Merauke, Jubi – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Merauke, Papua Selatan menggelar rapat koordinasi dengan segenap elemen untuk persiapan pendistribusian logistik Pemilu 2024 pada Senin (5/2/2024) sore.
Ketua KPU Kabupaten Merauke, Rosina Jostina Marise Kebubun, kepada Jubi usai memimpin rapat koordinasi menyebut ada 774 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 22 distrik dan 190 kampung serta kelurahan di Kabupaten Merauke. Sementara jumlah pemilih tetap pada Pemilu 2024 sebanyak 162.942 jiwa.
“Sore hingga malam ini kita melakukan rapat koordinasi terkait dengan pendistribusian logistik. Hari ini kita sudah H-9 menuju 14 Februari. Maka pada H-7 kita sudah harus mendistribusikan logistik,” kata Rosina Kebubun.
Dia menyatakan bahwa tujuh hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, logistik Pemilu 2024 sudah mulai didistribusikan karena mengingat kondisi geografis yang cukup beragam di Kabupaten Merauke.
Sasaran awal distribusi logistik pemilu di 10 wilayah terjauh dan tersulit, yakni Distrik Kontuar, Waan, Kimaam, Ilwayap, Padua, Tabonji, Tubang, Ngguti, Okaba, dan Kaptel.
“Untuk ini [distribusi logistik ke wilayah jauh dan sulit] sudah harus bergerak, karena mengingat kondisi geografis yang cukup beragam. Proses pendistribusian membutuhkan waktu sehingga kita harus memperhatikan kecukupan waktunya. H-7 menjadi pilihan untuk mendistribusikan ke wilayah-wilayah terjauh dan tersulit,” kata Rosina Kebubun.
“Tantangan kami dalam pendistribusian ini terkait dengan tantangan geografis dan cuaca sebenarnya. Saat ini musim penghujan, kemudian cuaca buruk di perairan. Selain melalui jalur darat dan laut, jalur pendistribusian juga melalui kali dan rawa. Sehingga memang kita harus memastikan ketersediaan armada agar distribusi logistik ini sampai di tempat tujuan tepat waktu,” sambungnya.
Rosina Kebubun menambahkan rapat koordinasi tersebut melibatkan TNI- Polri, BMKG, Syahbandar, Bawaslu, panitia pemilihan distrik (PPD), penyedia jasa angkutan. dan pihak terkait lainnya.
“Untuk BMKG terkait dengan cuaca, TNI-Polri dari sisi pengamanan. Untuk Syahbandar terkait izin dan kelayakan kapal pendistribusi. Kami harus memastikan ini sehingga proses pendistribusian logistik ini tidak mengalami hambatan atau kendala, termasuk pihak penyedia kita hadirkan untuk memastikan mereka siap melakukan pendistribusian,” tutupnya.
Sementara, Kapolres Merauke, AKBP I Ketut Suarnaya, dalam rakor menyatakan bahwa TNI-Polri siap mengawal dan mengamankan proses pendistribusian logistik ke 774 TPS. Namun yang sangat diharapkan adalah kesiapan penyedia jasa pengangkut, terutama kesiapan armada untuk proses pendistribusian melalui jalur laut, sungai, dan rawa.
“Begitu barang diserahkan kepada jasa angkut itu sudah menjadi tanggung jawab pihak pengangkut bagaimana mengantar barang itu selamat sampai tempat tujuan. Ini tidak mudah, karena ada 774 TPS dengan kondisi geografis yang beragam, harus dipersiapkan secara baik. Kami dari TNI-Polri siap mengawal dan mengamankan,” kata Suarnaya.
Suarnaya menekankan kepada penyedia jasa agar benar-benar memperhatikan keamanan armada angkut yang digunakan. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan alat komunikasi seperti telpon genggam dan handy talkie, termasuk radar.
“Yang saya lihat dan kaji ini yang lewat perairan yang rawan. Sehingga harus benar-benar safety, baik itu armada, alat komunikasi, dan sebagainya. Harus dipersiapkan secara baik sebelum logistik digeser,” ujarnya. (*)