Jayapura, Jubi – Kendati Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah memfasilitasi pemilih disabilitas netra dengan menyediakan template braille, masih saja ada yang kurang dalam pelaksanaannya. Jubi meliput bagaimana pemilih disabilitas netra dari Yayasan Humania Papua—Korina Ayer, Stefanus Imbiri, dan Since Rumbewas—menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 di Papua pada 27 November 2024 lalu.
Pagi itu, selewat pukul 09.00 WP, cuaca mendung. Namun cuaca itu cukup menguras keringat orang yang berjalan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti yang dialami Korina Ayer, seorang penyandang disabilitas netra.
Pagi itu, Ayer tidak sendiri. Ia berjalan kaki bersama enam penyandang disabilitas netra lain dari tempat tinggal mereka, Yayasan Humania Papua, yang berjarak sekitar 250 meter dari TPS 20 Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 pada Rabu, 27 November lalu.
Ayer bersama sekitar 20-an penyandang disabilitas netra dari Yayasan Humania Papua terdaftar di TPS 20. Hanya satu penyandang disabilitas netra yang “tercecer” di TPS 22 Kelurahan Ardipura, yakni Since Rumbewas.
Setelah tiba di TPS, Ayer menyerahkan undangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sana. Petugas itu mencocokkan surat undangan dan KTP Ayer dengan Daftar Pemilihan Tetap TPS itu. Setelah itu, Ayer dipersilahkan masuk ke TPS.
Sambil dipandu pendamping, Ayer menerima dua surat kertas suara bersampul warna merah marun, surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Ayer juga mendapat surat suara bersampul warna hijau tosca, surat suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.
Korina Ayer [Kanan] didampingi pendamping, sedang merabah template braille berisi kertas suara pada Pilkada Papua 2024, 27 Novemember 2024 di TPS 20 Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, Papua. – Jubi/Yuliana Lantipo”[Template] braille-nya mana, Pak,” ujar wartawan yang sedari pagi telah menunggu momen tersebut. Template braille adalah lembaran berisi huruf timbul braille yang memudahkan penyandang tunanetra untuk memilih secara mandiri.
“Siap, siap, sudah ada di sini,” ujar seorang pria petugas KPSS sambil mengambil template braille yang sudah disiapkan di samping kotak suara, dan memberikannya kepada pendamping Ayer.
Setelah diberikan kepada Ayer, jari-jarinya pun mulai meraba template tersebut. Ternyata sampai lewat semenit, Ayer belum juga memahami huruf timbul template itu. Sesekali posisi template berusaha dibetulkan oleh pendamping Ayer.
“Ko tenang, baru sa yang raba. Tulisan bagaimana ini, terbalik ka?” tanya Ayer yang sedang berusaha memahami tulisan timbul template itu.
Usaha Ayer untuk mengerti informasi melalui template braille tidak membuahkan hasil. Melihat itu, pendamping Ayer kembali membetulkan posisi template tersebut.
Saat itu, tak ada petugas KPPS yang menjelaskan cara penggunaan template braille, atau pun memberi contoh kepada Ayer dan pendampingnya tentang cara pemakaian template braille tersebut. “Ini [template braille] barang yang tong tidak pelajari [tidak ada simulasi penggunaan template braille], jadi susah,” ujar Ayer.
“Ah, angka[t] lempar ini…tidak usah pakai, bikin pusing saja,” ketus Ayer setelah berusaha beberapa menit. Ia pun memanggil pendampingnya agar mengantarnya ke bilik suara, dan membantunya secara verbal untuk memilih.
Hal yang sama juga dialami Stefanus Imbiri, penyandang disabilitas netra yang juga Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Papua. “Tong [kita] langsung saja [masuk bilik suara], tidak usah pake [template] braille, makan waktu,” kata Imbiri yang berjalan sambil memegang pundak pendampingnya.
Tidak peka
Berbeda dengan Since Rumbewas, salah satu disabilitas netra yang memilih di TPS 22 Kelurahan Ardipura. Ia terpisah dengan pemilih netra lain.
