Jayapura, Jubi – Pada 24 Mei 2024, ratusan orang tewas dan mengungsi akibat tanah longsor dahsyat yang melanda Provinsi Enga, Papua Nugini. Ratusan warga diperkirakan tertimbun saat tidur ketika gempa dan longsor menghantam Desa Yambali pada dini hari.
Puluhan ribu orang kini menghadapi ancaman kelaparan di Lembah Porgera, Provinsi Enga, setelah bencana tersebut.
Sejak peristiwa tanah longsor di Mulitaka yang menewaskan ratusan orang, banyak korban merasa frustrasi dengan minimnya perhatian dan upaya pemulihan dari pemerintah. Demikian dilaporkan oleh RNZ Pasifik dan dikutip jubi.id, Selasa (27/5/2025).
Seorang pemimpin masyarakat adat, Andrew Ruing, menuturkan bahwa pemerintah belum memenuhi janjinya, termasuk membangun kembali rumah-rumah warga. Ia menyebut upaya bantuan dan pemukiman kembali untuk desa-desa terdampak di Yambali dan Kaokalam tampak terbengkalai.
“Mereka tidak menepati janji mereka, pemerintah benar-benar mengecewakan kami,” ujar Ruing kepada ABC Pasifik.
Ruing, yang berada di Mulitaka saat longsor terjadi, merupakan salah satu yang turut menggali reruntuhan untuk mencari korban selamat. Ia menambahkan bahwa banyak jenazah masih belum ditemukan, sementara para penyintas tinggal di tenda-tenda darurat atau dievakuasi ke daerah lain.
“Tidak ada pemulihan,” katanya.
“Mayat-mayat masih terkubur, tidak ada rumah, tidak ada kebun pangan. Semuanya hancur… Orang-orang tersebar di mana-mana,” imbuhnya.
Wamblip Junior, seorang penyintas yang kehilangan dua anaknya dalam bencana itu, merasakan kekecewaan yang sama. Ia menyebut bahwa banyak orang ingin kembali ke desa mereka, namun menunggu pemerintah untuk membangun kembali rumah mereka.
“Mereka tidak peduli,” katanya.
“Kami masih tinggal di tenda, tidak ada pekerjaan, kami membutuhkan layanan seperti sekolah dan kantor.
Ini terlalu berat… Kami masih sangat membutuhkan bantuan,” tambahnya.
Seorang pemimpin masyarakat di Mulitaka, Willie Ipuia, menyalahkan buruknya organisasi dan kepemimpinan dalam proses pemulihan. Ia mengatakan belum ada ketua yang ditunjuk untuk memimpin otoritas pemukiman kembali dan mengatur keseluruhan upaya pemulihan.
Ipuia juga menduga dana bantuan asing yang seharusnya digunakan untuk pemulihan tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Banyak warga meyakini uang tersebut hilang akibat korupsi.
“Kami tidak puas, karena sebagian besar uang yang disumbangkan oleh donor asing untuk pemulihan disimpan dalam amanah oleh pemerintah, sekitar 200 juta kina,” ujarnya.
“Kami belum mendapatkan laporan keuangan dari pemerintah provinsi Enga tentang bagaimana mereka menggunakan uang yang disumbangkan,” tambah Ipuia.
“Ada kekecewaan mendalam terhadap pemerintah nasional karena menunda penunjukan ketua otoritas pemukiman kembali.”
Sementara itu, pejabat Palang Merah, Samuel Bariasi, menyatakan bahwa Mulitaka hanyalah satu dari banyak daerah di Papua Nugini yang sangat membutuhkan bantuan.
Menurut Bariasi, upaya kemanusiaan menghadapi tantangan berat karena keterbatasan sumber daya, keterpencilan wilayah, dan kekerasan antarsuku.
“Kadang-kadang dibutuhkan biaya besar untuk memindahkan barang-barang bantuan dari satu lokasi ke lokasi lain, karena sebagian besar bantuan harus diimpor dari negara lain dan kemudian dikirim ke daerah terdampak,” jelas Bariasi.
“Keterpencilan pedesaan dan kekerasan suku yang terjadi di daerah terdampak menjadi tantangan nyata,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, ABC Pacific masih berupaya menghubungi pemerintah Papua Nugini untuk menanggapi keluhan warga. (*)
Discussion about this post