Wamena, Jubi – Hingga Juli 2023, realisasi Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan baru sekitar 17 persen dari total anggaran Rp1,9 triliun.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas atau Plt Kepala Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Papua Pegunungan, Subhan, melalui rilis pers yang diterima Jubi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (14/7/2023) malam.
Subhan menjelaskan bahwa realisasi anggaran hingga saat ini baru mencapai 17 persen sebabkan keterlambatan dalam penetapan APBD Provinsi Papua Pegunungan pada 8 Maret 2023 lalu.
Realisasi anggaran 17 persen merupakan penyerapan dari operasional, termasuk Tambahan dari Penghasilan Pegawai atau TPP Provinsi Papua Pegunungan.
Menurutnya, untuk mendongkrak penggunaan anggaran bergantung pada infrastruktur, dimana jika paket pekerjaan infrastruktur berjalan, akan meningkatkan penyerapan anggaran.
“Saat ini paket pekerjaan infrastruktur sudah masuk dalam tahapan pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan [ULP]. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan proses pelelangan juga cepat selesai. Pekerjaan berjalan sehingga mendongkrak persentase realisasi anggaran,” bebernya
Dirinya berharap anggaran segera direalisasi supaya bisa mencapai target pada akhir tahun 2023.
“Dana Otsus juga baru ditransfer pada tanggal 13 Juli 2023 kemarin. Memang agak terlambat, karena bulan Maret kita baru penetapan APBD Papua Pegunungan,” katanya.
Sementara itu, Penjabat atau Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, menilai realisasi 17 persen anggaran itu sudah bagus, sebab Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru.
Kondomo menjelaskan sejak awal Pemprov Papua Pegunungan lebih memfokuskan penataan organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran, hingga peraturan gubernur (Pergub). Hal ini yang menyebabkan penetapan anggaran terlambat dan tidak sama seperti DOB lainnya.
“Kami harap beberapa bulan ke depan, dengan pekerjaan fisik mulai berjalan, maka bisa mendongkrak presentasi realisasi anggaran tahun 2023,” harapnya. (*)