Jayapura, Jubi – Krisis politik mulai terjadi di Papua Nugini (PNG) ketika ada seruan agar Perdana Menteri James Marape mundur setelah terjadi kerusuhan mematikan di beberapa bagian negara tersebut.
Kekerasan terjadi ketika toko-toko dan tempat usaha dibakar pada Rabu (10/1/2024) malam, setelah pegawai negeri, termasuk polisi dan tentara, melakukan pemogokan karena masalah gaji.
“Setidaknya 10 orang dipastikan tewas – delapan di Port Moresby dan dua lainnya di kota Lae di utara,” demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz, Jumat (12/1/2024).
Pada Kamis (11/1/2024) pagi, Marape mengimbau warganya untuk tidak turun ke jalan dan “melakukan apa pun yang mereka inginkan”.
“Ketidakdisiplinan dalam kepolisian tidak akan ditoleransi, ketidakdisiplinan dalam pertahanan tidak akan ditoleransi, Anda dapat memiliki momen di bawah sinar matahari tetapi momen ini tidak akan bertahan selamanya,” katanya pada konferensi pers pada Kamis (11/1/2024).
Ada kemarahan yang meluas atas cara Marape menangani perselisihan tersebut seiring dengan berlanjutnya kekerasan dan penjarahan.
Polisi dan personel pertahanan berusaha memulihkan ketertiban, dengan 180 polisi tambahan terbang ke Port Moresby pada Kamis (11/1/2024).
Kerusakan total
Enam anggota parlemen telah mengundurkan diri dari Pemerintahan Papua Nugini. Mereka adalah Sir Puka Temu, David Arore, James Donald, Maso Hewabi, Keith Iduhu, dan James Nomane.
Anggota parlemen Chauve James Nomane dan anggota parlemen Hiri-Koiari Kieth Iduhu mengumumkan pengunduran diri mereka melalui media sosial.
Keduanya menyalahkan Marape atas kerusuhan di Port Moresby, dan kini menyebar ke wilayah lain di negara tersebut.
Nomane dan Iduhu adalah anggota Partai Pangu yang berkuasa sekarang ini dipimpin James Marape, dan telah meminta dia untuk mengundurkan diri.
“Hari ini, saya telah mengajukan pengunduran diri saya dari Pemerintahan Marape-Rosso karena kurangnya kepercayaan saya terhadap kepemimpinan Perdana Menteri,” kata Iduhu dalam sebuah postingan di Facebook.
“Saya mengikuti seruan rekan-rekan saya di anggota parlemen yang meminta pengunduran diri Perdana Menteri berdasarkan pelanggaran total terhadap nilai-nilai sosial dan kesejahteraan kita,” tambahnya. (*)
Discussion about this post