Sentani, Jubi – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan, mengatakan pendidikan serta konektivitas akses di kampung masih sangat buruk.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura ke sebuah sekolah di Kampung Skori, Distrik Kemtuk, Selasa (24/10/2023).
Piet Soyan juga mengatakan tujuan kunker yang dilakukan adalah dalam rangka mendapat bahan masukan untuk pembahasan APBD Induk 2024.
“Untuk APBD Perubahan sudah kami lakukan hal yang sama di sejumlah kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura. Kami menemukan hal yang sama di setiap kampung yang kami datangi. Konektivitas akses serta kualitas dan mutu pendidikan yang sangat buruk,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja kali ini, kata Soyan, ada banyak hal yang dilaporkan oleh pihak sekolah, serta ada banyak bukti dan fakta yang ditemui di sepanjang perjalanan menuju tempat kunjungan kerja.
Dikatakan, jumlah guru honorer lebih banyak dari guru berstatus ASN. Apakah, Dinas Pendidikan sudah pernah berkunjung ke sekolah ini dan memperhatikan kendala yang dihadapi pihak sekolah.
“SD YPK Dias Glori Sekori di Kampung Skori, letaknya sangat jauh dari pemukiman warga. Wajar, apabila guru dan siswa sama-sama tidak masuk sekolah,” katanya.
Soyan juga mengatakan pengelolaan dana BOS untuk kepentingan operasional sekolah tidak berjalan dengan baik karena dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru yang berstatus honorer. Padahal, dalam aturan penggunaan dana BOS, hal tersebut tidak dibenarkan.
“Pejabat yang berwenang seharusnya turun ke lapangan dan melihat kondisi yang terjadi. Jangan hanya perintah dari dalam kantor saja tanpa melihat fakta di lapangan,” katanya.
Menurutnya, hal yang sangat prinsip dari sebuah wilayah adalah konektivitas dan akses jalan yang terhubung. Ini yang sangat miris, akses jalan dan jembatan yang rusak parah. Belum lagi jarak tempuh yang harus dilewati oleh masyarakat setempat sangat jauh. Bukan anak-anak yang ke sekolah saja, masyarakat yang ingin membawa hasil kebun ke pasar lewat jalur yang mana?.
“Kita kembali ke sekolah, fasilitas penunjang belajar mengajar yang minim, kursi, bangku, meja, papan tulis, jaringan internet yang tidak tersedia. Ini bagian penting yang harus diperhatikan dengan serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura ini menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait untuk mendapat penjelasan terhadap apa yang pernah diupayakan sebelumnya dan memberikan masukan terhadap temuan dan fakta lapangan serta laporan yang diperoleh dari kunjungan kerja kali ini.
“Kondisi yang ditemukan saat ini menjelaskan bahwa apa yang selama ini dipublikasikan terkait peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hanya omong kosong belaka,” pungkasnya. (*)