Wamena, Jubi – Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Sumule Tumbo, mengatakan kunjungannya ke Wamena guna melihat persiapan peresmian Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan.
Pada kunjungan Senin (5/9/2022), dilakukan pertemuan dengan masing-masing kepala daerah dari 8 kabupaten khususnya wilayah Pegunungan Papua, untuk meminta komitmen bersama agar bisa melakukan klarifikasi secara kongkret menyangkut kesiapan itu sendiri.
“Ini menyangkut dengan kesiapan hibah, pinjam pakai aset yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, kita harapkan tim dari 8 kabupaten ini bisa bekerja luar biasa dan solid untuk mendukung persiapan peresmian,” katanya, di Wamena, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, hasil pertemuan bersama ini akan dilaporkan kepada pimpinan pusat di Kemendagri, sehingga bisa diputuskan di mana akan dilakukan peresmian DOB Provinsi Papua Pegunungan, ini juga tergantung dari kesiapan tim yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat, Provinsi Papua, dan 8 kabupaten yang ada.
“Hari ini dapat dilihat [kita] sudah merapatkan barisan dan berkomitmen bersama mendorong percepatan peresmian Provinsi Papua Pegunungan, ini merupakan harapan bersama agar semua bisa berjalan dengan baik,” jelas Tumbo.
Untuk peresmian ini, kata Tumbo, tentunya belum bisa dipastikan dan masih menunggu arahan dari pimpinan pusat di Kemendagri.
“Untuk masalah peresmian DOB Provinsi Papua Pegunungan merupakan kewenangan pimpinan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI, sebab dalam peresmian itu akan bersamaan dengan penunjukan penjabat gubernur, agar pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Ia memastikan peresmian akan dilakukan pada tahun ini, namun ia mengaku belum melihat secara keseluruhan persiapan yang dilakukan.
“Jadi dengan adanya DOB di Provinsi Papua, pelayanan pemerintahan akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat, salah satunya jaringan internet yang memadai serta pembangunan daerah,” katanya. (*)
