Jayapura, Jubi – Menteri Dalam Negeri dan Imigrasi Fiji, Pio Tikoduadua merasa sangat terhormat menerima lukisan indah kulit kayu dari Delegasi Papua Barat (West Papua) yang mengikuti Konfrensi Hak Asasi Manusia (HAM) Pasifik ke-3 tentang ‘Sexual Orientations, Gender Identities, Gender Expressions and Sexual Characteristics’ (SOGIESC) yang berlangsung di Nadi, Fiji, 21-24 April 2024.
“Kami berkomitmen untuk memajukan Hak Asasi Manusia untuk semua orang, dan itu termasuk saudara dan saudari kita di West Papua,” kata Pio Tikoduadua kepada delegasi dari Papua Barat (West Papua) dalam akun twitter https://twitter.com/piotikoduaduafj yang dikutip jubi.id, Kamis (25/4/2024).
Menteri Dalam Negeri dan Imigrasi Fiji, Pio Tikoduadua menggarisbawahi penegasan posisi pemerintah Fiji saat berbicara pada pembukaan Konferensi Hak Asasi Manusia Pasifik ke-3 tentang orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik seks (SOGIESC).
“Pada saat konstitusi dan hak asasi manusia komunitas LGBTQI+, di beberapa belahan dunia, berada di bawah ancaman langsung, bahkan dari pemerintah terpilih. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami bukanlah pemerintahan seperti itu,” kata Tikoduadua dikutip jubi.id dari https://phrcsogiesc2024.com
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Hak Asasi Manusia Pasifik ke-3 tentang SOGIESC (PHRC SOGIESC) Noelene Nabulivou menyerukan agar perhatian lebih besar diberikan terhadap hak-hak kelompok LGBTQIA+ di Pasifik.
Nabulivou yang merupakan pendiri DIVA for Equality, sebuah organisasi feminis yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial, ekonomi, ekologi, dan iklim mengatakan bahwa konferensi yang dimulai pada Rabu, 24 April 2024 itu akan membahas isu-isu utama hak asasi manusia di Pasifik.
Pertemuan pendahuluan Konferensi berlangsung pada 21-23 April dan mempertemukan 150 delegasi komunitas dari seluruh Pasifik.
Nabulivou menekankan pentingnya kehadiran Pakar Independen PBB tentang Orientasi Seksual dan Identitas Gender Graeme Davis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan gender di negara-negara kepulauan kecil Pasifik berada di garis depan mandatnya.
Nabulivou menyoroti perjuangan yang sedang dihadapi oleh kelompok LGBTQIA+ di kawasan ini, khususnya di negara-negara di mana hubungan sesama jenis masih dikriminalisasi. Dia menyerukan agar diambil tindakan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kehidupan kelompok LGBTQIA+ di Pasifik. (*)
Discussion about this post