Gereja dan Negara harus jawab: Di mana letak peradaban Papua yang dijanjikan Kijne?

Yan Christian Warinussy, SH

Menjelang peringatan 100 tahun atau satu abad Nubuatan, Domine Isaac Samuel Kijne yang dikenal sebagai “Peradaban Papua”, saya mempertanyakan keseriusan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mewujudkan makna sejati dari peradaban tersebut bagi orang asli Papua

Sebagai Direktur LP3BH Manokwari saya justru mempertanyakan juga apakah sejak masa Presiden pertama hingga kini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini negara ini benar benar telah menghadirkan peradaban sebagaimana dimaksud Kijne bagi seluruh rakyat Papua, khususnya orang asli Papua?

Sebagai advokat dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, saya justru melihat kenyataan sebaliknya. Fakta yang ada menunjukkan bahwa negara ini justru menghadirkan kebiadaban terhadap orang asli Papua.

Sejak integrasi administratif Tanah Papua ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963, diikuti pelaksanaan Act of Free Choice atau yang disebut pemerintah Indonesia sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), kekerasan negara terhadap rakyat Papua terus berlangsung saat itu

Sejak saat itu, Rakyat Papua senantiasa menjadi sasaran tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri. Negara selalu menggunakan alasan klasik untuk membungkam suara kritis orang Papua

Alasannya sederhana saja. Jika seseorang mempersoalkan integrasi Papua,maka langsung dicap makar dan separatis, atau bahkan berakhir sebagai korban mati percuma, hilang tanpa jejak.

Sebagai pembela HAM yang pernah menerima John Humphrey Freedom Award di Kanada pada tahun 2005, saya merasa wajib menyuarakan kebenaran tersebut

Atas nama kemanusiaan dan saya memohon agar Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua dan Gereja Katolik dari seluruh keuskupan di Tanah Papua, termasuk Jayapura, Merauke, Mimika, Agats Asmat dan Sorong Manokwari, serta denominasi gereja lainnya, berani secara kritis dan meminta pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Ada banyak pelanggaran HAM yang menimpa orang asli Papua bersifat sistematis dan struktural. Sudah saatnya gereja berdiri di garis depan untuk mempertanyakan tanggung jawab moral dan politik negara terhadap rakyat Papua.

Mengutip kembali pesan Kijne, kita harus mengingatkan makna mendalam dari kalimat yang diucapkan di Bukit Aitumieri, Miei Wondama dan tempat lahirnya nubuatan itu.

“Di atas batu ini,saya meletakkan peradaban orang Papua. Barangsiapa memiliki hikmat datang untuk memimpin bangsa Papua tidak akan bisa, karena bangsa Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.”

Kalimat tersebut bukan sekadar simbol religius, tetapi pernyataan profetik yang menegaskan martabat dan kedaulatan manusia Papua. Itu bukan hanya nubuatan tetapi sebuah pesan sejarah yang menantang kita untuk menilai dan apakah bangsa Papua hari ini sudah benar benar beradab?

Warinussy juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam peringatan 1 Abad Nubuatan Kijne agar tidak sekadar larut dalam pesta dan simbol simbol seremonial. Peringatan ini jangan hanya diramaikan dengan banjir manusia, kegiatan acara ini dan uang. Yang terpenting adalah merenungkan makna terdalam bahwa apakah bangsa Papua sudah beradab dan diperlakukan secara beradab oleh negara?

Apakah bangsa Papua saat ini sudah memperoleh haknya sebagai manusia yang merupakan subjek hukum di atas tanah leluhurnya sendiri?

Apakah bangsa Papua sudah diberi kesempatan secara beradab dan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa harus dicap makar atau dibunuh hanya karena berbeda pandangan politik?

Apakah negara berani memberi kesempatan yang adil dan beradab bagi bangsa Papua untuk berdialog menentukan masa depannya dan secara terhormat dalam hubungan Jakarta dan Papua?

Peringatan 100 tahun Nubuatan Kijne, seharusnya dijadikan momentum refleksi nasional atas eksistensi orang asli Papua. Ini adalah momen krusial untuk menilai apakah orang Papua sudah benar-benar diakui sebagai entitas dan komunitas manusia yang memiliki hak asasi yang sama di mata hukum dan kemanusiaan.
Peringatan 1 Abad Nubuatan Kijne tidak kehilangan makna sejarahnya. Seratus tahun setelah Kijne menanamkan peradaban Papua di atas batu Aitumieri, kini saatnya kita bertanya apakah batu itu masih menjadi dasar peradaban, atau sudah ditimbun oleh kebiadaban? (*)

*) Yan Christian Warinussy, SH adalah Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.