Rumbewas yang datang sambil memegang pundak pendampingnya, diperlakukan sama dengan pemilih lain. Ia mengantre di kursi yang tersedia mengikuti alur warga lain untuk mengikuti tahap demi tahap di TPS tersebut. Tidak ada perlakuan berbeda dari petugas TPS 22 terhadap Rumbewas hingga gilirannya tiba.
Petugas KPSS mengarahkan Rumbewas dan pendampingnya ke bilik suara sambil memberikan dua kertas suara, masing-masing untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Namun, sang petugas tidak menyerahkan template braille.
“Kaka, mana template braillenya …? Ibu ini [Since Rumbewas] netra,” kata Yorse Rumsaro, pendamping Rumbewas.
Petugas KPPS yang ditanyai tidak mengerti, dan langsung bertanya kepada Ketua KPPS 22. Rupanya, template braille tidak disiapkan di meja TPS maupun bilik suara, padahal template itu sudah ada di dalam paket logistik pilkada untuk TPS 22.
Template braille ternyata masih berada di dalam kardus KPU yang disimpan di sebuah ruang di lokasi TPS tersebut. “Maaf kaka…, ada ini, cuma lupa kasih keluar saja,” ucap seorang petugas KPPS sambil memberikan template itu kepada Yorse.
Dalam bilik suara, tersedia kursi yang rendah dan meja sehingga Rumbewas bisa duduk dan meraba template braille yang sudah diisi kertas suara. Meski begitu, Rumbewas tetap meminta bantuan pendampingnya untuk membacakan dan mencoblos.
“Bisa [meraba], tapi agak lama. Jadi tidak bisa juga raba semua. Terus, susah dapat lubangnya untuk tusuk,” kata Rumbewas.
Kurang simulasi
Dari sejumlah 293 pemilih penyandang disabilitas di Kota Jayapura dalam data yang dirilis KPU Papua, pemilih disabilitas netra terdata sebanyak 42 orang. Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan pihaknya telah bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih sesuai petunjuk teknis dan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Kami juga telah membuatkan TPS khusus bagi pemilih disabilitas, dengan begitu dipastikan pelaksanaan Pilkada 2024 ramah bagi teman berkebutuhan khusus,” kata Dumbon, sebagaimana dikutip dari laman internet Pemerintah Provinsi Papua pada Kamis (17/10/2024).
Namun, janji TPS yang inklusif belum dirasakan pemilih netra seperti Korina Ayer, Stefanus Imbiri, dan Since Rumbewas. Mereka mengaku tidak pernah diajak mengikuti simulasi penggunaan template braille dan kertas suara dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Jayapura.
Stefanus Imbiri yang juga Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Papua mengaku telah menerima undangan menghadiri sosialisasi tentang pemilihan umum yang inklusif dari KPU dan Bawaslu di Jayapura. Saat itu, Imbiri meminta agar para pemilih disabilitas netra difasilitasi template braille, dan diberi kesempatan mengikuti simulasi penggunaannya. Permintaan itu bahkan sudah disampaikan sebelum Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 pada Februari lalu.
“Sebelum Pemilihan Presiden dan anggota legislatif, kami sudah minta supaya ada [template] braille. Tapi saat itu tidak ada. [Saat pemungutan suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024] kami memilih seperti biasa, [tanpa template braille],” katanya.
Permintaan yang sama kembali disampaikan dalam sosialisasi KPU dan Bawaslu menjelang Pilkada Serentak 2024. Permintaan itu akhirnya terealisasi, “tapi masih kurang,” kata Imbiri.
“Jadi memang permintaan, itu sudah dijawab [KPU dengan menyediakan template braille] tapi untuk sosialisasi itu yang tidak ada. Jadi semua [penyandang netra] yang datang [ke TPS] ini tidak menggunakan itu,” kata Imbiri.
Hal senada juga disampaikan Korina Ayer. “Menurut saya sudah bagus sekali ada alat [template braille] ini, tapi kan itu harusnya sudah dari bulan kemarin [simulasinya]. Kemarin kami juga [ada di] sosialisasi KPU dan Bawaslu, kami sampaikan. Lah, sampai pagi ini, baru kami kaget-kaget saja ada alat [template braille] ini di sini,” kata Ayer.
