Jayapura, Jubi – Kubu pro-kemerdekaan Kaledonia Baru menolak untuk melanjutkan perundingan tripartit yang melibatkan lawan politiknya, kubu anti-kemerdekaan Kaledonia Baru. Mereka hanya ingin berbicara langsung dengan Pemerintah Perancis, negara yang hingga kini mengusai Kaledonia Baru, demi mendapatkan langkah maju dalam proses dekolonisasi Kaledonia Baru.
Radio New Zealand pada Rabu (22/3/2023) melansir kubu pro-kemerdekaan Kaledonia Baru tidak mau melanjutkan lagi pembicaraan tripartit yang melibatkan kubu pro-kemerdekaan, Pemerintah Perancis, dan kubu anti-kemerdekaan Kaledonia Baru. Perundingan tripartit yang digagas Pemerintah Perancis dinilai gagal mencapai kemajuan dalam merundingkan proses dekolonisasi Kaledonia Baru.
Para politisi kubu pro-kemerdekaan berpandangan bahwa mereka hanya ingin berbicara dengan Pemerintah Perancis, karena ingin mengembangkan solusi atas masalah kemerdekaan Kaledonia Baru dulu. Salah satu penandatangan Noumea Accord 1998, Victor Tutugoro mengatakan mereka akan berbicara pihak anti-kemerdekaan Kaledonia Baru belakangan.
“Ada persyaratan bilateral yang perlu kita mulai dengan Pemerintah Prancis atas nama dekolonisasi. Karena kami, Kanaks, telah dijajah dan menuntut kemerdekaan. Jika kami akhirnya menemukan keseimbangan dengan negara Perancis, [barulah] kami akan berbicara dengan oposisi lokal.” katanya.
Pada referendum penentuan nasib sendiri Kaledonia Baru pada tahun 2018, menghasilkan 43 persen suara sah mendukung jajahan Perancis itu memerdekakan diri. Pada referendum kedua yang digelar 2020, jumlah pendukung kemerdekaan Kaledonia Baru naik menjadi 47 persen.
Pada referendum ketiga yang digelar pada 2021 lalu, etnis Kanak sebagai penduduk asli Kaledonia Baru memboikot referendum itu. Akibatnya, tidak ada perolehan suara bagi pihak pendukung kemerdekaan Kaledonia Baru.
Tutugoro mengatakan hasil dua referendum pertama menunjukkan semakin banyak warga dari Kaledonia Baru yang menginginkan kemerdekaan. Dia mengatakan perjuangan kemerdekaan Kaledonia Baru telah didukung Forum Kepulauan Pasifik dan Melanesia Spearhead Group (MSG)
“Ada sebagian besar Kaledonia Baru yang tumbuh menjadi warga Kaledonia Baru. Itulah yang terus kami katakan kepada pemerintah, pertanyaan tentang kemerdekaan tidak dapat dihindari dan sedang dikerjakan,” kata Tutugoro.
Kubu pro-kemerdekaan ingin bertemu dengan Pemerintah Perancis secara berkala setiap bulan, selama tiga bulan berturut-turut. Dengan pertemuan yang tidak mengikutsertakan pihak anti-kemerdekaan, kubu pro-kemerdekaan yakin mereka akan menemukan jalan menuju reformasi konstitusi Kaledonia Baru.
Tutugoro mengatakan kerangka umum untuk diskusi bilateral antara kubu pro-kemerdekaan Kaledonia Baru dan Pemerintah Perancis kini telah dibangun. “Kerangka umum sudah pasti. Caranya, setiap bulan ada pertemuan. [Menteri Luar Negeri Perancis, Gerald] Darmanin datang Maret, [lalu] kami ke Perancis April, dan sebaliknya setiap bulan,” katanya.
Salah satu partai pro-kemerdekaan, Caledonian Union telah mengusulkan 24 September sebagai tanggal tercapainya kesepakatan dengan Perancis untuk mengakhiri masa kolonial.
Sementara itu, pengadilan tata usaha negara Kaledonia Baru telah menolak tawaran mantan presiden Senat Adat Kanak untuk dipulihkan. Bulan lalu, Senat menggulingkan Hugues Vhemavhe, dan memilih Victor Gogny sebagai penggantinya. Para senator mengambil langkah itu setelah Vhemavhe ketahuan mengemudi dalam keadaan mabuk dan mengemudi tanpa surat izin.
Vhemavhe mengklaim tidak ada dasar hukum untuk mempersingkat masa jabatan satu tahunnya, tetapi pengadilan menolak dalil itu dan mengatakan Senat harus kembali berfungsi secepat mungkin. Vhemavhe berkata meski kecewa dengan putusan itu, dia akan terus mencari pemulihannya. Senat menyatukan perwakilan tradisional dewan Kanak dari 16 wilayah dan memiliki yurisdiksi atas proposal hukum mengenai identitas Kanak. (*)
