Jayapura, Jubi – Dua hari pertama kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis, Manuel Valls, di Kaledonia Baru diwarnai beberapa bentrokan dengan gerakan pro-Prancis dan anti-kemerdekaan setempat. Mereka sangat khawatir Menlu Valls akan berpihak pada lawan pro-kemerdekaan mereka.
Namun, Valls tetap yakin bahwa semua pemangku kepentingan pada akhirnya akan datang dan duduk bersama di meja perundingan, demikian dikutip jubi.id dari RNZ Pasifik, Senin (24/2/2025).
Valls tiba di wilayah Pasifik Prancis pada Sabtu (22/2/2025) dengan agenda utama untuk melanjutkan pembicaraan politik penting mengenai masa depan politik Kaledonia Baru, sembilan bulan setelah kerusuhan sipil yang mematikan pada 13 Mei 2024.
Kunjungannya terjadi saat ketegangan meningkat dalam beberapa hari terakhir dilatarbelakangi eskalasi verbal dan retorika kubu pro-Prancis (penentang kemerdekaan) yang menekankan bahwa tiga referendum telah menghasilkan tiga penolakan kemerdekaan (pada tahun 2018, 2020, dan 2021).
Namun, referendum ketiga pada Desember 2021 diboikot oleh sebagian besar masyarakat pro-kemerdekaan, terutama masyarakat Kanak, dan sejak itu mereka membantah keabsahan hasilnya (meskipun, secara hukum, hasilnya dianggap sah).
Pada Sabtu (22/2/2025), hari pertama kunjungannya ke kota Mont-Dore di Greater Nouméa, selama upacara penghormatan kepada seorang polisi Prancis yang terbunuh pada puncak kerusuhan tahun lalu, Valls dan salah satu pemimpin pro-Prancis, anggota parlemen Prancis Nicolas Metzdorf, terlibat adu argumen yang sengit dan terbuka.
Kontroversi ‘Bangsa Pertama’
Metzdorf, yang diapit oleh Sonia Backès, pemimpin lokal pro-Prancis lainnya, mengatakan Valls telah “menghina” kubu pro-Prancis karena ia menyebutkan penduduk asli Kanak sebagai “masyarakat pertama” di Kaledonia Baru (setara dengan gagasan “Bangsa Pertama”).
Beberapa jam sebelumnya, Valls baru saja bertemu dengan Senat Adat Kaledonia Baru (pertemuan tradisional para kepala suku Kanak) dan mengatakan kepada mereka bahwa “tidak ada yang dapat terjadi di Kaledonia Baru tanpa rasa hormat yang mendalam terhadap [masyarakat] Melanesia, masyarakat Kanak, dan masyarakat adat”.
“Ketika Anda mengatakan ada orang pertama, Anda tidak menghormati kami! Pernyataan Anda menghina,” kata Metzdorf kepada Valls dalam percakapan yang direkam di jalan dan kemudian disiarkan di stasiun penyiaran publik NC la 1ère .
“Jika ada bangsa pertama, berarti ada bangsa kedua, dan beberapa di antaranya lebih penting daripada yang lain,” katanya. Yang direspon oleh Valls sebagai mis konsepsi yang salah. “Saat Anda mempermainkan konsep semacam ini, Anda melakukan kesalahan”.
Setiap kata berarti
Pembukaan Perjanjian Nouméa 1998 sebagian besar ditujukan untuk pengakuan masyarakat adat Kaledonia Baru (asli/pribumi).
Dalam beberapa kesempatan, Valls menghadapi kelompok besar pendukung pro-Prancis dengan bendera tiga warna dan spanduk Prancis (beberapa dalam bahasa Spanyol, merujuk pada warisan ganda Valls sebagai orang Spanyol), yang memintanya untuk “menghormati pilihan demokratis (referendum) mereka”.
Beberapa juga meneriakkan slogan-slogan dalam bahasa Spanyol (“No pasaran”) atau dengan aksen Spanyol. “Saya hanya meminta satu hal: rasa hormat terhadap warga negara dan mereka yang mewakili pemerintah”, kata Valls dengan marah kepada orang banyak.
Pertanyaan kemudian muncul dari organisasi lokal dan masyarakat umum mengenai mengapa dan bagaimana sekitar lima ratus pendukung pro-Prancis diizinkan berkumpul, sementara Komisaris Tinggi Prancis masih melarang semua pertemuan dan demonstrasi publik di Nouméa dan wilayah sekitarnya.
“Kami sudah tiga kali memberikan suara tidak. Tidak berarti tidak”, kata beberapa pendukung kepada menteri yang berkunjung, meminta dia untuk tidak “mengecewakan mereka”.
