Jayapura, Jubi – Partai-partai politik di Provinsi Papua secara internal telah menyiapkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur untuk bertarung pada Pilkada 2024. Mereka membuka penjaringan calon, melakukan survei, dan menjajaki koalisi. Selain parpol, figur yang diprediksi maju melalui jalur independen juga sedang mempersiapkan pencalonan.
Sekretaris PDIP Papua Surya Ibrahim Basri Syafaat mengatakan secara internal partainya telah menyiapkan dua kader potensial untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Kedua orang yang diusung PDIP itu adalah Benhur Tommy Mano dan Herry Ario Naap.
Benhur Tommy Mano pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura (2009–2011), lalu menjadi Wali Kota Jayapura dua periode (2011-2016 dan 2017-2022). Saat ini ia menjadi Staf Ahli Kementerian Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Klub Bola Persipura.
Sementara Herry Ario Naap pernah menjabat sebagai anggota DPRD Biak Numfor Fraksi Partai Demokrat (2014-2016), lalu menjadi Wakil Bupati Biak Numfor (2016-2019). Ia kemudian maju dan terpilih sebagai Bupati Biak Numfor (2019-2024), dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDIP Provinsi Papua.
Walaupun telah menyiapkan dua kader, kata Surya, saat ini pihaknya sedang membuka proses penjaringan calon sampai dengan 7 Mei 2024. Ia mengatakan belum ada nama calon yang sudah dikantongi partai. Menurutnya tidak ada pembedaan antara kader internal PDI Perjuangan yang akan maju maupun dari luar partai, semua harus sesuai prosedur dan aturan partai.
“Walaupun dia kader tapi tidak mendaftar maka dianggap tidak bersedia untuk mencalonkan diri,” kata Surya kepada Jubi, Rabu (24/4/2024).
Surya mengatakan hasil pemilu 2024 PDI Perjuangan di DPR Papua memperoleh 7 kursi dan belum memenuhi prasyarat pengajuan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Ia mengatakan PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan melihat dari aspek kesamaan kepentingan, kesamaan daya juang, kesamaan pemikiran, dan kesamaan lainnya yang pasti untuk kepentingan Provinsi Papua ke depan.
“Sangat membutuhkan koalisi. Ada sejumlah partai yang sudah kami saling menjajaki. Tetapi mungkin ini belum bisa kami sampaikan karena semua masih dalam tahap penjajakan,” ujarnya.
Surya mengatakan survei menjadi alat ukur secara akademis yang bisa dijadikan referensi oleh PDI Perjuangan dalam mengambil keputusan nanti. Ia berharap semua figur anak-anak Papua yang ingin maju sebagai gubernur atau wakil gubernur adalah putra putri terbaik yang memiliki komitmen tinggi untuk membangun Papua lebih baik.
“Menurut saya kita boleh saja idealis tapi juga realistis, supaya bisa realistis maka survei menjadi sangat penting. Kami belum dapat memastikan sejauh mana daya elektabilitas mereka sampai dengan saat ini. Kami menganggap bahwa semua mempunyai elektabilitas yang bagus,” ujarnya.
Surya mengatakan saat ini amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bahwa gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Ia mengatakan tugas partai untuk mencari figur-figur yang memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang Otsus atau Undang-Undang Pilkada. Ia memprediksi hanya dua pasangan calon yang bertarung memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur pada pencoblosan serentak pada Rabu, 27 November 2024.
“Hanya dua pasangan calon,” katanya.
Wakil Ketua DPD I Golkar Papua, Leo Dapot Siahaann mengatakan Golkar Papua saat ini tengah berada di atas angin setelah memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan anggota legislatif pada 14 Februari 2024. Partai Golkar memperoleh 108.003 suara dan dipastikan mendapatkan 10 kursi di DPR Papua.
“Dipastikan Golkar memperoleh 10 kursi DPR Papua. Tak hanya itu, kursi Ketua DPR Papua juga tampaknya akan diduduki oleh anggota DPR Papua terpilih dari Partai Golkar,” ujar Dapot kepada Jubi via whatsApp, Jumat (26/4/2024).
Dapot mengatakan meski bisa mengusung sendiri untuk calon Gubernur Papua pada Pilkada serentak 2024, namun Partai Golkar tidak menutup diri untuk berkoalisi dengan partai lain dengan mengutamakan kader Golkar menjadi Calon Gubernur.
“Untuk berkoalisi nanti pasti akan dilakukan sesuai kebutuhan politik menuju kemenangan Pilkada tahun ini,” katanya.
Dapot mengatakan Partai Golkar Papua memiliki kader untuk maju sebagai calon Gubernur Papua dan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan DPP Nomor: Sund-308/GOLKAR/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 atas nama Constan Karma. Costan Karma pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua (2000-2005), Penjabat Gubernur Papua (2012-2013) dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua (2010-2014).
