Jayapura, Jubi — Pengangkatan Menteri Luar Negeri baru Prancis menimbulkan kekhawatiran di Kaledonia Baru, di tengah ketidakstabilan politik yang belum mereda di Paris.
Pada Minggu (12/10/2025) sore, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyetujui susunan kabinet baru yang diajukan oleh Perdana Menteri Sébastien Lecornu. Demikian dilaporkan RNZ Pasifik, dikutip Jubi.id, Selasa (14/10/2025).
Sebelumnya, Lecornu yang ditunjuk pada 9 September untuk membentuk pemerintahan baru sempat mengumumkan susunan kabinet pertamanya. Namun, hanya bertahan 14 jam karena ia mengundurkan diri pada Senin, 6 Oktober, dengan alasan “syarat untuk tetap menjabat sebagai PM tidak terpenuhi”.
Setelah konsultasi lanjutan dengan Macron, Lecornu kembali diangkat sebagai perdana menteri pada Jumat (10/10/2025), dan dua hari kemudian mengumumkan kabinet barunya yang disetujui Macron. Kabinet tersebut berisi campuran mantan anggota pemerintahan sebelumnya dan sejumlah figur dari masyarakat sipil tanpa afiliasi politik.
Salah satu posisi penting yang mengalami pergantian adalah Menteri Luar Negeri.
Naïma Moutchou (44) ditunjuk menggantikan Manuel Valls, yang selama ini dikenal aktif menangani isu Kaledonia Baru sejak menjabat pada Desember 2024.
Warisan Valls dan Kesepakatan Bougival
Valls, mantan perdana menteri dari Partai Sosialis, telah enam kali berkunjung ke Kaledonia Baru dan berhasil mempertemukan politisi pro-Prancis dan pro-kemerdekaan dalam satu meja perundingan. Hasilnya adalah penandatanganan Perjanjian Bougival pada 12 Juli 2025 di Paris.
Kesepakatan tersebut mengatur pembentukan entitas “Negara Kaledonia Baru” dalam Republik Prancis, memberikan status kewarganegaraan ganda (Prancis dan Kaledonia Baru), serta mentransfer beberapa kewenangan administratif — termasuk urusan luar negeri — ke pemerintah lokal Kaledonia Baru.
Namun, Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS), salah satu komponen utama gerakan pro-kemerdekaan, menolak perjanjian itu dengan alasan tidak memenuhi tuntutan kedaulatan penuh dan jadwal transisi yang jelas.
Meski demikian, sejumlah partai lain — termasuk faksi pro-kemerdekaan moderat yang pecah dari FLNKS pada Agustus 2024 — tetap mendukung kesepakatan Bougival.
Valls selama ini dianggap sebagai negosiator utama Prancis dalam proses tersebut.
Siapa Naïma Moutchou?
Naïma Moutchou adalah seorang pengacara dan mantan anggota parlemen Prancis dari partai Horizons pimpinan mantan PM Edouard Philippe. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Nasional dan terlibat dalam misi parlemen yang membahas status masa depan Kaledonia Baru pada 2021–2022.
Berbeda dengan pendahulunya, ia bukan Menteri Negara dan dinilai masih baru dalam urusan diplomasi terkait wilayah Pasifik Prancis itu.
Kekhawatiran atas Pergantian Menteri
Pengangkatan Moutchou menuai reaksi dari sejumlah kalangan di Kaledonia Baru. Virginie Ruffenach, pemimpin partai pro-Prancis Rassemblement–Les Républicains, menyesalkan bahwa Valls tidak dipertahankan.
Menurut Ruffenach, pergantian menteri di tengah proses implementasi perjanjian Bougival dapat menghambat stabilitas politik dan pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Pelaksanaan undang-undang organik untuk Kaledonia Baru tengah dibahas di Senat Prancis, termasuk usulan penundaan pemilihan lokal dari 30 November 2025 ke pertengahan 2026.
Namun, Presiden FLNKS, Christian Téin — yang masih berada di Prancis karena proses hukum pascakerusuhan Mei 2024 — menolak keras usulan penundaan itu. Dalam surat terbuka kepada parlemen Prancis, ia menilai langkah tersebut sebagai “kemunduran politik besar” dan “penghentian sepihak terhadap proses dekolonisasi yang dimulai melalui Perjanjian Nouméa (1998).”
Menurut Téin, pemilihan lokal harus tetap dilaksanakan paling lambat 30 November 2025.
Bayangan Ketegangan Lama
Upaya sebelumnya untuk mengubah konstitusi Prancis agar melonggarkan daftar pemilih di Kaledonia Baru sempat memicu kerusuhan besar pada Mei 2024. Kerusuhan itu menewaskan 14 orang, menimbulkan kerugian material lebih dari €2 miliar, dan menyebabkan penurunan PDB wilayah itu sebesar 13,5 persen.
Ruffenach menegaskan, “Dengan situasi politik nasional yang belum pasti, hal paling krusial bagi Kaledonia Baru adalah menunda pemilihan agar kesepakatan Bougival bisa dijalankan. Jika tidak, wilayah ini akan berada dalam kekosongan politik.”
Isu Kaledonia Baru Kembali ke Meja Perdana Menteri?
Milakulo Tukumuli dari Eveil Océanien menilai bahwa urusan Kaledonia Baru kemungkinan akan kembali ditangani langsung oleh kantor perdana menteri — seperti pada masa Michel Rocard setelah Perjanjian Matignon (1988).
Sejak 2020, hubungan khusus itu berakhir saat Lecornu menjadi Menteri Luar Negeri dan menangani isu tersebut selama dua tahun. Kini, dengan Lecornu menjabat perdana menteri, muncul dugaan bahwa urusan Kaledonia Baru akan “kembali ke asalnya.”
Dalam wawancara dengan France 2 pekan lalu, Lecornu bahkan menyebut Kaledonia Baru sebagai “isu pribadi” baginya karena kedekatannya dengan wilayah itu.
Reaksi dan Peringatan Valls
Politikus moderat Philippe Gomès dari Calédonie Ensemble menulis pesan perpisahan yang emosional kepada Valls, menyebut kepergiannya sebagai “kerugian besar” bagi hubungan Prancis dengan wilayah seberang lautnya.
Menurutnya, “Kepergian Anda di tengah masa krisis hanya akan memperdalam kekacauan politik yang kini juga membayangi Kaledonia Baru.”
Valls sendiri mengaku “sangat sedih” tidak dapat menyelesaikan misinya, tetapi berjanji tetap berkomunikasi dengan FLNKS untuk menyempurnakan beberapa amandemen tanpa mengubah kerangka besar kesepakatan Bougival.
Berpacu dengan Waktu
Sebagai bagian dari implementasi kesepakatan Bougival, referendum dijadwalkan digelar di Kaledonia Baru paling lambat Februari 2026.
Sementara itu, Lecornu dijadwalkan menyampaikan pidato kebijakan umum di parlemen pada Rabu (15/10/2025) — jika pemerintahannya bertahan dari ancaman mosi tidak percaya yang sudah disiapkan oleh blok kanan Rassemblement National dan kiri La France Insoumise.
Parlemen Prancis yang kini terbagi menjadi tiga blok utama — kanan, kiri, dan tengah — semakin terpecah sejak pemilu kilat Juni 2024. Beberapa anggota partai bahkan dikeluarkan karena menerima posisi di kabinet Lecornu. (*)
Discussion about this post