Jubi PapuaJubi PapuaJubi Papua
  • Home
  • Tanah Papua
    • Mamta
    • Saireri
    • Anim Ha
    • Bomberai
    • Domberai
    • La Pago
    • Mee Pago
  • Indepth Sories
  • Lego
  • Pasifik
  • Nasional
  • Dunia
  • Kerjasama
    • Derap Nusantara
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kabupaten Mappi
    • Kabupaten Jayapura
  • Arsip
  • Networks
    • Jubi TV
    • English
    • Deutsch
    • France
    • Indeks

Archives

  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • April 2024
  • March 2024
  • February 2024
  • January 2024
  • December 2023
  • November 2023
  • October 2023
  • September 2023
  • August 2023
  • July 2023
  • June 2023
  • May 2023
  • April 2023
  • March 2023
  • February 2023
  • January 2023
  • December 2022
  • November 2022
  • October 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • July 2022
  • June 2022
  • May 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • April 2021
  • March 2021
  • October 2007
  • September 2007
  • August 2007
  • June 2007
  • November 1999

Categories

  • 2007
  • Advertorial
  • Animha
  • Bali NTT
  • Berita Papua
  • Bomberai
  • Derap Nusantara
  • Domberai
  • Dunia
  • Ekonomi
  • Features
  • Headline
  • Indepth Stories
  • Infografis
  • Jayapura Membangun
  • Kabupaten Jayapura
  • Kabupaten Jayawijaya
  • Kabupaten Merauke
  • KMAN VI
  • Lapago
  • Lingkungan
  • Majelis Rakyat Papua
  • Mamta
  • Mappi
  • Meepago
  • Memilih untuk Indonesia
  • Nasional & Internasional
  • Nusa
  • Olahraga
  • Opini
  • Pasifik
  • Pemilu
  • Penkes
  • Perempuan dan Anak
  • Polhukam
  • Rilis Pers
  • Saireri
  • Seni & Budaya
  • Tanah Papua
  • Uncategorized
Font ResizerAa
Jubi PapuaJubi Papua
Font ResizerAa
  • Tanah Papua
  • Pasifik
  • Nasional
  • Dunia
  • Nusa
  • Olahraga
  • Home
  • Kategori
    • Tanah Papua
    • Pasifik
    • Nasional & Internasional
    • Dunia
    • Nusa
    • LEGO
    • Opini
  • Foreign Languages
    • English
    • Deutsch
    • French
  • Laman
    • Indeks
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
  • Kerjasama Pemberitaan
    • Majelis Rakyat Papua
    • Derap Nusantara
    • Kabupaten Jayapura
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kabupaten Merauke
Follow US
Jubi Papua > Blog > Bali NTT > “Trusted Media Summit” di Bali rekomendasikan regulasi-otoritas media
Bali NTTNusa

“Trusted Media Summit” di Bali rekomendasikan regulasi-otoritas media

News Desk
Last updated: September 23, 2022 1:09 am
Author : AntaraEditor : Jean Bisay Published September 23, 2022
Share
5 Min Read
Trusted Media Summit
"Trusted Media Summit" yang diselenggarakan oleh Google News Initiative (GNI) dan "Trusted Media Summit 2022 Indonesia" yang diadakan AJI Indonesia di Denpasar, Bali, Rabu (21/9/2022), merekomendasikan pentingnya regulasi dan otoritas media di era digital agar demokrasi tetap berkembang dengan adanya idealisme media. - (Antara News Bali/Edy M Yakub/2022)
SHARE

Denpasar, Jubi – “Trusted Media Summit” yang diselenggarakan oleh Google News Initiative (GNI) dan “Trusted Media Summit 2022 Indonesia” yang diadakan AJI Indonesia di Denpasar, Bali, Rabu (21/9/2022), merekomendasikan pentingnya regulasi dan otoritas media di era digital agar demokrasi tetap berkembang dengan adanya idealisme media.

“Musuh media adalah orang media sendiri yang merusak idealisme media dengan viral, traffic/algoritma, bukan verifikasi. Dan, hal itu didukung teknologi, platform digital, medsos, hingga para pembonceng, seperti buzzer atau influencer,” kata dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII Yogyakarta, Masduki, S.Ag., M.Si.

More Read

Mahasiswa Papua di Bali dikirimi bangkai kepala babi
Mahasiswa Papua di Bali dikirimi bangkai kepala babi
Perjalanan ke pulau Padar; jejak langkah di antara bukit dan lautan
14 jurnalis luncurkan buku, Tangis dari Tepi Proyek Strategis Nasional
Senator asal Papua Barat Daya kecam perlakuan DPRD Balikpapan terhadap humas Pertamina
Dua kubu sepakat akhiri dualisme kepengurusan PWI

Ia mengemukakan hal itu dalam diskusi panel pada “Trusted Media Summit” yang juga menampilkan Usman Kansong (Dirjen Kominfo), Wijayanto (Undip), Sasmito (Ketua Umum AJI Indonesia), Sherly Haristya (Peneliti Tata Kelola Internet), Paulus Tri Agung Kristanto (Dewan Pers), Citra Dyah Prastuti (AMSI), Herik Kurniawan (Ketua Umum IJTI), dan Isya Hanum Kresnadi (Google Indonesia).

Menurut Masduki yang juga Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) itu, hal itu menurunkan kepercayaan publik kepada media massa yang dalam penelitian terakhir hanya 39 persen, karena itu perlu gerakan bersama dari semua komponen media dari kalangan jurnalis, lembaga media (AJI, PWI, dan sebagainya), akademisi jurusan komunikasi, LSM media, dan juga pemerintah.