“Anda seharusnya tidak percaya apa yang telah dikatakan kepada Anda. Mengapa Anda tidak tetap menjadi warga Prancis?”, kata Valls kepada para pengunjuk rasa.
“Saya pikir menteri harus menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia menghormati ketiga referendum tersebut dan kemudian, kami akan menemukan solusi atas dasar itu”, kata Backès.
Namun, Metzdorf dan Backès meyakinkan mereka akan mengambil bagian dalam “negosiasi” yang dijadwalkan berlangsung minggu ini.
“Kami siap membuat kompromi”, kata Backès pada Sabtu (22/2/2025).
Valls lanjutkan jadwal padatnya di akhir pekan. Ia melakukan perjalanan ke wilayah utara dan pulau-pulau terluar Kaledonia Baru untuk memberi penghormatan kepada para korban pemberontakan sebelumnya di Kaledonia Baru, termasuk polisi Prancis dan militan Kanak yang tewas pada 1988 di Pulau Ouvéa (kelompok Loyalitas).
Selama perjalanan tersebut, ia juga berulang kali menganjurkan pembangunan kembali Kaledonia Baru dan bagi setiap pemangku kepentingan untuk “mendamaikan kenangan” dan duduk di meja perundingan “tanpa kebencian”.
Yakin ‘semua orang akan hadir di meja perundingan’
Dalam wawancara di lembaga penyiaran publik lokal NC la 1ère pada Minggu (23/2/2025), menteri Prancis mengatakan dia yakin “semua orang akan hadir di meja perundingan”.
Rapat pleno pertama akan diadakan pada Senin (24/2/2025) sore. Ini akan dikhususkan untuk menyepakati suatu “metode”.
“Saya yakin semua orang akan hadir,” katanya.
“Semua kelompok, politik, ekonomi, sosial, semua warga Kaledonia Baru, saya yakin, adalah mayoritas yang ingin menjaga hubungan yang kuat di Prancis,” komentarnya.
Ia juga menegaskan kembali bahwa menyusul Perjanjian Damai Matignon (1988) dan Nouméa (1998) di Kaledonia Baru, masa depan wilayah Pasifik Prancis yang dibayangkan adalah mengikuti jalur menuju “kedaulatan penuh”.
“Perjanjian Nouméa adalah fondasinya. Tidak dapat disangkal, telah ada tiga referendum. Dan kemudian ada 13 Mei. Ada masa sebelum dan sesudah (kerusuhan). Tanggung jawab saya adalah mencari jalan keluar. Kita punya kesempatan untuk berunding, mari kita berhati-hati dengan kata-kata yang kita gunakan,” katanya pada Minggu (22/2/2025), meminta semua pemangku kepentingan untuk “menahan diri”.
“Saya juga melihat beberapa pemimpin pro-kemerdekaan mengatakan bahwa pengorbanan dan kematian rakyat (mereka) diperlukan untuk mencapai kemerdekaan,” katanya seraya menambahkan, “ini juga tidak benar.”
Valls juga mengatakan isu yang sangat sensitif mengenai “pencairan” daftar pemilih khusus Kaledonia Baru untuk pemilihan lokal (upaya reformasi yang memicu kerusuhan Mei 2024) adalah “mungkin”, tetapi itu akan menjadi bagian dari perjanjian yang lebih luas dan komprehensif mengenai masa depan politik entitas Prancis di Pasifik.
Campuran antara ‘ketakutan dan kebencian’
Selain negosiasi politik yang direncanakan, Valls juga bermaksud mendedikasikan waktu yang signifikan untuk menangani situasi ekonomi Kaledonia Baru yang buruk, dalam keadaan pascakerusuhan yang tidak hanya menyebabkan 14 orang tewas, tetapi juga beberapa ratus orang kehilangan pekerjaan dan total kerusakan yang diperkirakan mencapai sekitar €2,2 miliar.
Pengumuman ekonomi pertama yang sangat dinantikan juga datang pada hari Minggu: Valls mengatakan tunjangan pengangguran yang didanai Negara (yang seharusnya berhenti dalam beberapa hari mendatang), sekarang akan diperpanjang hingga 30 Juni.
Untuk ratusan bisnis yang hancur tahun lalu, ia mengatakan kepercayaan merupakan hal yang penting untuk dikembalikan dan prasyarat bagi setiap kesepakatan politik. Begitu pula sebaliknya.
“Jika tidak ada kesepakatan politik, tidak akan ada investasi ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kembalinya kerusuhan baru, suatu bentuk perang saudara. Saya telah mendengar kata-kata itu kembali, seperti saya telah mendengar kata-kata rasisme, kebencian… Saya dapat merasakan harapan dan pada saat yang sama ketakutan akan kekerasan. Saya merasakan semua gejolak konfrontasi,” katanya. (*)
Discussion about this post