Jayapura, Jubi-Tunjangan anggota parlemen dibayarkan ke rekening bank pribadi dinilai merupakan satu-satunya dana publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tunjangan ini ditingkatkan sebesar 60 persen pada tahun 2023. Saat ini, anggaran nasional tahun 2024 melaporkan biaya sebesar VT260 juta bagi rakyat Vanuatu untuk tunjangan anggota parlemen.
“Kurangnya pelaporan dari anggota parlemen merupakan bentuk kebocoran dana publik yang tidak transparan yang berasal dari rakyat,” tegas Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah Vanuatu (VANGO) dalam petisinya kepada Parlemen demikian dikutip jubi.id dari dailypost.vu, Jumat (8/11/2024).
Ketua DPR, Pemimpin Oposisi, Pemimpin Urusan Pemerintah dan beberapa Anggota Parlemen telah menerima salinan petisi kemarin, Kamis (7/11/2024).
VANGO mendesak pemerintah, membuat rekening perwalian untuk tunjangan anggota parlemen dan menerbitkan laporan tahunan yang transparan, merinci pengeluaran setiap anggota parlemen.
“VANGO mengetahui melalui Panitera Parlemen dan situs web Parlemen bahwa RUU No.10 yang diusulkan untuk mengubah pengeluaran dan tunjangan anggota tercantum untuk dibahas. Upaya kami untuk memperoleh salinan semua RUU yang diusulkan dan undang-undang tambahan telah berhasil hingga saat ini, meskipun masyarakat berhak atas informasi.
“Kami mengetahui informasi bahwa rancangan undang-undang tersebut, jika disahkan, dapat meningkatkan tunjangan anggota parlemen sebesar 100 persen dari VT5 juta menjadi VT10 juta. Jika disahkan, ini akan berarti biaya bagi kas negara berlipat ganda, namun tanpa adanya akuntansi publik tentang bagaimana dana ini dialokasikan dan dibelanjakan.
“Kenaikan yang diusulkan juga dapat digunakan dengan lebih baik untuk mengatasi meningkatnya pengangguran di kalangan pemuda, menurunnya layanan pendidikan dan kesehatan, serta tantangan konektivitas transportasi,” tegas VANGO.
Dalam petisinya, organisasi yang menaungi lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (CSO) itu juga menuntut agar setiap usulan perubahan terhadap pengeluaran dan tunjangan anggota harus ditunda untuk memberikan waktu bagi konsultasi publik yang tepat, dan menyertakan pembenaran yang jelas.
VANGO meminta Parlemen untuk memerintahkan Auditor Jenderal untuk menerbitkan laporan publik yang mempertanggungjawabkan pengeluaran tunjangan anggota parlemen legislatif ke-13 hingga saat ini.
Ketua VANGO dan Kepala Eksekutif (CEO) Transparency International Vanuatu (TIV), Dr. Willie Tokon, mengatakan seharusnya ada pawai damai dari Teluk Fatumaru, di sepanjang Jalan Raya Lini menuju Gedung Parlemen, tempat petisi akan disampaikan kepada ketua parlemen.
Ia mengatakan pawai tersebut tidak terlaksana. Karena meski telah mengajukan izin untuk pawai damai, mereka diberitahu bahwa permohonan mereka salah tempat setelah tujuh hari dan dua kali peninjauan di VANSEC.
Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Leith Veremiato mengatakan, sesuai prosedur, untuk mengajukan izin pawai, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan mengkaji dukungan pengamanan, baru bisa dikirim ke kementerian untuk ditandatangani menteri.
“Kami telah dihubungi oleh VANGO untuk meminta persetujuan bagi pawai mereka, tetapi kami masih belum menerima apa pun hingga hari ini,” katanya. “…menteri kami sangat antusias dan berharap untuk menerima petisi ini.”
“Petisi ini sudah jelas. Pemimpin kita harus transparan, bertanggung jawab, dan serius dalam menjalankan kewajibannya kepada rakyat. Mari kita hentikan penambahan tunjangan yang langsung masuk ke rekening pribadi anggota parlemen,” katanya.(*)
Discussion about this post