Sentani, Jubi – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan rencana kunjungan kerja (kunker) yang akan dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura ke Jepang adalah sah-sah saja, karena rencana tersebut sudah disepakati sejak tahun lalu secara kelembagaan.
Purnomo mengatakan hasil dari kunker tersebut bisa dilaporkan juga kepada masyarakat, artinya bahwa semua anggaran belanja daerah yang dikeluarkan, harus memiliki dampak bagi pelayanan pembangunan di daerah ini, khususnya bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Entah apa namanya, kunker ataupun studi banding oleh pihak legislatif ke luar negeri, yang jelas harus bisa membawa dampak baik dan perubahan di masyarakat dari hasil studinya itu,” ujarnya, di Sentani, Minggu (21/5/2023).
Ia berharap agar semua rencana dan proses perjalanan dari Papua hingga ke Jepang, dapat berjalan dengan baik dan selama kegiatan berlangsung ada hasil yang bisa dibawa pulang.
“Sebagai perwakilan seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, harus ada perubahan yang dilakukan,” katanya.
Rencananya, kunker tersebut akan berjalan selama seminggu di Jepang dan keberangkatannya pada 29 Mei mendatang. Walau demkian, dari 25 anggota dewan yang akan berangkat, kabarnya ada juga yang tidak tertarik dan tidak ikut serta dalam kunker tersebut.
“Jika ada anggota yang tidak ikut kunjungan kerja ke Jepang, itu merupakan hak politik anggota dewan itu sendiri. Rencana kunker ke Jepang ini sudah disampaikan dan ini bukan yang pertama kali dilakukan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo.
Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing, mengaku dirinya tidak akan ikut dalam rombongan kunker ke Jepang.
Menurutnya, kunker yang dilakukan oleh legislator di DPRD Kabupaten Jayapura tidak memberi nilai manfaat untuk pembangunan daerah. Apalagi, kunker ke luar negeri ini selalu berlangsung jelang akhir masa jabatan anggota dewan.
“Kita jujur saja, ini bagian dari pemborosan anggaran daerah yang semestinya dapat digunakan untuk kepentingan lain yang benar-benar berdampak serta bermanfaat bagi masyarakat kita,” katanya. (*)