Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengadakan monitoring dan evaluasi (monev) anggaran pendapatan belanja kampung.
Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, mengatakan monev yang berlangsung di Hotel Fox Jayapura, Kota Jayapura, Rabu (22/11/2023), dengan agenda kegiatan evaluasi dan pengawasan peraturan desa di 14 kampung tahun 2023.
“Kegiatan ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan kampung di Kota Jayapura berjalan dengan baik dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Dikatakan, kampung-kampung di Kota Jayapura adalah tulang punggung pembangunan, atau tempat di mana mewujudkan kebijakan-kebijakan pembangunan.
“Oleh karena itu pengelolaan anggaran kampung harus menjadi fokus utama dan memastikan agar dana publik digunakan dengan bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Monev anggaran pendapatan dan belanja kampung di Kota Jayapura merupakan salah satu tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan yang dianggarkan di kampung, agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami ingin melihat sejauh mana kepala kampung dan aparatnya melaksanakan pengelolaan keuangan dan kendala apa yang mereka temui di lapangan. Kami memberikan masukan apabila ada kendala yang ditemui oleh pemerintah kampung. Jadi kami lebih kepada pembinaan,” ujarnya.
Atanay mengatakan kegiatan yang menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan tersebut, agar kepala kampung dan aparatnya dapat memahami dengan baik pengelolaan keuangan, dan tertib dalam administrasi program pembangunan yang menggunakan dana kampung.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, mengatakan laporan keuangan kampung harus disusun dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat bahwa dana kampung digunakan dengan benar.
“Saya mengajak kita semua yang berada di kampung agar terlibat dalam pengawasan penggunaan dana kampung termasuk Bamuskam dan lembaga pengawas kampung, untuk melakukan pengawasan dan monitoring yang ketat. Keterlibatan aktif masyarakat juga adalah kunci untuk memastikan keberhasilan,” ujarnya.
Selain itu, dilanjutkannya, kolaborasi antara kampung-kampung, pemerintah kota, dan sektor swasta sangat penting dalam memaksimalkan hasil pembangunan terutama pelaksanaan program dan kegiatan.
“Untuk memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja kampung benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saya berharap monev ini, secara cepat dan tepat dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul sehingga dapat langsung diatasi,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