“Partai Golkar Papua memiliki calon gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari kader partai dan saat masa konsolidasi dan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan DPP Partai Golkar dan telah dilakukan satu kali evaluasi pada awal April 2024 di DPP,” ujarnya.
Dapot mengatakan Kapolda Papua, Mathius D Fakhiri juga sudah terdaftar menjadi salah satu peserta calon Gubernur Papua dari Partai Golkar untuk dilakukan survei. Mathius D Fakhiri pernah menjabat sebagai Kapolres Kaimana Polda Papua Barat (2005), Kapolres Jayapura (2009), Wakapolda Papua Barat (2020), Wakapolda Papua (2020), dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua.
“Prosesnya sedang berjalan dan saat ini sudah terdaftar menjadi salah satu peserta calon gubernur untuk dilakukan survei,” katanya.
Terkait pencalonan mantan Kapolda Papua, Paulus Waterpauw, Dapot mengatakan Waterpauw tidak masuk dalam peserta calon Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan survei dari Partai Golkar. Saat ini Waterpauw menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Papua Barat. “Tidak,” katanya.
Golkar sudah keluarkan 1.040 surat tugas
Dapot mengatakan persiapan menuju Pilkada telah dilakukan Partai Golkar sejak November 2023. Partai Golkar telah mengeluarkan 1.040 surat tugas kepada kader dan non kader untuk bekerja bersama-sama memenangkan Partai Golkar.
“Itu merupakan langkah awal yang selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap surat tugas yang diberikan,” ujarnya.
Partai Golkar saat ini sedang melakukan survei untuk menjadi dasar evaluasi terhadap kader Golkar yang ditugaskan menjadi kepala daerah, baik calon gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati, serta wali kota-wakil wali kota. Ia mengatakan kader Golkar yang sedang dilakukan survei di antaranya Bupati Keerom Piter Gusbager, Bupati Mamberamo Raya Jhon Tabo dan Bupati Supiori Yan Imbab.
“Partai Golkar melakukan survei untuk menguji popularitas dan juga elektabilitas calon kepala dan wakil kepala daerah sebanyak tiga kali. Proses itu sedang berjalan yang sesuai jadwal akan dipresentasikan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.
Untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Golkar tetap mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Sedangkan untuk Calon Bupati dan Wali Kota yang diusulkan Partai Golkar dan yang saat ini menerima surat tugas semuanya adalah Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Dapot Calon dari Orang Asli Papua tidak menyulitkan Partai Golkar dan Partai Golkar sangat menghargai hak-hak dasar, termasuk hak politik Oang Asli Papua. Partai Golkar masih berkonsentrasi pada kegiatan survei elektabilitas para calon kepala daerah hingga Mei 2024.
“Partai Golkar sangat berkeyakinan bahwa pada perhelatan Pilkada Serentak 2024 diikuti putra atau putri OAP yang terbaik. Dan melihat hasil Pileg akan ada beberapa pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” katanya.
Utamakan Calon OAP
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Papua Mathius Awoitauw mengatakan Partai NasDem mengutamakan hasil survei dalam pencalonan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota untuk dicalonkan pada Pilkada 2024. NasDem juga mengutamakan Orang Asli Papua untuk bertarung dalam Pilkada ini.
“OAP sangat menguntungkan kalau hasil survei bagus. Nasdem utamakan hasil survei dan Orang Asli Papua,” kata Awoitauw kepada Jubi via whatsApp pada Jumat (26/4/2024).
Ia menjelaskan Partai Nasdem membuka ruang bagi Orang Asli Papua untuk ikut berkompetisi pada Pilkada 2024. Pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai NasDem mulai dibuka 1 Mei hingga 7 Mei 2024 di kantor DPD, DPW, dan DPP. Rekomendasi dukungan dari DPP Partai Nasdem bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dikeluarkan pada 20 Mei hingga 31 Juli 2024.
“Biasanya orang-orang asli Papua tidak ada uang, NasDem buka ruang,” ujarnya.
Awoitauw mengatakan Partai NasDem meraih tujuh kursi di DPR Provinsi Papua dan sedang menggugat di Mahkamah Konstitusi agar memperoleh tambahan satu kursi lagi. Menurutnya NasDem akan berkoalisi dengan partai lain di Pilkada 2024 Provinsi Papua.
“Koalisi dengan partai lain terbuka dengan tujuan yang sama,” katanya.
Saat ditanya soal pencalonan dirinya sebagai gubernur Papua, Awoitauw tidak menjawab tetapi mengirimkan flyer dirinya bertuliskan, “Papua Era Baru Melangkah Bersama Mathius Awoitauw, Calon Gubernur Provinsi Papua 2024-2024, Pimpin Papua dari Hati, Matang, Sederhana Merakyat”. Juga tertera moto, “Adil, Harmoni, Tangguh, dan Sejahtera”.
