Jayapura, Jubi – Dosen FISIP Jurusan Hubungan Internasional Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo Dr Muhnizar Siagian MSi, peserta Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia atau AIHII XV di Jayapura mengatakan, diplomasi Indonesia ke negara-negara Kepulauan Pasifik dan Melanesian Spearhead Group atau MSG, sangat state centrism atau pendekatan antarnegara tanpa adanya hubungan antara masyarakat sipil, terutama tokoh gereja dan masyarakat adat di sana.
“Indonesia sebenarnya semakin gencar ke Pasifik semenjak adanya isu Papua Merdeka di kawasan Pasifik terutama di MSG, dan peristiwa politik yang memukul malu pemerintah Indonesia. Apa itu? Diterimanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat di kelompok negara-negara Melanesia,” katanya, saat diwawancarai Jubi di sela-sela kegiatan, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Rabu (9/10/2024).
Menurutnya, ini berarti bahwa ada dua Papua di MSG, yaitu Papua yang dianggap NKRI yang diwakili oleh pemerintah Indonesia, dan kedua diaspora Papua yang diwakili oleh ULMWP. Dia menegaskan bahwa hari ini sudah terjadi konsolidasi dari semua faksi-faksi diaspora Papua, dan sudah menjadi satu wadah yang tergabung dalam ULMWP.
“Baru kemudian Indonesia kepanasan dan mulai gencar jalin diplomasi. Kenapa tidak dari dulu? Sebab ekonomi Indonesia sejak Orde Baru adalah developmentalisme, kalau tidak ada uang dan tidak menguntungkan. Memang hubungan dengan negara-negara Pasifik yang kecil secara ekonomi tidak menguntungkan atau hubungan ekonominya kecil. Tetapi dengan hubungan antara sesama orang Melanesia, hubungan pertemanan dan kita itu [Indonesia] berbatasan langsung dengan mereka yang terdekat adalah Papua Nugini,” kata dosen UNS yang disertasi S3-nya tentang Foreign Policy Presiden Joko Widodo di Kawasan Pasifik.
Ia mengatakan bahwa pendekatan Indonesia yang sangat state centrism, yaitu dengan mengundang perwakilan dari negara MSG ke Bali, mengundang perawakilannya ke Selandia Baru, dan ke Jakarta.
“Catatan saya bahwa masyarakat di sana [Pasifik] sudah mengalami demokratisasi, sehingga bahwasanya suara-suara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua Barat dan bagaimana dukungan terhadap kemerdekaan Papua, imbasnya itu karena adanya pelanggaran HAM dan kekerasan politik,” katanya.
“Dan kita [pemerintah Indonesia] belum menyentuh kepada masyarakat sipil dan adat di sana. Nah, kalau pun kita menyentuh itu tetapi negara [pemerintah Indonesia] yang datang ke sana,” katanya.
“Jadi saya pikir keilmuan itu harus menyumbang untuk perbaikan nasib manusia dan solidaritas terhadap teman-teman Papua, dan kita harus mengakui bahwa kekerasan itu ada. Jadi saya kritik Kementerian Luar Negeri dan pemerintah Indonesia, bahwa persoalan di Papua harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga diplomasinya akan lancar. Jangan membuat kita menutup persoalan dengan diplomasi kita yang membawa bantuan. Iya, memang Papua itu persoalan kedaulatan kita [Indonesia], tetapi kedaulatan yang harus diurus dengan perspektif yang humanis dan bukan perspektif militer. Nah, inilah yang harus diubah,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Adi Dzulfuat sebagai Direktur Pasifik dan Oseania dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) mengatakan, bahwa kerja sama negara-negara di MSG terutama untuk melakukan pelatihan perikanan di Balai Penelitian Perikanan di Provinsi Maluku.
“Pemerintah Indonesia juga melakukan bantuan kemanusian bencana alam di Papua Nugini tahun ini, dan juga memberikan beasiswa serta bantuan pembangunan rumah sakit di Port Moresby dan bantuan pembangunan sekolah di Vanimo,” katanya, seraya menambahkan Indonesia juga membantu pembangunan ruang VIP di Bandara Port Villa Vanuatu dan juga bangunan Gedung Olahraga Serba Guna di Honiara, Kepulauan Solomon, untuk Pasifik Games 2023.
Sedangkan untuk hubungan antarmasyarakat sipil, kata dia, ada salah satu dosen dari Fisip Uncen Jurusan Hubungan Internasional, Dr Melyana Pugu yang berkunjung ke Fiji. “Kami pernah bersama dosen Uncen Dr Melyana Pugu saat menyampaikan materi di Suva,” katanya.
Ia mengatakan bahwa itu merupakan salah satu bentuk pendekatan dengan masyarakat sipil.
Dr Melyana Pugu yang juga Ketua Panitia Konvensi Nasional AIHII XV mengakui bahwa ia pernah berkunjung ke Suva, Fiji, dan menghadiri seminar di Universitas Pasifik Selatan. “Ini merupakan bentuk kerja sama dan juga pendekatan antarmasyarakat sipil atau hubungan antara people to people,” kata Pugu.
Hal senada juga dikatakan Dekan Fisip Uncen Dr Marlina Flassy MSi, bahwa kerja sama dengan negara-negara Melanesia juga bisa dilakukan dengan pendekatan budaya, atau pendekatan dalam budaya antropologi Oceania.
“Antara Papua dan negara-negara Melanesia memiliki kebudayaan dan etnik yang sama, sehingga pendekatan budaya sangat penting dilakukan antarsesama negara Melanesia,”katanya. (*)
Discussion about this post