dana Rp27 miliar yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk beasiswa mahasiswa Papua yang sedang mengenyam pendidikan di luar negeri.
Dana sebesar itu dinilai sangat tidak masuk akal jika hanya membiayai mahasiswa asli Kabupaten Jayapura di luar negeri yang jumlahnya hanya belasan atau puluhan orang.
Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura Edison Awoitau mengatakan Kabupaten Jayapura masih belum menuntaskan persoalan bidang pendidikan dengan baik. Masih ada hal penting yang harus diselesaikan dengan menggunakan dana Rp27 miliar itu daripada diberikan kepada mahasiswa di luar negeri.
“Dana tersebut sebaiknya digunakan untuk membayar gaji para guru dan tenaga honorer yang sedang bertugas saat ini,” ujar Edison di Sentani, Jumat (12/4/2024).
Ia mengatakan ada puluhan hingga ratusan tenaga pendidik di Kabupaten Jayapura yang mengeluh soal fasilitas pendukung di tempat tugas mereka. Ada juga yang menanyakan hak mereka yang telah bertugas hingga belasan tahun tanpa mendapat tunjangan bekerja selama ini.
Selain itu, masih banyak lagi hal lain yang harus diselesaikan Pemkab Jayapura, termasuk menangano guru SMA dan SMK yang terdampak perubahan status tanggung jawab sekolah.
“Selama ini belum ada data soal jumlah mahasiswa di luar negeri yang berasal dari Kabupaten Jayapura, lalu dana sebesar itu diperuntukkan kepada siapa?” kata mantan ketua DPRD Kabupaten Jayapura itu.
Edi, sapaan akrabnya meminta Pemkab Jayapura menyampaikan kepada public rincian bantuan tersebut agar tidak menimbulkan tanda tanya dan anggapan negatif kepada Pemkab Jayapuwa. Selain itu, apakah sudah ada persetujuan atau pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dilayani secara baik dalam satu pemerintahan, sama halnya kita korbankan kebutuhan dasar di daerah lalu memberikan service yang berlebihan kepada pihak lain yang notabenenya kita tidak tahu sama sekali,” ujarnya.
Ia berharap Pemkab Jayapura memperhatikan hal-hal yang prinsip dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pendidikan. Karena sampai saat ini fasilitas pendidikan, tenaga guru, dan siswa yang berada jauh dari perkotaan sangat membutuhkan perhatian serius Pemkab Jayapura..
“Jujur saja, sampai hari ini kita belum tahu pasti jumlah mahasiswa asli Kabupaten Jayapura di luar negeri. Jika ini niat baik dan atas kebijakan pemerintah untuk membantu anak-anak Papua lainnya di luar negeri, harus disampaikan secara terbuka ke publik,” katanya.
Kesepakatan bersama
Terkait dana beasiswa tersebut Pemkab Jayapura membantu Pemerintah Provinsi Papua membayar beasiswa mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) sebesar Rp27 miliar.
Bantuan yang diberikan merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura mengatakan pada tahun lalu pihaknya telah membantu pelunasan tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP), khususnya mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jayapura, baik yang studi di luar maupun di dalam negeri.
“Tahap pertama kurang lebih Rp10 miliar, kemudian tahun ini Rp17 miliar sehingga total pengeluaran yang sudah diberikan sebanyak Rp27 miliar kepada Pemprov Papua,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan dana hibah untuk pendidikan, khususnya dalam pembayaran beasiswa mahasiswa SUP akan berlangsung hingga 2025. Hal yang sama juga dilakukan delapan pemerintah daerah lainnya di Provinsi Papua.
Hermanus menjelaskan setelah pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dari sisi keuangan masih menyesuaikan sehingga penganggaran untuk pembayaran beasiswa pun menjadi terhambat. Karena itu pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua ikut membantu pembayarannya.
Pemkab Jayapura, katanya, tahun ini kurang lebih akan mengeluarkan dana hibah Rp117 miliar, baik untuk membantu beasiswa pendidikan mahasiswa OAP di dalam dan luar negeri, maupun bantuan dana hibah untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Kami sangat berharap dengan dukungan pembayaran beasiswa ini maka adik-adik kita dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan kembali mengabdi di pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan(Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota mengatakan Pemkab Jayapura mengalokasikan bantuan anggaran Rp10 milliar dan Rp17 miliar untuk membantu Pemprov Papua menyelesaikan tunggakan beasiswa SUP selama 6 bulan pada periode 2023,
“Dana ini digunakan untuk membiayai mahasiswa dari Kabupaten Jayapura yang berada di dalam negeri sebanyak 427 orang dan di luar negeri 84 orang,” katanya.
Menurutnya rata-rata biaya yang diperuntukkan bagi mahasiswa di dalam negeri dalam setahun hingga 2026 sebesar Rp24 miliar. Kemudian biaya beasiswa di luar negeri Rp48 miliar. Jika semua dibebankan kepada Kabupaten Jayapura maka pembangunan yang lain pasti tidak jalan.
“Tanggung jawab Pemprov Papua menyelesaikan tunggakan 2023, sedangkan untuk 2024 kita bahas lagi bersama Kemendagri. Soal transfer anggarannya sesuai berita acara diberikan waktu satu minggu dan sudah dilakukan, tinggal Pemprov Papua yang menyelesaikan tunggakan beasiswa tersebut,” ujarnya. (*)
Discussion about this post