Jayapura, Jubi – Adalah tokoh oposisi dari negara Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale yang mengangkat isu praktik politik uang 30 keping perak dan pengkhianatan murid Yesus bernama Yudas Iskariot.
Waktu itu dalam laman resmi dari Wale: Indonesia’s ‘futsal gift’ should not deter our stand for West Papua – Solomon Star News. Pemimpin Oposisi Parlemen Solomon Island, Matthew Wale mengatakan penyerahan Stadion Futsal baru dari pemerintah Indonesia seharusnya tidak menghalangi dukungan Kepulauan Solomon untuk sesama warga Melanesia di Papua Barat.
Hadiah dari Indonesia, kata Mr Wale, Kepulauan Solomon seharusnya tidak pernah membiarkan ini menjadi 30 keping perak untuk mengkhianati sesama orang Melanesia di Papua Barat.
“Maksudmu 30 pcs perak?” tulis Wale dalam akun pribadi @MatthewCWale.
Ia menulis pada akun pribadi Twitter-nya menanggapi pernyataan Perdana Menteri Sogavare di parlemen Solomon saat menyampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L. Marsudi akan tiba di Honiara, Kepulauan Solomon 6 September untuk membuka stadion Friendship Hall Futsal. Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengumumkan hari ini di Parlemen.
Dia mengatakan Stadion Futsal yang baru adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi kode futsal di negara Kepulauan Solomon.
“Tetapi itu tidak boleh mengubah pendirian dan perspektif kita tentang Papua Barat,” katanya.
Pemimpin Oposisi mengatakan tidak benar bahwa suara Kepulauan Solomon dibungkam oleh ‘hadiah’ ini, dari berbicara untuk orang-orang Papua Barat yang tidak bersuara yang terus menderita di bawah penindasan kolonial di Indonesia.
Wale mengatakan Perdana Menteri tahu betul karena dia adalah pendukung kuat Papua Barat.
Sementara itu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pembangunan Friendship Hall berupa lapangan futsal multiguna, yang merupakan hibah dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Kepulauan Solomon, menunjukkan persahabatan kedua negara.
“Lapangan futsal ini memiliki makna persahabatan antara rakyat Indonesia dan Kepulauan Solomon karena dikerjakan bersama oleh putra-putri Indonesia dan putra-putri Kepulauan Solomon,” kata Retno dalam salinan paparan pers yang dirilis Kemlu RI, Rabu (7/9/2022).
Selanjutnya praktik politik 30 keping perak terjadi pula di Papua Nugini saat Presiden Jokowi berkunjung ke Port Moresby, menakjubkan Presiden Joko Widodo memberikan bantuan beasiswa kepada 2.000 mahasiswa PNG untuk belajar di Indonesia.
Tak lupa pula Presiden Jokowi juga memberikan bantuan bagi perbaikan rumah sakit di Port Moresby sebesar $US15 juta.
Mengutip kantor berita Indonesia Antara juga melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Indonesia akan menawarkan pelatihan kepada 1000 bisnis di Papua Nugini.
Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat Nauka, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Senin (19/06/2023).
“Kita perlu terus mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghormati, terutama terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing,” tutur Wapres saat membuka pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat Nauka sebagaimana dikutip Jubi dari setneg.go.id.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain penguatan kerja sama di bidang pembangunan dan ekonomi, Indonesia juga siap untuk menjadi pintu gerbang bagi Vanuatu memasuki pasar ASEAN.
“Indonesia juga siap berperan sebagai hubungan bagi Vanuatu untuk menembus pasar ASEAN dan sekitarnya,” tegas Wapres.
Wapres menjelaskan, pembangunan di Papua dilakukan dengan tetap menghormati keberagaman yang ada di sana.
“Saya ingin menekankan bahwa pendekatan kesejahteraan akan tetap menjadi prioritas utama, dengan menghormati keberagaman, berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan,” kata Wapres.
“Penyelesaian persoalan keamanan pun ditempuh melalui pendekatan komprehensif,” tambahnya.
Di sisi lain, telah dibentuk juga Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan implementasi serta evaluasi akselerasi program percepatan pembangunan di Papua.
“Pemberian otonomi khusus ini telah terencana untuk jangka panjang hingga tahun 2042,” kata Wapres.
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat Nauka, menyampaikan kesungguhan pemerintahnya untuk meningkatkan hubungan antarkedua negara, yang ditandai dengan momen pertemuan pada hari ini.
