Wamena, Jubi – Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya, pada Rabu (21/2/2024), untuk membahas mengenai data hingga pengendalian inflasi.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai mengatakan kehadiran BPS memberikan input data rill dan faktual, yang berguna untuk proses program perencanaan anggaran di Provinsi Papua Pegunungan.
Hal itu bisa terlihat dengan data-data mengenai indeks kemahalan kontruksi, berapa jumlah orang asli Papua, kemudian juga sektor-sektor ekonomi makro yang tumbuh di Papua Pegunungan.
“Karena itu juga berpengaruh terhadap kebijakan transfer pusat ke Papua Pegunungan,” kata Veix Wanggai.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga membutuhkan data-data rill dari BPS terkait dengan PDRB, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan inflasi.
“Itu berguna untuk kebijakan program kemudian prioritas pendanaan yang harus dialokasikan terhadap sektor-sektor yang didorong, termasuk 20 komoditas pokok yang kemudian kita bisa melihat tingkat harganya yang bervariasi di tingkat kabupaten di Papua Pegunungan,” katanya.
Kerja sama yang dijalin juga kata Wanggai, mengenai kebutuhan-kebutuhan data ekonomi makro, demografi, data PDRB yang berguna untuk proses perencanaan pembangunan ke depan, terutama dalam RPJMD 5 tahun ke depan di Papua Pegunungan dan rancangan awal rencana jangka panjang.
“Tentu kami membutuhkan data tentang kondisi ekonomi makro, sektor-sektor unggulan setiap kawasan, dan itu keluar di dalam desain pengembangan Papua Pegunungan ke depan,” katanya.
Ia menyatakan jika kehadiran BPS juga memberikan data-data terbaru terkait dengan inflasi yang sangat berguna bagi pemerintah provinsi, kemudian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan.
Begitu juga dalam pendampingan bagi setiap ASN dan OPD yang ada, sangat dibutuhkan peran BPS agar ada sebuah pemahaman yang sama kemudian aliran informasi laporan dari pemerintah provinsi kepada BPS semakin lengkap.
“Kami menemukan sebuah pola pergerakan inflasi di setiap kabupaten dan itu juga berpengaruh kepada kami di dalam merumuskan langkah-langkah ke depan,” katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Adriana H. Carolina menyatakan Provinsi Papua Pegunungan merupakan Daerah Otonomi Baru oleh karena itu BPS sebagai pembina data terkait pertumbuhan perekonomian, kemiskinan, dan semua data yang terkait dengan Papua pegunungan.
Dalam pertemuan itu Pj Gubernur mengharapkan ada pembinaan statistik dalam instansi di Provinsi Papua Pegunungan, hingga dalam pengendalian inflasi di mana Kota Wamena telah ditetapkan sebagai salah satu kota inflasi di Papua Pegunungan.
“Dari sektor pertumbuhan ekonominya, Papua Pegunungan tumbuh di angka 5,22 persen dari 2022-2023, untuk itu Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ada terus didorong dalam pengendaliannya,” kata Adriana. (*)