“Solusi-nya adalah perlunya otoritas yang mengatur media dan hal itu sebaiknya ditujukan pada Dewan Pers, jadi semua komponen media dari kalangan jurnalis, lembaga media (AJI, PWI, dan sebagainya), akademisi jurusan komunikasi, LSM media, dan Kominfo (pemerintah) harus memperkuat fungsi Dewan Pers ke depan,” katanya.

Ia menilai otoritas Dewan Pers itu diarahkan pada kualitas jurnalisme dalam peningkatan kualitas jurnalis dan pengaturan regulasi terkait media. “Dalam era digital yang sudah merusak media seperti ini, otoritas harus ada dan regulasi juga, karena itu Dewan Pers harus didukung semuanya untuk kualitas dan regulasi yang memberi ruang bagi berkembangnya demokrasi melalui jurnalis dan akademisi,” katanya.

Hal itu didukung Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo DR Usman Kansong. “Jangan sampai kita terlambat dengan kebebasan regulasi seperti kebebasan pers yang membuat Trump memimpin Amerika, namun kebebasan pers yang diatur dalam kesepakatan bersama dari semua elemen media,” katanya.

Selama ini, kata alumni Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UI itu, pemerintah tidak berani “mengatur” media karena ada UU Pers 40/1999 yang menjamin kebebasan pers, namun pemerintah menggunakan regulasi lain agar kebebasan yang ada tidak merugikan publik, diantaranya UU ITE, UU Pornografi, UU Kesehatan, dan regulasi lainnya yang bukan membungkam kebebasan pers sesuai diatur UU Pers.

Ia mencontohkan antisipasi yang dilakukan Kominfo untuk mencegah politik identitas dalam Pemilu 2024 melalui penandatanganan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu. “Jadi, bukan Kominfo langsung, melainkan ada koordinasi dengan KPU dan Bawaslu sesuai UU yang ada. Arahnya bukan membungkam demokrasi, tapi menyelamatkan publik dari eskalasi politik yang merusak, tentu perlu kerja sama dengan teman-teman media dan juga elite politik serta politisi,” katanya.

Namun, pihaknya juga terkadang langsung meminta platform digital untuk melakukan take down pada dis-informasi yang merusak publik. “Paling tinggi yang merusak publik dan kami lakukan take down adalah dis-informasi terkait kesehatan, lalu pornografi dan judi daring. Dis-informasi politik itu peringkat keempat. Kami juga merencanakan Task Force, tapi harus dengan teman-teman media atau Dewan Pers,” katanya.

Senada dengan itu, akademisi dari Undip Semarang, Wijayanto PhD menyarankan media massa untuk tidak ikut-ikutan media sosial dengan menjadikan topik yang viral sebagai agenda setting. “Jangan karena viral atau traffic-nya tinggi, lalu dijadikan agenda setting, karena apa yang dilakukan buzzer dan influencer itu justru merusak demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas mengatakan tantangan media di era digital semakin kompleks, diantaranya masifnya mis-informasi dan dis-informasi, mencari model bisnis yang tepat untuk bertahan, kepercayaan publik yang terus menurun dibandingkan dengan medsos, serta masalah etik dan kualitas.

“Di sisi lain ada tantangan eksternal berupa kekerasan fisik dan psikis, digital, dan pelecehan seksual terhadap media dan jurnalis yang belum berakhir. AJI mencatat selama Januari-September 2022 ada 32 kekerasan beragam bentuk yang menimpa jurnalis di Tanah Air. Kalau tantangan internal dan eksternal itu dibiarkan, maka demokrasi akan mati,” katanya.

“Trusted Media Summit 2022” sesi Indonesia itu menghadirkan 200 jurnalis, praktisi media, asosiasi jurnalis, Dewan Pers, platform media sosial, akademisi, media watch, dan organisasi masyarakat sipil. Forum ini menjadi ruang kolaborasi multipihak untuk berjejaring dan berdiskusi tentang berbagi praktik terbaik tentang jurnalisme, pemeriksaan fakta, verifikasi, literasi media, dan penelitian. (*)

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!

TAGGED:Baliotoritas mediaregulasirekomendasikanTrusted Media Summit
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Threads Email Copy Link Print
Share

Terkini

Tobias Silak
Majelis Hakim PN Wamena diingatkan jujur dan transparan mengadili penembak Tobias Silak
Lapago Polhukam
Kasus Penembakan Tobias Silak
Kuasa Hukum Minta Dakwaan Kasus Penembakan Tobias Silak Dibatalkan, Keluarga Korban Desak Vonis Maksimal
Rilis Pers
Festival
Festival Tak Lagi Cukup: Saatnya Munara Wampasi Bicara Iklim dan Ekonomi
Opini
Seruan untuk Front Persatuan Melawan Penambangan Aluvial Ilegal di PNG Meningkat
Seruan untuk Front Persatuan Melawan Penambangan Aluvial Ilegal di PNG Meningkat
Pasifik
Kepulauan Solomon
Kepulauan Solomon Menduduki Peringkat ke-160 dalam Penggunaan Internet Global
Pasifik

PT Media Jubi Papua

Terverifikasi Administrasi dan Faktual oleh Dewan Pers

trusted

Networks

  • Post Courier
  • Vanuatu Daily Post
  • Solomon Star News
  • The Fiji Times
  • Radio New Zealand
  • Radio Djiido
  • 3CR Community Radio
  • Cook Islands News
  • Pacific News Service
  • Bouganville News
  • Marianas Variety

Follow Us

  • Redaksi
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Kode Etik
  • Laporan Transparansi
Facebook X-twitter Youtube Instagram Tiktok
Jubi PapuaJubi Papua
Copyright ©️ 2024 PT. Media Jubi Papua.