Jayapura, Jubi – Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP, Pdt Albert Yoku menyatakan, ada 900 data mahasiswa siluman atau tidak jelas identitas sebagai penerima beasiswa otonomi khusus Papua. Menurut Yoku perlu adanya evaluasi terhadap tata kelola program beasiswa otonomi khusus.
Hal itu disampaikan Yoku dalam diskusi bertajuk “Mencari Solusi Penyelesaian Beasiswa Otsus Papua di Dalam dan Luar Negeri” secara daring yang diselenggarakan Analisis Papua Strategis, pada Senin malam (19/6/2023) .
“Menurut informasi yang saya dapat dari Sekretariat Kepresiden di Jakarta ada over jumlah mahasiswa, yakni ada 900 mahasiswa [beasiswa otonomi khusus] identitasnya tidak jelas,” ujarnya.
Yoku menyatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua harus secepatnya melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa beasiswa otonomi khusus tersebut. Menurut Yoku hal ini penting untuk kepentingan penggunaan anggaran Otsus Papua secara baik dan benar secara khusus bagi penerima beasiswa.
“ BPSDM Papua yang bertanggung jawab secepat apa mereka mengolah dan memverifikasi data,” tanya Yoku.
Yoku menyatakan agar nanti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua secepatnya menyerahkan data yang sudah diverifikasi kepada pemerintah provinsi masing-masing di Tanah Papua. Yoku juga menyatakan perlu adanya evaluasi terhadap program beasiswa otonomi khusus.
“Kalau [evaluasi] ini tidak dilakukan maka dalam perjalanannya mengalami seperti yang kita hadapi saat ini. Kita bicara mau menyalahkan regulasi atau mau bicara kesalahan manusia,” ujarnya.
Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam dan Luar Negeri, Jhon Reba menyatakan masalah proses verifikasi dan validasi data mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus direncanakan selesai 20 Juni 2023.
“Masalah proses verifikasi data masih berlangsung tapi belum clear dilanjutkan sampai hari ini [Selasa] supaya dapat digunakan,” kata Reba kepada wartawan di Jayapura, pada Senin malam.
Reba menyatakan data yang telah diverifikasi akan diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota di Tanah Papua. Ia menyatakan setidaknya ada 3.171 mahasiswi di Tanah Papua, dan secara khusus untuk Provinsi Papua berjumlah 1.717 mahasiswa.
“Tahap berikut Pemerintah Provinsi Papua mengkoordinir kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua untuk distribusi data. Supaya mereka menggunakan data ini untuk merencanakan anggaran untuk membiayai mahasiswa,” ujarnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen belum bisa berkomentar lantaran proses verifikasi data mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus belum selesai.
“Saya belum bisa berkomentar karena belum selesai [verifikasi data],” katanya, pada Senin malam