Jayapura, Jubi – Presiden Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, selain menyampaikan pernyataan nasional pada COP27, ia juga tak ketinggalan melakukan pula beberapa diskusi bilateral.
Menurut laman resmi dari https://www.dailypost.vu/news/bilaterials-at-cop27 bahwa Presiden Vanuatu juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional, Dr. Agnes Callamard, seorang ahli hak asasi manusia internasional terkemuka. Presiden Vanuatu mengucapkan terima kasih atas dukungan organisasi terhadap proposal Mahkamah Internasional (ICJ).
Amnesty International adalah organisasi hak asasi manusia non-pemerintah terbesar di dunia, dengan kantor pusatnya di Inggris.
Presiden Vanuatu menyampaikan terima kasih kepada Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Jerman adalah salah satu negara inti penyusun proposal ICJ.
Presiden Vurobaravu juga melakukan diskusi dengan Sekretaris Jenderal Persemakmuran (SG), Patricia Scotland. Vanuatu telah menjadi anggota Persemakmuran sebelum kemerdekaan pada 30 Juli 1980.
Presiden dan SG Persemakmuran adalah bagian dari panel tingkat tinggi tentang keadilan iklim. Pasalnya, lanjut Presiden Vanuatu, SG Skotlandia telah meminta agar semua negara anggota Persemakmuran untuk memilih proposal ICJ.
Presiden Vurobaravu bertemu dengan para pemimpin dari kawasan Pasifik termasuk Menteri Australia untuk Pasifik dan negara-negara asing lainnya. Presiden Palau, Surangel Whipps, juga meyakinkan Palau untuk mendukung proposal keadilan iklim.
Dia menghadiri wawancara oleh jurnalis asing yang tertarik pada masalah ini dan sesi meja bundar dan panel tingkat tinggi.
Menurut Utusan Khusus Perubahan Iklim, Bakoa Kaltongga, Inisiatif ICJ Vanuatu termasuk dalam makalah resmi Organisasi Negara-negara Karibia dan Pasifik Afrika (OACPS) untuk COP27.
Dorongan di COP27 adalah yang terbesar sebelum proposal masuk ke pemungutan suara di Majelis Umum PBB (UNGA).
Presiden Vurobaravu terlibat dalam kampanye ICJ dengan Utusan Perubahan Iklim dan Manajer Diplomasi Iklim, Dr. Chris Bartlett.
Presiden Vanuatu dan dan rombongan khususnya dari tim hukum negara diperkirakan akan meninggalkan Mesir, 12 November 2022.
Demikian laporan Anita Roberts, jurnalis Vanuatudaily dari Sharm El-Sheikh, Mesir. (*)