Sentani, Jubi – Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dan dua kampung di Kabupaten Keerom menjadi tiga kampung di Papua yang terpilih menjadi tempat observasi kampung bebas korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, mengapresiasi langkah KPK tersebut.
Ia mengatakan observasi yang dilakukan ini meliputi peran aktif masyarakat dalam semua kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung Nendali, turut memberikan dukungan dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA), pelayanan publik, memberikan dukungan dalam perencanaan pembangunan tetapi juga mengawasi seluruh proses pelayanan yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).
“Administrasi dan implementasi, kami harapkan bisa tertib dan apa yang menjadi bagian dalam persyaratan dalam observasi oleh tim KPK bisa dilengkapi dan Nendali menjadi kampung yang terpilih untuk mewakili Papua di tingkat nasional,” ujar Sekda Hana Hikoyabi, Selasa (21/2/2023).
Terpisah, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Jhonson Ginting, mengatakan pihaknya saat ini berada di Kampung Nendali dalam rangka melakukan observasi calon kampung bebas korupsi. Ada 87 kampung yang akan diobsevasi secara nasional yang tersebar di 22 provinsi.
“Dari tiga kampung yang dilakukan observasi di Papua, satu yang akan ditetapkan untuk mewakili Papua pada tingkat nasional,” katanya.
Jhonson menambahkan Nendali terpilih sebagai kampung yang observasi karena telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, baik dari tingkat Pusat hingga daerah. Kampung Nendali memiliki sejumlah potensi unggulan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita mendapat informasi juga dari Pemerintah Kabupaten Jayapura soal keunggulan yang dimiliki Kampung Nendali. Selain itu juga ada informasi lain dari Kementerian Desa dan Pemerintah Provinsi Papua,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Nendali, Wellfried Wally, merasa sangat bersyukur bahwa kampungnya terpilih menjadi bagian observasi oleh KPK RI sebagai kampung bebas korupsi.
Wellfried menjelaskan bahwa ada format yang diberikan sebagai angket yang harus diisi, ternyata ada banyak hal yang terlewat dari dugaan dalam observasi ini.
“Kami fokus kepada apa yang menjadi perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program yang sesuai dari setiap usulan Musrenbang dan tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Nendali. Dari sisi administrasi memang banyak kekurangan tetapi sementara dalam perbaikan dan diharapkan bisa menjadi yang terbaik seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat tetapi juga pemerintah,” ujarnya. (*)
