Sentani, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bakal menyiapkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS) ke-XIV. Pada pelaksanaan FDSJuli 2024 mendatang akan disediakan anggaran sebesar Rp 2 miliar.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Jayapura, Ted Mokay, mengatakan anggaran FDS ke-XIV tahun 2024 ini agak meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,8 miliar.
“Dengan anggaran yang sebesar 2 miliar rupiah ini, maka penyelenggaraan FDS bisa dilaksanakan selama dua atau tiga hari saja,” ucap Ted Mokay, di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa, (25/3/2024).
Menurutnya, jadwal nasional dan sudah terdaftar di Kementerian Parekraf seharusnya adalah lima hari. Namun kas keuangan daerah saat ini masih minim sehingga dana yang tersedia hanya Rp 2 miliar, apalagi baru saja melaksanakan Pemilu Serentak 2024.
“Hal ini sudah disampaikan dalam rapat bersama Pak Pj Bupati dan Ibu Sekda, bahwa FDS tidak bisa lima hari,” katanya.
Dengan besaran anggaran yang tersedia, maka pasti ada sejumlah item di dalam jadwal yang tidak terlaksana, dan akan jadi sorotan masyarakat adat khusus kepada Disbudpar.
“FDS ini sudah jadi ikon dan merupakan kebangkitan budaya Papua, khususnya Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Dia berharap, dalam perjalanan persiapan pelaksanaannya nanti ada perubahan yang terjadi, artinya bahwa ada keseriusan dari Pj Bupati terhadap pelaksanaan FDS itu sendiri.
“Suksesnya kegiatan yang berbasis kebudayaan di daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama, oleh sebab itu sangat dibutuhkan juga adanya partisipasi masyarakat adat dalam menyukseskan FDS tahun ini di Bumi Khena Mbai Umbai,” katanya.
Salah satu pelaku seni dan budaya di Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kori Ohee, mengatakan pelaksanaan FDS beberapa tahun belakangan ini sudah tidak mendapat dukungan dan perhatian serius oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pesta budaya ini dijadikan ajang kepentingan politik dan atas dasar kepentingan oknum pejabat, yang sama sekali tidak memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat adat.
“Bahkan pernah diubah tanggal kegiatannya hanya karena kepentingan pejabat yang bersangkutan, padahal event sebesar ini dijalankan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. (*)
Discussion about this post