Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, menyatakan pengolaan Taman Nasional Mamberamo Foja memutuhkan pemahaman bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, pengelola kawasan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Gubernur Nawipa, kawasan itu memiliki nilai ekologis yang penting karena menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, sumber air, serta wilayah yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Nawipa dalam sambutannya yang bacakan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos, M.AP, saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja di Kabupaten Nabire, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan sosialisasi itu diselenggarakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua itu dengan tema “Pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja yang Adaptif terhadap Perubahan Ekologis dan Dinamika Sosial-Ekonomi Budaya Masyarakat Adat, serta Pembangunan Daerah”.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Tumiran.
Katanya, perubahan status kawasan dari Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi taman nasional pada 2024, perlu dipahami secara bersama, terutama berkaitan dengan arah kebijakan dan pola pengelolaan kawasan ke depan.
Menurutnya, Gubernur Nawipa mengingatkan agar kebijakan pengelolaan kawasan tidak hanya didasarkan pada sudut pandang pemerintah atau pengelola. Akan tapi mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Kebijakan yang dirancang dengan tujuan baik, tetap perlu melalui dialog dan didukung data yang benar agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat adat,” ujarnya.
Karenanya, sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi terbuka bagi semua pihak untuk menyamakan persepsi mengenai perubahan status kawasan, fungsi konservasi, dan kebutuhan pembangunan daerah.
Tumiran mengatakan, pemerintah daerah berharap ll sosialisasi ini tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi dilanjutkan dengan koordinasi, komunikasi terbuka, dan langkah nyata antara pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat adat, akademisi, serta pihak-pihak terkait.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja dapat dilaksanakan secara adaptif dengan memperhatikan perubahan ekologis, dinamika sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat, serta kebutuhan pembangunan daerah,” ucapnya. (*)
Discussion about this post