Jayapura, Jubi — Usulan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Jotham Napat, ditolak dengan 36 suara menentang dan 12 suara mendukung. PM Vanuatu, Napat, baru terpilih pada 11 Februari 2025, setelah gempa bumi melanda negara tersebut pada 17 Desember 2024.
Para anggota parlemen diperintahkan keluar dari masa reses dan kembali bersidang setelah Pengadilan Banding Vanuatu memutuskan bahwa langkah Ketua Parlemen sebelumnya—yang tidak mengizinkan mosi oposisi untuk dilanjutkan—adalah tidak konstitusional. Demikian dikutip Jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Minggu (21/12/2025).
Mosi tersebut akhirnya diajukan di parlemen pada Jumat (19/12/2025) pagi. Pemimpin oposisi, Ishmael Kalsakau, menjelaskan alasan pengajuan mosi tersebut di hadapan parlemen.
Namun, Ishmael Kalsakau—yang juga mantan PM Vanuatu—kemudian menarik mosi tidak percaya terhadap Ketua Dewan setelah jelas bahwa mosi tersebut tidak memiliki cukup dukungan suara.
Tiga anggota parlemen dari koalisi pemerintah tidak hadir, dan Parlemen Vanuatu menunda sidang mosi tidak percaya hingga 26 Januari 2026. Walter Lini, PM Vanuatu terlama selama 11 tahun.
Republik Vanuatu, yang merdeka pada 31 Juli 1980 dari koloni Inggris dan Prancis, dikenal dengan seringnya pergantian perdana menteri melalui mosi tidak percaya di Parlemen Vanuatu. Berdasarkan konstitusi, Republik Vanuatu menganut sistem parlemen satu kamar (unikameral).
Sistem parlemen satu kamar adalah sistem legislatif yang hanya memiliki satu lembaga parlemen untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mewakili rakyat. Sistem ini berbeda dengan sistem dua kamar (bikameral) yang memiliki majelis tinggi dan rendah. Sistem unikameral dinilai lebih efisien dan sederhana, serta sering diterapkan di negara-negara kecil atau relatif homogen.
Jonas Cullwick, dalam artikelnya berjudul “Vanuatu memiliki 19 Perdana Menteri dalam 24 tahun terakhir” yang dimuat di www.dailypost.vu pada 30 November 2015, mencatat bahwa selama 11 tahun pertama setelah kemerdekaan pada 1980, Vanuatu memiliki pemerintahan mayoritas yang stabil dari Partai Vanua’aku, yang dipimpin oleh Bapak Kemerdekaan, Romo Walter Lini. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri selama periode tersebut.
Setelah runtuhnya pemerintahan mayoritas pada 1991 hingga kini, negara ini diperintah oleh pemerintahan koalisi yang mengalami ketidakstabilan selama 24 tahun. Dampaknya antara lain adalah pemenjaraan 14 anggota parlemen, termasuk lima menteri pemerintah dan seorang wakil perdana menteri.
Angka-angka yang diungkapkan Panitera Parlemen, Louis Kalnpel, menunjukkan bahwa selama 24 tahun—dari 1991 hingga November 2015—ketika parlemen terakhir dibubarkan oleh Presiden Baldwin Lonsdale, Vanuatu hampir memiliki satu perdana menteri setiap tahun.
Pada tahun-tahun awal pemerintahan koalisi, bahkan hampir terjadi pergantian perdana menteri setiap tiga bulan.
Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan realitas suram dari persoalan serius dalam sistem pemerintahan negara tersebut, yang perlu dibenahi jika Vanuatu ingin maju dan memberikan manfaat nyata dari kemerdekaan bagi rakyatnya.
Jubi.id mencatat bahwa jabatan PM Vanuatu terlama dipegang oleh tokoh pendiri Melanesian Spearhead Group (MSG), Frater Walter Lini, dari Partai Vanua’aku, selama 11 tahun, sejak 30 Juli 1980 hingga 6 September 1991.
Tokoh kemerdekaan Vanuatu ini merupakan pendukung utama sosialisme Melanesia atau Melanesian Way, yang kemudian melahirkan persatuan negara-negara MSG pada 1988 di Port Vila, Vanuatu.
Sementara itu, masa jabatan PM Vanuatu tersingkat adalah Edward Natapei dari Partai Vanua’aku, yang menjabat selama 10 hari, dari 16 Juni 2011 hingga 26 Juni 2011. Berikutnya adalah Serge Vohor dari Partai Moderat, yang hanya menjabat dari 24 April 2011 hingga 13 Mei 2011, sebelum akhirnya dilengserkan.
Selanjutnya, Sato Kilman dari Partai Progresif Rakyat menjabat sebagai PM sejak 4 September 2023 hingga 6 Oktober 2023, atau hanya selama 32 hari. Meski demikian, Sato Kilman pernah menjabat selama 245 hari pada 2011 (kurang dari satu tahun) dan kembali menjabat singkat pada 2015.
Meski politik Vanuatu dikenal dinamis dengan pergantian pemerintahan yang kerap terjadi—sehingga banyak perdana menteri memiliki masa jabatan relatif singkat—Kilman menjadi salah satu contoh paling ekstrem dalam sejarah politik modern Vanuatu setelah PM pertama, Walter Lini.
Apakah Parlemen Vanuatu akan melengserkan PM Jotham Napat atau ia tetap bertahan, akan terlihat pada awal 2026, tepatnya 16 Januari mendatang. (*)
Discussion about this post