Tidak ada simulasi template braille
KPPS selaku petugas lapangan juga mengaku tidak pernah mendapat simulasi tentang penggunaan template braille dan cara melayani pemilih penyandang disabilitas, khususnya pemilih netra.
Ketua KPPS TPS 20, Lambertus Kambu mengaku hanya sekali mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan KPU. Menurutnya, mayoritas petugas KPPS belum dibekali praktik melayani penyandang disabilitas, khususnya netra.
“Banyak yang tidak tahu. Kalau [anggota KPPS adalah] pemain lama, tidak apa-apa. Tapi ini kan banyak [anggota KPPS] yang bermasalah, terus diganti anak-anak baru semua. Jadi mereka juga bingung. Mau isi form C, juga cara siapkan TPS, ini juga tidak pernah disosialisasikan. [TPS yang ramah] untuk menyambut [disabilitas] juga tidak ada [sosialisasinya],” kata Kambu.
Meski begitu, Kambu mengatakan pihaknya tetap telah berusaha memberikan layanan terbaik dengan menyediakan template braille dan bilik suara khusus untuk pemilih netra.
“Tadi pertama kali kami mau coba pakai, tapi mereka tidak mau. Malah dong [mereka] coblos begini malah kena yang lain jadi dong bilang, ‘bapa lebih baik kami tidak pakai ini [template braille]’. Kami pakai yang ada saja [kertas suara biasa]. Daripada kami raba-raba, juga sudah waktunya [menghabiskan banyak waktu]’,” ujar Kambu mengulang kata-kata pemilih netra.
“Jadi kami disini minta [sediakan] karton bilik suaranya [sebanyak] empat, karena yang dua kami siapkan khusus untuk tuna netra. Karena kami di sini, [pemilih] tunanetra itu hampir 20-an. Jadi, kepala keluarganya 14, jumlah jiwanya yang hampir 70-an,” katanya.
Temuan
Perwakilan Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas (PPUA) Provinsi Papua, Roby Nyong menyatakan Pilkada Papua 2024 di Kota Jayapura masih jauh dari slogan “Pilkada yang inklusif.” PPUA Provinsi Papua bahkan mencatat sejumlah temuan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Jayapura:
- TPS tidak inklusif:
- Petugas KPPS belum paham TPS Akses atau TPS Inklusif, terutama terhadap disabilitas netra.
- Pemilih disabilitas netra belum menjadi prioritas.
- Petugas Bawaslu di TPS tidak peka terhadap TPS Akses bagi pemilih netra.
- Tidak adanya informasi tentang Pilkada Papua bagi pemilih netra dalam bentuk braille.
Belajar dari penyelenggaraan Pilkada Papua 2024, Roby berharap keseriusan para penyelenggara pemilu, mulai dari KPU hingga Bawaslu, untuk mengevaluasi temuan dan keluhan para para pemilih netra. Hasil evaluasi harus menjadi pedoman dalam menyiapkan pemilihan umum berikutnya.
“Ke depan, kami harap kepada Bawaslu, dalam merekrut petugas lapangan harus berikan pemahaman tentang pemilu inklusif atau pemilu yang setara serta mau bekerja secara sinergi dengan KPU. Harapannya, agar pilkada yang inklusif itu tercapai,” kata Roby.
Ia juga berharap KPU jangan hanya gunakan kata inklusif, kata setara, tapi realitas di TPS sangat amburadul. “Itu terlihat dengan tidak adanya simulasi yang diberikan baik kepada teman-teman netra tentang bagaimana mereka memakai template braille, tetapi juga petugas KPPS yang tidak mengerti tentang TPS yang inklusif,” kata Roby.
Salah satu yang diharapkan adalah penyebaran materi sosialisasi tentang para kandidat baik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Program dan visi-misi pasangan calon seharusnya juga disebarkan dalam bentuk braille.
“Dengan adanya materi-materi tertulis bentuk braille yang dibagi kepada teman-teman netra selama masa kampanye, di situ ada waktu yang cukup bagi mereka untuk pelajari siapa kandidat yang mereka jagokan nanti. Jadi, tidak hanya dengar lewat radio, tapi ada medium yang bisa diraba,” kata Roby. (*)
Discussion about this post