Jayapura, Jubi- Rencana pemerintah Papua Nugini untuk mendirikan kilang emas telah menuai kritik luas. Hal ini akan memberikan perusahaan yang terlibat memiliki kewenangan yang luar biasa.
“Menteri Keuangan Rainbo Paita mengatakan gagasan tersebut pertama kali muncul pada tahun 2014 dan pemerintah saat ini telah mendukungnya sebagai bagian dari “kebijakan mengambil kembali PNG.”demikian dikutip Jubi dari Radio New Zealand, Jumat (12/4/2024).
Presiden Kamar Sumber Daya dan Energi PNG Anthony Smare mengatakan rancangan undang-undang Perusahaan Emas Nasional akan memberikan kewenangan luar biasa kepada perusahaan yang terlibat.
Perusahaan tersebut, Refinery Holdings Ltd, dari Singapura namun memiliki kepemilikan saham yang signifikan di Australia, berdasarkan kesepakatan tersebut, akan mendirikan kilang dan pabrik percetakan uang, yang melaluinya semua emas yang diproduksi di PNG akan dialirkan.
Perusahaan juga akan diizinkan untuk membawa keamanan dan persenjataannya sendiri.
Direktur eksekutif PNG Institute of National Affairs Paul Barker mengatakan intinya adalah pemerintah ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dari emas yang diproduksi negara tersebut.
“[Rasanya] semua emas akan meninggalkan negara ini dan kita tidak mendapatkan akumulasi cadangan devisa serta manfaat yang mungkin bisa diperoleh PNG jika mereka melakukan pemrosesan dan kemudian berpura-pura menyimpannya dan membangun sebuah negara. Cadangan emas PNG,” ujarnya.
Namun, dia mengatakan dokumen tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini akan diberi kebebasan mengendalikan sumber daya PNG.
“Itu luar biasa. Ini mengingatkan pada karakter tahun 1990-an yang selalu kami datangi.”katanya.
Dia mengatakan Institute of National Affairs tidak ingin skema ini berlanjut lebih jauh.
“Ini benar-benar merusak kredibilitas PNG,” katanya.
“Hal ini tentu saja akan membuat takut para investor besar di sektor sumber daya, yang sudah cukup takut dengan masalah hukum dan ketertiban serta ketidakpastian mengenai berbagai kebijakan dan sebagainya.”tambahnya.
Barker mengatakan pemerintah sebaiknya mengambil langkah mundur dan fokus pada apa yang menjadi prioritas pemerintah.
“PNG mempunyai situasi kesehatan yang buruk, kita mempunyai beberapa indikator kesehatan terburuk di dunia,”katanya.
“Saya kira tingkat imunisasinya paling buruk, akses pelayanan kesehatan terburuk ketiga menurut WHO, dan seterusnya. Sistem pendidikannya, yang cukup mendasar,”tambahnya.
“Dan jika [pemerintah] dapat fokus pada hal tersebut, dan memiliki standar pengaturan perpajakan yang baik dan konsisten, dibandingkan mencoba mengambil alih semua fungsi di sektor swasta, yang mana pemerintah tidak dapat melakukannya dengan baik, maka PNG mungkin akan mulai memperoleh pendapatan, menciptakan beberapa investasi, stabilitas, dan kemajuan,” kata Barker.(*)
Discussion about this post