Jayapura, Jubi – Keadaan darurat selama 14 hari telah diumumkan di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, setelah lebih dari selusin orang tewas di negara tersebut dalam kerusuhan.
Hal ini dikatakan Perdana Menteri Papua Nugini (PM PNG), James Marape, kepada Post Courier dilansir rnz.co.nz yang dikutip Jubi, Jumat (12/1/2024).
Dia mengatakan 1.000 tentara dan polisi juga bersiaga untuk datang ke ibu kota dari wilayah lain di negara itu.
Dalam konferensi pers yang dikelilingi pendukung pemerintahnya, Marape juga mengumumkan penangguhan Komisaris Polisi, David Manning.
Marape mengatakan Wakil Komisaris Operasi Polisi, Donald Yamasombi, akan bertindak sebagai penjabat komisaris selama masa keadaan darurat.
Kepala departemen lain yang diberhentikan termasuk Menteri Keuangan Sam Penias, Menteri Keuangan Andrew Oaeke, dan Sekretaris Departemen Manajemen Personalia, Taies Sansan.
“Tidak baik jika lembaga pelaksana tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan kami stres,” kata Marape.
Kekerasan terjadi ketika toko-toko dan tempat usaha dibakar pada Rabu (10/1/2024) malam, setelah pegawai negeri, termasuk polisi dan tentara, melakukan pemogokan karena masalah gaji.
Tinjauan holistik
Marape mengatakan Menteri Utama Luar Negeri serta Menteri Kehakiman akan membentuk tim beranggotakan lima orang untuk melakukan tinjauan holistik mengenai apa yang terjadi pada Rabu.
Ia mengatakan peninjauan tersebut juga akan memberikan ruang bagi penyidikan pidana atas perbuatan yang dilakukan.
“Saya ingin memberi tahu negara ini bahwa ada bukti kerusuhan terorganisir yang terjadi pada Rabu, dari mana pengorganisasian itulah yang akan dipastikan oleh penyelidikan, sementara polisi memiliki kekhawatiran umum, ada orang-orang terorganisir di belakang layar. Siapa yang mengorganisir kerusuhan dan yang memulai seluruh proses dan kami akan menyelidiki organisasi tersebut dan dari mana dukungan itu berasal,” katanya.
Marape mengatakan peninjauan tersebut juga akan mempertimbangkan aspek kepolisian, perbendaharaan, keuangan, dan manajemen personalia.
“Kami ingin memastikan bahwa hal semacam ini tidak terjadi lagi tetapi yang lebih penting, kami mengamankan demokrasi, kami mengamankan supremasi hukum, kami mengamankan administrasi yang baik dari masing-masing organisasi layanan publik termasuk pasukan disiplin kami sehingga hal semacam ini tidak terjadi terulang lagi,” katanya.
“Ini bukan pertama kalinya anggota pasukan disiplin kita bertindak nakal, kita pernah mengalami insiden di masa lalu di mana terdapat insiden sporadis ketidakdisiplinan di kepolisian, di angkatan pertahanan kita… serta di layanan publik,” tambahnya.
“Saya ingin menunjukkan kepada negara kita, sudah cukup,” katanya
Marape juga menyampaikan pesan kepada anggota pasukan disiplin.
“Ada cukup banyak siswa di negara ini yang mencari pekerjaan yang dapat dilatih untuk menggantikan Anda jika Anda keluar dari jalur, jika Anda telah bersumpah setia maka ada cara untuk mengatasi keluhan. Anda tidak keluar dan memprotes, itu bukan cara kekuatan disiplin berperilaku,” tambahnya.
Menyerukannya untuk mundur
Marape, yang berada di bawah tekanan politik yang semakin besar untuk mundur, tidak menyebutkan dalam konferensi persnya perbedaan pendapat dalam pemerintahannya setelah enam anggota parlemen mengundurkan diri.
Enam anggota parlemen telah mengundurkan diri dari pemerintahan Papua Nugini. Mereka adalah Sir Puka Temu, David Arore, James Donald, Maso Hewabi, Keith Iduhu, dan James Nomane.
Anggota parlemen Chauve James Nomane dan anggota parlemen Hiri-Koiari Kieth Iduhu mengumumkan pengunduran diri mereka melalui media sosial.
Keduanya menyalahkan Marape atas kerusuhan di Port Moresby, yang kini menyebar ke wilayah lain di negara tersebut.
Nomane dan Iduhu adalah anggota Partai Pangu yang berkuasa bersama PM Marape. Para anggota parlemen dari Partai Pangu telah meminta James Marape untuk mengundurkan diri.
Kekerasan menyebar
Kerusuhan telah menyebar ke wilayah lain di Papua Nugini.
Penjarahan dilaporkan terjadi di kota terbesar kedua di negara itu, Lae, serta di kota Kokopo, Goroka, Madang, Bulolo, dan Kavienga.
Goroka terkena dampak buruk dari Post Courier yang melaporkan penjarahan yang meluas.
Penegakan hukum dan militer telah merespons kekacauan ini.
Kekerasan belum menyebar ke Gunung Hagen dimana para pemimpin suku, polisi dan militer bersiaga. (*)
Discussion about this post