Menteri Pertambangan PNG: Harus ada UU untuk lindungi warga terdampak eksplorasi

UU
Ilustrasi, OK Tedi Mining di Papua Nugini. – Jubi/IST

Jayapura, Jubi – Ada kebutuhan bagi sektor pertambangan aluvial atau tambang terbuka (open mining) negara untuk memiliki undang-undang atau UU untuk melindungi masyarakat di daerah yang terkena dampak eksplorasi.

Hal ini dikatakan Menteri Pertambangan Papua Nugini, Sir Ano Pala, sebagaimana dilansir https://www.thenational.com.pg/protect-small-mines-mp.

Lebih lanjut, kata Pala, harus ada undang-undang atau UU khusus untuk melindungi pemilik tanah ketika ada izin eksplorasi untuk wilayah tertentu oleh perusahaan.

Dia mengatakan kepada Parlemen, sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Bulolo MP Sam Basil Jnr tentang apakah Undang-Undang Pertambangan (1992) telah diubah untuk memenuhi pertambangan aluvial atau skala kecil, bahwa di bawah undang-undang saat ini, “Hanya pemilik tanah yang dapat beroperasi di pertambangan aluvial” daerah.

“Namun, ada kalanya izin eksplorasi dikeluarkan di darat [di mana ada] operasi aluvial,” katanya.

“Saya setuju perlu ada penyesuaian karena hanya warga negara yang bisa melakukan penambangan aluvial. Sayangnya, seseorang dapat memperoleh izin eksplorasi di wilayah di mana Anda memiliki hak hukum untuk mengoperasikan penambangan aluvial. Dan itu adalah area yang kami coba selesaikan,” katanya.

“Kami sedang dalam proses memperkenalkan amandemen UU untuk mengatasi area yang tidak jelas dalam kegiatan penambangan dan eksplorasi aluvial,” tambahnya.

Menurut Otoritas Sumber Daya Mineral, sewa tambang aluvial dipegang oleh warga untuk menambang mineral aluvial.

Warga negara harus menjadi pemilik tanah tempat sewa. Luasnya bisa sampai lima hektar maksimal dan jangka waktu sewa sampai lima tahun.

Banyak masalah di Papua Nugini yang paling sulit diselesaikan terkait erat dengan sumber kekayaan negara yang paling menjanjikan. Pertambangan, gas, kayu, dan industri ekstraktif lainnya adalah sektor paling produktif dari ekonomi Papua Nugini yang sedang sakit. Tapi eksploitasi sumber daya ini juga telah menyebabkan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan kerusakan lingkungan.

Jubi.id mengutip laman resmi dari https://www.hrw.org/report/2011/02/01/golds-costly-dividend/human-rights-impacts-papua-new-guineas-porgera-gold-mine menyebutkan bahwa tambang emas Porgera di Papua Nugini merupakan simbol kuat dari bahaya dan keuntungan finansial yang dimiliki industri ekstraktif untuk Papua Nugini.

Tambang ini 95 persen dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Barrick Gold, sebuah perusahaan Kanada, sebuah perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia. Ini telah menjadi bagian sentral dari ekonomi Papua Nugini sejak dibuka pada 1990, tetapi operasinya secara konsisten terperosok dalam kontroversi dan ternoda oleh tuduhan pelecehan.

Tambang Porgera selalu kontroversial. Selama bertahun-tahun, aktivis setempat menuduh bahwa petugas keamanan tambang melakukan pembunuhan di luar proses hukum dan pelanggaran kekerasan lainnya terhadap penambang liar dan penduduk lokal lainnya.

Tambang ini juga dikecam secara luas karena membuang enam juta ton tailing cair (limbah tambang) ke dekat Sungai Porgera setiap tahunnya, sebuah kebijakan berbahaya yang tidak konsisten dengan praktik industri yang baik.

Hubungan antara manajemen tambang dan kritikus lokal yang paling menonjol sangat tidak berfungsi, dengan kedua belah pihak seringkali lebih fokus untuk menyerang satu sama lain daripada menangani masalah yang menjadi perhatian bersama.

Selain itu tambang di Bougainville memicu perang saudara yang berakhir dengan referendum dan pemerintahan Otonomi di Bougainville. (*)

Comments Box
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 728x250