Jayapura, Jubi – Pasar Youtefa, salah satu pusat ekonomi rakyat terbesar di Kota Jayapura, menyimpan berbagai cerita getir di balik hiruk-pikuk transaksi harian. Pedagang mengeluhkan fasilitas dasar yang jauh dari layak: jalan rusak, drainase tersumbat, toilet swadaya, hingga pungutan yang membebani. Hasil liputan tim Magang Honai Jurnalistik Kampung mengungkap bahwa di tengah miliaran rupiah retribusi yang masuk ke kas daerah, pedagang justru harus menanggung beban biaya sendiri untuk menjaga roda pasar tetap berputar.
Solikin Anwar (31), pedagang tahu dan tempe asal Kediri, menyoroti buruknya infrastruktur pasar. “Sebagian jalan sudah dicor, tapi ada yang belum. Kalau hujan, pasar banjir karena tidak ada selokan. Pengunjung sering jatuh karena jalan licin,” katanya.
Keluhan serupa datang dari mama Herelina Kogoya, pedagang sayur asal Kelila, Papua Pegunungan. “Jalannya tidak baik, ini kota tapi macam bagaimana kita pikir begitu?” ucapnya. Ia mengaku harus mengeluarkan Rp15 ribu ongkos ojek sekali jalan dari rumah di Tanah Hitam ke Pasar Youtefa.
Sekretaris Pasar Youtefa, Yerry Nussy, membenarkan kondisi itu. Menurutnya, perbaikan jalan dan drainase masih bergantung pada anggaran Dinas Pekerjaan Umum. “Tahun lalu ada pekerjaan, tapi belum tuntas. Tahun ini baru ada anggaran untuk got, drainase, dan jalan,” ujarnya.
Toilet Swadaya, Bukan dari Pemerintah
Ironisnya, fasilitas publik vital seperti toilet justru dibangun dengan swadaya pedagang. Ibu Masni Tahir (60), perantau asal Makassar, mengaku membangun kembali toilet pasar dengan pinjaman bank sebesar Rp70 juta setelah pasar terbakar.
“Toilet ini punya saya sendiri, bukan pemerintah. Dari pemerintah sepersen pun tidak ada bantuan,” tegasnya.
Pengunjung dikenakan biaya Rp2.000 untuk buang air kecil dan Rp3.000 untuk buang air besar. Dari situ, Masni meraup pendapatan sekitar Rp250–270 ribu per hari. Namun, biaya operasional tinggi: Rp315 ribu per bulan untuk listrik, Rp300 ribu retribusi toilet, dan Rp3.000 per hari untuk kebersihan. “Pendapatan tidak sebanding dengan biaya,” keluhnya.
Selain modal dagang, pedagang juga menanggung pungutan berlapis. Herelina menyebut setiap hari ia membayar Rp15 ribu untuk sewa tempat, Rp15 ribu untuk sewa payung, dan tambahan Rp2.000 yang ditarik pengurus pasar tanpa penjelasan.
“Kalau dagangan habis, bisa dapat Rp400–500 ribu. Tapi kalau sepi, paling Rp50–100 ribu. Itu harus dipotong lagi dengan biaya harian,” ungkapnya.
Sementara Sholikin, pedagang tahu-tempe, mengaku membayar retribusi harian Rp3.000 di pagi hari dan Rp5.000 di sore hari, selain menyewa tempat dari orang lain.
Retribusi Masuk Kas Daerah, Pedagang Merasa Tak Dapat Imbalan
Menurut Sekretaris Pasar, retribusi dari pedagang diserahkan ke Dinas Perindakop lalu diteruskan ke Dinas Pendapatan Daerah untuk masuk ke APBD. “Karcis itu untuk pendapatan daerah,” jelas Yerry.
Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan paradoks. Pedagang tetap harus membayar biaya tambahan untuk fasilitas dasar—dari toilet, air, listrik, hingga kebersihan. Fasilitas yang disediakan pemerintah sangat terbatas: hanya kantor pasar, tiga toilet aktif yang dikelola pedagang, dan tenaga kebersihan yang jumlahnya minim.
Masalah sampah disebut sebagai tantangan utama. “Sampah paling banyak dari pinang. Petugas setengah mati angkat. Hari ini diangkut, besok sudah menumpuk lagi,” ujar Yerry. Saat ini ada tujuh tenaga kebersihan di Pasar Youtefa, namun jumlah itu dianggap belum mencukupi.
Keamanan dan penerangan juga bermasalah. Anggaran keamanan tahun ini ditiadakan, sedangkan lampu jalan banyak yang sudah tidak berfungsi.
Para pedagang berharap pemerintah kota memenuhi janji-janji politik mereka. “Jalan di dalam pasar harus diperbaiki, begitu juga parit. Kalau hujan, air sering meluap sampai masuk ke rumah dan tempat dagangan kami,” pinta Masni.
Herelina menambahkan, “Kami ini di kota, tapi fasilitas seperti bukan di kota.”
Sementara Sholikin berharap penataan pasar lebih tertib agar pedagang tidak saling berebut tempat. “Supaya semua dapat tempat yang layak,” ujarnya.
Potret Pasar Youtefa memperlihatkan jurang antara pemasukan besar yang disetor pedagang ke pemerintah dan minimnya fasilitas yang kembali ke mereka. Toilet dibangun swadaya, pedagang membayar pungutan berlapis, jalan dan drainase terbengkalai, sampah menumpuk, serta keamanan tak terjamin.
Di balik ramainya transaksi jual beli setiap hari, pedagang kecil berjuang dengan biaya harian yang terus menggerogoti pendapatan. Pasar yang seharusnya menjadi ruang ekonomi rakyat justru menjelma sebagai ruang perjuangan melawan sistem pengelolaan yang timpang.(*)
Elwen dan Son David, Peserta Magang dari Honai Jurnalistik Kampung di Media Jubi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Discussion about this post