Nusantara, Jubi – Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna perdana kabinet di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin pagi (12/8/2024). Sidang membahas kelanjutan pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, hingga transisi pemerintahan nasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya menekankan IKN merupakan sebuah kanvas yang mengukir masa depan. Menurutnya, tidak semua negara memiliki kesempatan, dan kemampuan untuk memulai dari nol pembangun ibu kotanya. Dia juga kembali menegaskan kepindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan sekadar pindah fisik, melainkan juga pola pikir, pola kerja, dan mobilitasnya.
“Semua mobilitas di IKN memakai kendaraan listrik. Semua bangunannya pun diarahkan ke green building [ramah lingkungan]. Aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan pesepeda,” Jokowi.
Seusai sidang kabinet, Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan peletakkan batu pertama proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat di IKN. Salah satu proyek tersebut ialah pembangunan Istana Wakil Presiden.
Ma’ruf menyampaikan Istana Wakil Presiden di IKN memiliki arti strategis karena menjadi salah satu pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik. Karena itu, istana tersebut harus menjadi sumbu perubahan dan tempat lahirnya berbagai kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
“Istananya tidak hanya bagus secara fisik, tetapi juga harmoni dengan alam. Pembangunannya harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan untuk meminimalkan kerusakan alam serta mendukung efisiensi energi,” kata Ma’ruf saat peletakkan batu pertama pembangunan Istana Wakil Presiden.
Dia juga menekankan pembangunan istana harus berstandar tinggi. Pelaksana, dan penanggung jawab proyek tidak boleh berkompromi terhadap kualitas material, konstruksi, maupun desainnya.
“Pastikan bangunan ini tidak hanya estetis, tetapi juga kokoh, dan memiliki keamanan yang cukup. Proses konstruksinya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mematuhi semua aturan, dan berjalan sesuai perencanaan,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf pun mengingatkan pihak pelaksana, dan penanggung jawab proyek menerapkan prinsip keterbukaan dalam penggunaan anggaran, pemilihan mitra kerja, maupun proses pengambilan keputusan. Dia berharap proyek tersebut menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Saya meminta seluruh pemangku kepentingan menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pastikan bahwa proyek ini bebas dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan,” katanya
Istana Wakil Presiden dibangun di lahan seluas 14,8 hektare dengan total anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Tahap awal pengerjaannya meliputi pembangunan istana, kantor, dan kediamana wakil presiden, mes Pasukan Pengamanan Presiden, serta bangunan penunjang.
Berfungsi dalam 3 tahun
Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengatakan fungsi IKN akan berjalan optimal, paling cepat tiga tahun mendatang. Dia pun bertekad melanjutkan hingga tuntas seluruh tahapan pembangunan yang telah dirintis di masa Presiden Jokowi.
“Pembangunan ibu kota [negara] itu bukan sebentar, pekerjaannya lama, dan berat. Namun, saya saya percaya fungsi IKN sudah bisa berjalan dalam 3, 4, 5 tahun ke depan,” kata Prabowo.
Prabowo juga memastikan ikut mengawal langsung kelanjutan pembanguan IKN. Dia mengklaim memiliki banyak pengalaman lapangan bahkan menjadi salah satu investor pada proyek pembangunan di IKN.
“Saya bukan orang [ahli] teknik, tetapi saya juga orang lapangan. Saya juga banyak membangun [proyek], dan menjadi salah satu investor di IKN,” ujar Menteri Pertahanan, tersebut.
Berdasarkan cetak biru proyek, pembangunan IKN pada tahap I dibagi dalam tiga alur kerja besar. Alur tersebut meliputi pembangunan wilayah perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.
“Tahapan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dalam kurun 2 tahun terakhir, hingga akhir Juli 2024, pembangunan IKN berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, meliputi kebutuhan air, jaringan jalan, sanitasi, persampahan, hingga kantor pemerintahan,” kata Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, yang memperkirakan penyelesaian seluruh tahapan pembangunan IKN membutuhkan waktu selama 20 tahun. (*)
Discussion about this post