Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hanzar Rafinus, menyebut secara nasional cukup banyak subtansi aduan masyarakat yang disampaikan kepada lembaga tersebut, terkait dengan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Namun dari banyaknya aduan itu, terdapat tiga subtansi aduan yang jumlahnya dirasa sangat besar, yaitu menyangkut tentang masalah agraria atau pertanahan, kepegawaian, dan masalah kepolisian.
“Memang banyak juga subtansi yang lain dari aduan masyarakat baik itu menyangkut asuransi, pelayanan jaminan sosial, terkait dengan perijinan dan lainya, namun memang tiga subtansi di atas yang jumlahnya terbesar dibandingkan subtansi lain,” ucap Bobby Hanzar Rafinus, usai menghadiri serah terima jabatan kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (15/12/2022).
Ia menyebut, dari 50 subtansi laporan masyarakat kepada Ombudsman dari jumlah statistik dibuatkan datanya, tiga besar persoalan itu yang sangat mendominasi.
Khusus di tingkat Provinsi Papua, ia mengaku tidak jauh beda dengan tiga besar tersebut, tentu ada yang menonjol menyangkut masalah pertanahan yang sering dilaporkan masyarakat Papua.
Bahkan menyikapi masih sulitnya akses masyarakat terhadap layanan jaringan telekomunikasi di beberapa daerah di Tanah Papua, Ombudsman pun tengah melakukan kajian terkait dengan bagaimana Kominfo mendayagunakan anggaran yang ada dan dikelola, baik di kementerian maupun Badan Bakti yang mempunyai program untuk melengkapi jaringan telekomunikasi di seluruh tanah air.
“Mudah-mudahan saya kira apa yang dialami oleh Papua bisa segera ditangani melalui dana yang dikelola oleb Bakti,” katanya.
Meski begitu, ia mengapresiasi kinerja pemerintah daerah juga forkopimda Provinsi Papua atas prestasi dalam bidang ekonomi, dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia melihat dan mengikuti bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu pun dinilai terjadi pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2022 yang relatif tinggi mencapai 1,27 persen sehingga indeks keseluruhan mencapai 61,39 persen.
“Hal ini menurut saya memberikan optimisme untuk ke depannya lebih baik lagi, peningkatan IPM tersebut terjadi pada semua dimensi. Melihat perkembangan yang positif ini, Ombudsman RI mengajak kita bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan,” katanya. (*)