Jayapura, Jubi – Desentralisasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Papua Nugini rupanya menjadi diskusi dan perdebatan antara gubernur dan Perdana Menteri.
Oleh karena itu, Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, telah mengatakan kepada para gubernur bahwa provinsi mereka perlu diberdayakan secara finansial sebelum mereka dapat menjadi otonom.
“Apa otonomi fungsional ketika Anda masih bergantung pada Waigani untuk mendapatkan dukungan?”.
Dia bertanya, “Anda harus mencocokkan otonomi fungsional dengan kemampuan penggalangan dana yang setara di tingkat provinsi untuk memastikan Anda berkelanjutan untuk menjadi otonom,” sebagaimana dilansir jubi.id dari https://www.thenational.com.pg/autonomy-later-pm.
James Marape menanggapi pertanyaan Gubernur Provinsi Enga, Sir Peter Ipatas, yang ingin mengetahui apakah akan ada desentralisasi kekuasaan.
“Beri tahu kami apakah akan ada penyerahan kekuasaan atau tidak, untuk memastikan kami melaksanakan tugas kami secara efektif sesuai Konstitusi,” kata Sir Peter.
James Marape mengatakan pembicaraan Pemerintah sebelumnya tentang pemberian otonomi kepada provinsi tertentu di negara itu dibuat tanpa definisi yang jelas tentang apa arti otonomi bagi provinsi yang bersangkutan dan apa konsekuensinya.
“Saya telah berbicara dengan pemerintah provinsi East New Britain, New Ireland, dan Enga – tiga pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh Pemerintah sebelumnya untuk memiliki otonomi yang lebih besar – setelah saya menjabat,” tambahnya.
“Saya akan bertemu dengan semua gubernur untuk membahas isu-isu yang perlu diselesaikan sebelum masalah otonomi atau desentralisasi ditinjau kembali.
Pemerintahan yang saya pimpin, sebenarnya partai yang saya pimpin, adalah [pendukung] kuat dari sistem pemerintahan provinsi,” katanya.
Papua Nugini sampai sekarang terdapat sebanyak 23 provinsi, dua provinsi baru dideklarasikan antara lain Provinsi Hela dan Provinsi Jiwaka termasuk dalam wilayah pegunungan di Papua New Guinea.
Pembagian wilayah pegunungan antara lain Provinsi Hela, Southern Highlands, Enga, Western Hinglands, Jiwaka Province, Chimbu, Eastern Highland. Selanjutnya wilayah Papua antara lain Western Province, Gulf Province, Central, National Capital District, Port Moresby, Milne Bay, dan Provinsi Oro. Sedangkan wilayah Momase meliputi Provinsi Morobe, Madang, East Sepik, dan West Sepik yang berbatasan langsung dengan Papua Barat, Kota Jayapura.
Wilayah Otonomi Bougainville berdiri sendiri dengan pemerintahan yang otonom dipimpin oleh Presiden dan para menteri serta Parlemen Bougainville. (*)