Jayapura, Jubi – Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Jayapura menggelar aksi mimbar bebas untuk mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menuntut agar program tersebut digantikan dengan pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah di Tanah Papua.
Aksi yang diikuti sekitar 20 peserta ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIT hingga siang hari di Perumnas III, Kota Jayapura, Jumat (2/5/2025).
Koordinator Umum aksi, Roisa Nagapani, menyatakan bahwa pelajar di Kota Jayapura dan sejumlah kabupaten di enam provinsi Tanah Papua, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK, secara tegas menolak program MBG.
“Kami menolak MBG. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi di Papua,” kata Nagapani dalam orasinya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo mengevaluasi program MBG, yang dinilai tidak menjawab kebutuhan utama pelajar Papua, terutama terkait keterbatasan akses dan biaya pendidikan.
“Banyak mama-mama di Papua yang harus berjualan hingga malam hanya untuk menyekolahkan anaknya. Karena itu, kami minta Pak Presiden mencabut MBG di Papua dan menggantinya dengan sekolah bebas biaya,” ujarnya.
Wakil Koordinator Lapangan, Yordan Mulikm, menambahkan bahwa anggaran Rp71 triliun yang dialokasikan untuk MBG seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan menambah jumlah guru, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.
“Pelajar tidak butuh MBG. Yang dibutuhkan adalah fasilitas sekolah yang lengkap dan jumlah guru yang memadai. Itu yang harus diutamakan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, SPWP Wilayah Jayapura juga membacakan pernyataan sikap, antara lain:
- Menolak tegas program Presiden Prabowo Subianto tentang Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menolak penempatan TNI/Polri di setiap sekolah di Papua.
- Menolak keberadaan TNI/Polri di rumah sakit dan puskesmas di pedalaman Papua.
- Menuntut pendidikan gratis dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi di Tanah Papua.
- Menuntut penambahan fasilitas dan tenaga pendidik di setiap sekolah.
- Meminta pemerintah segera mengembalikan pelajar pengungsi ke sekolah masing-masing dan mengganti program MBG dengan pendidikan gratis.
Dikutip dari detik.com, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, bahwa dirinya menghormati pihak-pihak yang tak ingin menerima program tersebut.
“Kita itu memberikan hak kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lain-lain. Kalau yang berhak, tidak ingin menerima, kita hormati,” kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Februari lalu.
Dadan menekankan program ini akan diberikan kepada mereka yang berhak. Jika ada yang berhak tidak menerima, menurutnya, tak menjadi persoalan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, sebagaimana dikutip dari metronews.com, mengatakan, bahwa aksi yang terjadi di Papua ini, tengah ditangani secara khusus.
“Sedang kita tangani, makanya khusus. Jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus,” kata Prasetyo di Komplek Parlemen Jakarta, Februari lalu.
Menurutnya penanganan khusus untuk masyarakat Papua ini sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai hal.
“Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki,” kata Prasetyo.
Selain peningkatan fasilitas pendidikan, pemerintah juga berencana memperbaiki layanan kesehatan dan membangun infrastruktur di Papua agar setara dengan daerah lain, terutama Pulau Jawa.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. (*)
Discussion about this post