Mathius Awoitauw memulai pekerjaan di Lembaga Swadaya Masyarakat. Pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura 2007-2012. Ia kemudian maju sebagai bupati dan menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura dua periode, yakni periode 2012-2017 dan 2017-2022. Ia menulis buku ‘Kembali ke Kampung Adat: Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua’ yang diterbitkan Gramedia pada 2021.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Apedius I Mote mengatakan pihaknya telah secara resmi membuka pendaftaran bakal Calon Gubernur dan bakal Calon Wakil Gubernur yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Pendaftaran telah dimulai 27 Maret hingga 3 Mei 2024.
“Bagi para bakal calon yang ingin mendaftar, dapat langsung ke Kantor DPD Partai Demokrat di Kota Jayapura,” ujar Mote dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi pada Jumat (26/4/2024) malam.
Mote mengatakan pendaftaran cagub dan cawagub terbuka untuk umum, baik itu untuk kader Demokrat maupun non kader Partai Demokrat. Mote menyebutkan nama-nama yang diisukan maju adalah Mathius D Fakhiri, Yunus Wonda, Benhur Tomi Mano, Velix V Wanggai, Elysa Auri, Benyamin Arisoy, dan Boy Markus Dawir.
“Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua untuk umum, baik untuk kader partai demokrat maupun non kader partai demokrat. Intinya Demokrat terbuka,” katanya.
Hasil Pemilihan Legislatif Pemilu 2024 belum ditetapkan, karena menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil pemilu. Namun berdasarkan rekapitulasi KPU, Partai Golkar, PDI-P, dan Nasdem merupakan partai dengan suara mayoritas untuk anggota DPR Papua. Golkar tertinggi dengan perolehan 108.003 suara (10 kursi), kemudian PDI-P 75.045 suara (7 kursi), dan Partai NasDem 73.726 suara (7 kursi).
Berikutnya enam partai masing-masing dengan perolehan 3 kursi, yaitu Demokrat 59.365, PAN 45.046, Perindo 40.160, Gerindra 37.165, PKB 36.090, dan PKS 35.576. Sisanya PSI 26.821 (2 kursi), dan PPP 28.689 (1 kursi). Penetapan anggota DPR Provinsi Papua dan pembagian kursi akan dilakukan 6 hingga 10 Juni 2024.
DPR Papua memiliki 45 kursi. Dengan syarat pencalonan 20 persen, maka partai atau koalisi partai yang berhak mencalonkan minimal memiliki 9 kursi. Artinya, hanya Partai Golkar yang bisa mencalonkan sendiri. Partai lainnya harus melakukan koalisi.
Akan maju jalur perseorangan
Ketua Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) Hendrik Yance Udam mengatakan akan maju sebagai Calon Gubernur Papua melalui jalur perseorangan atau independen. Ia mengatakan timnya sedang bekerja mengumpulkan dukungan bagi dirinya.
“Sebagai bocoran isu, kami menggarap suara pemilih pemula di Papua. Untuk jumlah dukungan KTP itu adalah rahasia tim, nanti kalau sudah lengkap semua baru kita akan umumkan ke publik. Intinya kami akan bekerja secara masif untuk mendapatkan dukungan masyarakat,” kata Udam kepada Jubi pada Sabtu (27/4/2024).
Udam mengatakan masyarakat Papua saat ini sangat membutuhkan figur pemuda yang agresif, inovatif, kreatif, dan memiliki ide atau gagasan baru yang cemerlang dalam membangun Provinsi Papua. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan kepada dirinya.
“Memang benar ada perkumpulan masyarakat yang tergabung di dalam solidaritas Masyarakat Adat Tabi serta Paguyuban Nusantara telah bersepakat dan mendeklarasikan saya maju di Pilkada Provinsi Papua sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua. Saya sempat kaget dideklarasikan oleh masyarakat untuk maju di Pilkada Gubernur Papua. Maka karena desakan masyarakat saya akan maju dari jalur Independen sebagai Calon Gubernur Papua,” ujarnya.
Menurut Udam ongkos politik untuk maju melalui partai politik cukup mahal sehingga jalur independen adalah salah satu alternatif untuk maju di Pilkada Papua. Menurutnya syarat calon Orang Asli Papua sangat menguntungkan bagi orang Papua. Ia memprediksi akan ada tiga calon dari partai politik dan satu calon jalur independen yang maju di Pilkada Provinsi Papua.
Ditanya dengan siapa ia berduet sebagai Calon Wakil Gubernur, Udam menjawab akan diumumkan saat mau mendaftar ke KPU Provinsi Papua. (*)
BACA JUGA: Nama-nama yang akan berlomba meraih kursi Gubernur Papua
Discussion about this post