PBHI khawatir sidang HAM Paniai Berdarah tidak ungkap unsur komando

Paniai Berdarah
Tangkapa layar suasana sidang pembacaan dakwaan kasus Paniai Berdarah di Makassar, Rabu (21/9/2022). Perkara itu diperiksa dan akan diadili majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Sutisna Sawati, dengan didampingi Abdul Rahman, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi Rahman Dewi sebagai hakim anggota. - Jubi/Eko Rusdianto

Jakarta, Jubi – Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengkhawatirkan sidang dugaan pelanggaran HAM berat kasus Paniai Berdarah yang disidangkan di PN Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (21/9) tidak mengungkap unsur komando dan pertanggungjawaban institusional.

“Kalau ini tidak ada, maka ini sama dengan pidana pada umumnya,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani saat ditemui di Kantor Komisi Yudisial (KY) di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Perwakilan pengurus PBHI bersama KontraS, YLBHI, dan Amnesty International Indonesia datang ke Kantor KY untuk beraudiensi terkait pemantauan persidangan Pengadilan HAM Peristiwa Paniai yang akan diadakan di PN Makassar dengan terdakwa IS.

banner 400x130

Julius Ibrani mengatakan dari hasil pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sebagaimana yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, koalisi masyarakat sipil tidak melihat adanya unsur komando termasuk pertanggungjawaban institusi atas kasus Paniai.

“Jadi seragamnya pengadilan HAM tapi sebetulnya materinya tidak memenuhi unsur HAM atau memperlihatkan unsur HAM,” ujar dia.

Hal tersebut terjadi akibat unsur komando dan pertanggungjawaban institusional tidak diseret atau masuk ke dalam kasus tersebut.

“Ini yang kami khawatirkan saat persidangan kasus Paniai,” kata dia.

Ia mengingatkan jangan sampai majelis hakim dengan tugas utama menggali kebenaran materiil justru tidak menggali kebenaran materiil dalam konteks HAM.

Koalisi masyarakat sipil juga menduga bisa saja ada pelaku utama namun tidak terseret atau tersentuh dalam peristiwa berdarah 2014 tersebut, katanya.

Apabila kekhawatiran koalisi masyarakat sipil tersebut tidak direspons, Julius mengatakan ada potensi terjadinya impunitas hukum bagi pelaku dan repetisi atau keberulangan karena tidak adanya reformasi institusional. (*)

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250