Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H menyatakan percepatan pembangunan Tanah Papua menjadi bagian penting dari agenda pemerataan nasional dan konsolidasi pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Katanya, Tanah Papua kini memiliki arti strategis guna mewujudkan sasaran Indonesia Emas 2045, dan kualitas pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari capaian pembangunan di wilayah yang sudah maju.
Akan tetapi dari keberhasilan negara mengurangi ketimpangan pembangunan di Tanah Papua, memperluas akses layanan dasar dan konektivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan negara secara adil dan setara.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Nawipa dalam sambutannya saat Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dengan Gubernur, Bupati/Wali Kota se Tanah Papua di Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026).
Gubernur Nawipa mengatakan, kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua merupakan harapan besar di era Otsus jilid dua ini, dan merupakan babak baru untuk perubahan Papua yang lebih baik 20 tahun ke depan.
Harapan itu diwujudkan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Papua, sebagai arah besar pembangunan Papua 2022-2041.
Rencana Induk tersebut kemudian dijabarkan kedalam jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 1007 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) tahun 2025-2029 yang memuat 19 program prioritas untuk mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.
“Dalam konteks nasional, Papua memiliki
peran penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berbasis hilirisasi sumber daya
alam mendukung Astacita ketahanan pangan, ketahanan energi, keseimbangan iklim dunia, pengembangan investasi bagi kesesejahteraan masyarakat Papua,” kata Gubernur Nawipa.
Menurutnya, beberapa terobosan telah dilakukan oleh 6 Gubernur se-Tanah Papua, melalui wadah Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua, dan terakhir dilakukan di Timika pada 11 Mei 2026, yang menghasilkan 12 point kesepakatan Timika dan ditandatangani oleh 6 gubernur serta telah disampaikan surat secara resmi kepada bapak Presiden.
Adapun 12 point utama kesepakatan Timika tersebut, pertama, Asosiasi Gubernur berkomitmen penuh mendukung penuh Astacita Presiden.
Kedua, Asosiasi Gubernur mendorong tetap dilanjutkannya program strategis nasional berupa percepatan penuntasan jalan Trans Papua, BBM satu harga, KEK Sorong, Destinasi Pariwisata Raja Ampat, Kawasan Industri Bintuni dan Fakfak, Kawasan Industri Perikanan Nabire, Biak, Timika, Merauke, Kawasan Industri Timika, Kawasan Sentra Pertanian Nabire, Merauke dan Papua Pegunungan untuk mendukung Astacita ketahanan pangan dan energi-nya Bapak Presiden.
Ketiga, Asosiasi Gubernur mendorong
percepatan pembangunan infrastuktur kawasan di pusat pemerintahan provinsi di 4 Daerah Otonom Baru.
Keempat, Asosiasi Gubernur mendorong
pembinaan berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui pembentukan tim task force di setiap provinsi untuk memperkuat tata kelola dana otsus serta Revisi Undang-Undang Otsus Papua.
Kelima, Asosiasi Gubernur berkomitmen
mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif serta implementasi pelaksanaan RIPPP dan RAPPP.
Keenam, Asosiasi Gubernur berkomitmen
mengawal peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana arahan dan janji Bapak Presiden di Istana pada 16 Desember
2025, sudah terwujud.
Ketujuh, Asosiasi Gubernur berkomitmen
mendorong terwujudnya Papua sebagai
Provinsi Olahraga yang memiliki payung hukum berupa Inpres maupun Perpres.
Kedelapan, Asosiasi Gubernur berkomitmen memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala daerah Provinsi melalui pembentukan legalitas badan hukum dan sekretariat asosiasi di setiap provinsi yang dipimpin oleh Sekda di masing-masing provinsi sebagai wadah sinkronisasi,
harmonisasi, evaluasi dan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Kesembilan, Asosiasi Gubernur berkomitmen membangun kolaborasi dengan Bupati/Walikota, MRP, DPRP, DPRK, BP3OKP, Komite Eksekutif Papua dalam percepatan pembangunan Papua.
Kesepuluh, Asosiasi Gubernur berkomitmen untuk fokus pada program unggulan berupa pendataan sosial ekonomi terpilah OAP dan non OAP, Sekolah Sepanjang Hari, Beasiswa
Pendidikan bagi OAP, Jaminan Kesehatan OAP dan perlindungan sosial bagi OAP rentan.
Kesebelas, Asosiasi Gubernur berkomitmen bahwa kekayaan alam di Tanah Papua tidak hanya dinikmati oleh daerah penghasil, namun menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua secara adil dengan filosofi satu untuk enam, enam untuk satu
Kedua belas, Asosiasi Gubernur berkomitmen melakukan pertemuan rutin paling sedikit satu kali dalam setahun, untuk merumuskan kebijak strategis kepada Bapak Presiden dan para pemangku kepentingan lainnya.
Karenanya, melalui forum dialog ini, pihaknya berharap koordinasi percepatan pembangunan Tanah Papua dapat semakin kuat, karena pembangunan di wilayah ini, perlu melibatkan banyak aktor pembangunan.
Mereka adalah pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Majelis Rakyat Papua, DPR provinsi/DPRK, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha nasional maupun swasta, BUMN, mitra
pembangunan, dan komunitas internasional.
Sebab, tanpa desain koordinasi yang kuat lanjut Gubernur Nawipa, program pembangunan di Papua berisiko akan berjalan secara sektoral dan parsial, tidak saling terhubung, tidak tepat sasaran, dan tidak mampu menjawab akar persoalan mendasar di Papua secara komprehenshif.
“Besar harapan kami, bahwa dialog ini tidak hanya berupa seremonial semata, tapi bisa menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi pedoman untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berawal dari terbitnya matahari dari Timur, yaitu pemerataan pembangunan Nasional yang dimulai dari Timur Indonesia yaitu Tanah Papua,” ucap Gubernur Nawipa.
Discussion about this post