Misi Rakyat ke Kaledonia Baru Peringatkan “Kepercayaan yang Rusak” terhadap Prancis dalam Proses Dekolonisasi

Jayapura, Jubi — Misi Rakyat ke Kanaky, Kaledonia Baru, memperingatkan bahwa wilayah Pasifik yang masih berada di bawah kekuasaan Prancis itu tengah menghadapi masa transisi politik dan sosial yang rapuh, hampir tiga dekade setelah penandatanganan Perjanjian Nouméa.

Dalam laporan terbarunya, misi tersebut menyebut kerusuhan pro-kemerdekaan pada Mei 2024 telah meninggalkan “bekas luka yang nyata” — bukan hanya pada ekonomi yang hancur, tetapi juga pada kepercayaan antara lembaga pemerintahan dan masyarakat yang mereka layani.

Laporan Misi Rakyat ini diluncurkan dalam acara media di Suva, Fiji, pada Rabu (5/11/2025). Demikian dikutip Jubi.id dari laman RNZ Pasifik.

Prancis Dianggap Gagal Menjadi Penengah Netral

Ketua misi, Anna Naupa, seorang spesialis kebijakan dan pembangunan Pasifik, menilai Prancis telah gagal menjalankan perannya secara netral dalam proses dekolonisasi.

“Prancis tidak dapat bertindak sebagai wasit sekaligus peserta dalam proses dekolonisasi. Campur tangan politik yang berulang telah mengikis kepercayaan dan memperpanjang ketergantungan Kanaky,” ujarnya dalam pernyataan pra-peluncuran.
“Pasifik kini harus mengambil sikap berprinsip untuk memastikan hak penentuan nasib sendiri benar-benar terpenuhi.”

Misi Rakyat diselenggarakan oleh Pacific Network on Globalisation (PANG), Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie (EPKNC), dan Pacific Conference of Churches (PCC).
Menurut mereka, masa depan Kanaky kini bergantung pada kemampuan Prancis dan para pemimpin regional Pasifik untuk “membangun kembali dialog yang kredibel” yang benar-benar melibatkan perspektif dan kepemimpinan Kanak.

Lima Temuan Utama

Laporan Misi Rakyat Pasifik di Kanaky mengidentifikasi lima temuan saling terkait yang menggambarkan krisis saat ini:

1. Kepercayaan politik telah runtuh. Masyarakat tidak lagi memandang proses dekolonisasi sebagai sesuatu yang netral, karena Prancis berperan ganda sebagai administrator sekaligus penengah.
2. Rekonsiliasi belum tuntas. Upaya membangun kembali persatuan pasca-kerusuhan 2024 masih terfragmentasi, dengan partisipasi masyarakat Kanak yang minim.
3. Eksklusi kaum muda memicu ketidakstabilan. Anak muda Kanak frustrasi atas keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, dan representasi politik.
4. Pemulihan ekonomi tidak merata. Program rekonstruksi lebih banyak menguntungkan wilayah perkotaan dan non-Kanak, memperlebar kesenjangan sosial.
5. Kepemimpinan regional melemah. Solidaritas Pasifik menurun, sehingga tidak ada advokasi dan pengawasan regional yang konsisten terhadap isu Kanaky.

Secara keseluruhan, laporan itu menegaskan perlunya dialog baru yang dipimpin oleh negara-negara Pasifik untuk memulihkan kepercayaan pada proses kemerdekaan dan memperkuat peran lembaga Kanak.

“Bukan Ketidakstabilan, Tapi Perlawanan”

Seorang akademisi dan aktivis dari Selandia Baru yang ikut dalam misi tersebut, Dr. David Small, mengatakan bahwa ketegangan di Kanaky tidak bisa dianggap sebagai bentuk kekacauan semata.

“Apa yang kami saksikan di Kanaky bukanlah ketidakstabilan, melainkan perlawanan yang lahir dari puluhan tahun janji-janji yang diingkari,” ujarnya.
“Masyarakat internasional harus berhenti memperlakukan ini sebagai urusan internal Prancis dan mengakuinya sebagaimana adanya — sebuah proses dekolonisasi yang belum selesai.”(*)