Jayapura, Jubi – Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo menyatakan pemerintah pusat akan mengevaluasi kinerja sejumlah penjabat bupati/walikota di Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Evaluasi para penjabat kepala daerah itu akan dilakukan pada Mei 2023.
Hal itu disampaikan Wetipo dalam Seminar Nasional bertajuk “Pesta Demokrasi 2024, Saat Pejabat Menguasai Daerah” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura pada Jumat (24/3/2023). Wetipo meminta masyarakat, terutama mahasiswa, dapat mengontrol kinerja penjabat kepala daerah di Tanah Papua.
More Read
Wetipo menyatakan di Tanah Papua ada sejumlah penjabat bupati/walikota yang akan dievaluasi pemerintah, diantaranya Penjabat Bupati Kabupaten Sarmi, Penjabat Bupati Nduga, Penjabat Bupati Lanny Jaya, dan Penjabat Walikota Jayapura. “Pada Mei 2023, kami akan evaluasi beberapa [penjabat] bupati di seluruh Indonesia. Di Papua, ada sekitar ada tujuh penjabat bupati/walikota [yang] akan kami evaluasi,” ujarnya.
Wetipo menyatakan evaluasi pejabat kepala daerah itu guna menilai kinerja mereka. Ia menyatakan apabila para penjabat kepala daerah tidak konsisten dalam menjalankan tugas pelayanan publik, maka mereka akan diganti.
“Sesuai ketentuan, [masa kerja] penjabat itu menjabat satu tahun. Kalau satu tahun dievaluasi, [dan] yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas, tidak berada di tempat, tidak maksimal melayani masyarakat, [dalam] dua, tiga atau empat bulan [ secara langsung] akan diganti,” katanya.
Wetipo meminta dukungan semua pihak agar proses evaluasi penjabat di Indonesia, khususnya di Papua, bisa berjalan dengan lancar. Ia juga meminta agar masyarakat, terutama mahasiswa, aktif mengontrol kinerja para penjabat walikota/bupati/gubernur di Papua.
“Ini tugas adik-adik mahasiswa untuk mengkritisi [pemerintah] kalau ada yang salah. Tapi, kalau ada yang benar, mari kita dukung bersama. Jangan yang salah dan benar kita kritisi,” ujarnya. (*)
