Sentani, Jubi – Sudah dua bulan sejak Puskesmas Komba Waliyau dipalang oleh pemilik hak ulayat. Sejak Desember 2024 hingga akhir Februari 2025, akses layanan kesehatan di wilayah tersebut terhambat, memaksa tenaga medis untuk mengalihkan pelayanan ke rumah warga yang berdekatan. Situasi ini menimbulkan dampak serius, terutama bagi warga yang bergantung pada layanan kesehatan di Puskesmas tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lie, menegaskan bahwa pihaknya lebih menginginkan penyelesaian melalui jalur hukum. Menurutnya, persoalan administratif seperti pembayaran atau klaim hak ulayat seharusnya tidak sampai mengorbankan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kita sedang fokus pada pelayanan, sehingga soal bayar-membayar dan sebagainya bukan urusan kami. Lebih baik tempuh jalur hukpum agar semuanya menjadi jelas,” ujar Khairul di Sentani, Papua, Senin (24/2/2025).
Khairul juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah berinisiatif memberikan satu unit bangunan untuk digunakan sebagai posko kesehatan sementara. Meskipun bukan fasilitas resmi, bangunan tersebut dinilai cukup representatif untuk tetap menjalankan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat sekitar.
Dampak terhadap masyarakat
Sebagian besar tenaga medis yang bekerja di Puskesmas Komba Waliyau adalah perempuan. Dari total 68 tenaga kesehatan, 15 orang adalah bidan, 15 perawat (14 di antaranya perempuan), dan beberapa tenaga medis lainnya. Situasi pemalangan ini menimbulkan trauma bagi mereka karena sering mendapat gangguan dari oknum masyarakat.
“Petugas di Puskesmas Komba 95 persennya perempuan. Bisa dibayangkan bagaimana mereka bekerja dalam tekanan seperti ini. Kita semua tidak menginginkan hal-hal seperti ini menghambat pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Khairul.
Gangguan terhadap tenaga medis ini berpotensi memperburuk akses layanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Jika tenaga medis merasa terancam, besar kemungkinan mereka enggan bertugas di daerah tersebut. Khairul menekankan bahwa keberadaan Puskesmas Komba Waliyau sangat penting, mengingat jika hanya ada satu puskesmas di Kota Sentani, layanan kesehatan tidak akan berjalan efektif.
“Semua layanan kesehatan di puskesmas ini gratis. Tapi kondisi saat ini memaksa warga mencari puskesmas lain dengan jarak yang lebih jauh, yang tentu saja menambah beban masyarakat,” tambahnya.
Salah seorang warga Kelurahan Dobonsolo, Mikhael Felle, mengeluhkan dampak dari pemalangan Puskesmas tersebut. Ia menyoroti kesulitan dalam penggunaan kartu BPJS karena sistem rujukan yang terkait dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Sudah lebih dari dua bulan ini pelayanan di Puskesmas Komba tidak berjalan. Dampaknya terasa terutama bagi kami yang terdaftar di BPJS, karena harus mencari layanan di tempat lain,” katanya.
Upaya DPRK Jayapura
Ketua Komisi C DPRK Jayapura, Muhammad Akbar, meminta Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan segera menyelesaikan persoalan ini. Ia menegaskan bahwa hak ulayat bisa diselesaikan melalui jalur hukum atau kesepakatan, tetapi pelayanan kesehatan tidak boleh terhenti terlalu lama.
“Kasihan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan harus bersusah payah ke fasilitas lain yang jaraknya jauh,” ujarnya.
Akbar menambahkan bahwa DPRK Jayapura akan berkoordinasi dengan Komisi A dan B untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, termasuk pemilik hak ulayat.
“Jika kedua belah pihak tetap mempertahankan posisinya masing-masing, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Kami berharap ada solusi yang adil agar puskesmas bisa kembali melayani,” tegasnya.
Masyarakat berharap agar pemilik hak ulayat berkenan membuka kembali akses ke Puskesmas Komba Waliyau, setidaknya hingga ada penyelesaian hukum yang lebih jelas.
Fasilitas ini melayani banyak warga dari Kelurahan Dobonsolo serta kampung-kampung pesisir Danau Sentani, yang selama ini bergantung pada layanan kesehatan di Puskesmas tersebut.
“Pemerintah harus lebih transparan dalam penyelesaian masalah ini. Kami berharap ada itikad baik dari semua pihak agar pelayanan kesehatan dapat berjalan normal kembali,” tutup Mikhael Felle. (*)
Discussion about this post