“Saya melihat bahwa kunjungan saya di sini merupakan suatu hal yang fundamental untuk dapat memulihkan kepercayaan dan untuk menyatakan keinginan agar adanya kerja sama yang baik antara kedua negara,” imbuh Jotham.
Ia pun memaparkan kesiapan negaranya untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang, salah satu kerjasamanya untuk memiliki kota kembar di Indonesia, diantaranya di Provinsi Papua.
“Kami juga ingin ada suatu perjanjian kerja sama teknis antarkedua negara dan juga dapat memiliki suatu program sister city dan sister province. Ini dapat dimulai Provinsi Papua dengan Vanuatu,” katanya.
Melanesia dan negara Kristen
Mengutip asiapacificreport.nz melaporkan bahwa Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang pro-kemerdekaan menyambut baik komentar Wakil Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat tentang Papua Barat selama kunjungan diplomatik minggu ini ke Indonesia.
Dalam jumpa pers bersama dengan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Napat menegaskan kembali komitmennya pada “cara Melanesia”.
Benny Wenda telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mendengar kata-kata itu, “Saya teringat akan Bapak pendiri Vanuatu, Walter Lini, yang mengatakan bahwa ‘Vanuatu tidak akan sepenuhnya bebas sampai semua Melanesia bebas dari kekuasaan kolonial’ — Papua Barat dan Kanaky termasuk .”
“Cara Melanesia telah ditunjukkan dalam keanggotaan penuh dari Melanesian Spearhead Group (MSG) yang diperluas ke Kanak dan Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS), meskipun mereka mewakili orang Melanesia daripada negara Melanesia [Kaledonia Baru],” kata Wenda.
Hal ini juga ditunjukkan dalam pendekatan Papua Nugini ke Bougainville, di mana Perdana Menteri Marape menunjukkan keberanian moral sejati dengan menghormati hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dengan 98 persen suara mendukung kemerdekaan pada tahun 2019.
“Vanuatu selalu menunjukkan keberanian yang sama dalam mendukung kemerdekaan West Papua. Dengan merujuk cara Melanesia dalam konferensi pers bersama, Wakil Napat menyampaikan kepada Indonesia pesan yang disampaikan Musa kepada Phaoroah: ‘lepaskan bangsaku’,” kata Wenda.
Negara Melanesia yang menyatakan diri sebagai negara Kristen adalah Papua Nugini yang bertetangga dengan negara yang jumlah penduduknya 270 jiwa. Dua tahun lalu
Surat kabar Post Courier di Port Moresby telah melaporkan pembukaan Konstitusi mengatakan PNG didirikan di atas dua prinsip dasar-warisan budaya dan kekristenan.
Perdana Menteri James Marape mengatakan PNG memiliki lebih dari 20 gereja Kristen yang berbeda.
“Banyak yang mengaku Kristen mengintegrasikan iman Kristen mereka dengan beberapa kepercayaan dan praktik pribumi,” katanya.
“Pengaruh gereja selama bertahun-tahun telah mengubah banyak masyarakat di seluruh negeri hingga mengganti beberapa kepercayaan budaya mereka, sementara beberapa telah menggabungkan budaya dengan agama.
Marape juga mengatakan bahwa gereja menyediakan 60 sampai 80 persen layanan sosial dan kesejahteraan di negara tersebut.
“Jaringan gereja dipercaya oleh kebanyakan orang.”
Dia mengatakan usulan mendeklarasikan PNG sebagai negara Kristen dibenarkan oleh banyaknya warga yang mengikuti agama tersebut dan pengaruhnya terhadap orang Papua Nugini.
Namun dia menambahkan bahwa meskipun pembukaan dimulai dengan “tradisi luhur dan prinsip-prinsip Kristiani”, Pasal 45 Konstitusi juga mengakui agama-agama lain.
Sekadar mengingatkan bagi pemimpin Melanesia dengan mengutip buku karya misionari Don Richardson berjudul Peace Child menyabutkan bahwa warga suku Sawi di Selatan Provinsi Papua semula melihat tokoh Yudas Iskariot dalam kisah 12 murid Yesus sebagai pahlawan karena dia telah mengkhianati gurunya. Namun Don Richardson dengan Peace Child mampu merubah pengkhinatan Yudas Iskariot menjadi percaya kepada Jesus Kristus. Terlepas dari pro dan kontra, selama masih ada di dunia ini, para tokoh politisi Melanesia silahkan memilih antara Yudas Iskariot dan Yesus Kristus dalam praktik politik uang. (*)