Beijing, Jubi – Otoritas China meminta Jepang segera mengoreksi isi Buku Biru Diplomatik yang di dalamnya menyebut China sebagai ancaman dan memosisikannya sebagai tantangan strategis terbesar.
“Kami mendesak Jepang memperbaiki kesalahannya, berhenti menghasut dan menciptakan blok konfrontasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin di Beijing, Selasa (11/4/2023).
Pihaknya meminta Jepang mematuhi tatanan internasional pascaperang dan norma dasar perilaku hubungan internasional.
“China dengan tegas menentang Jepang yang mendiskreditkan China dengan menyebut ‘ancaman dari China’,” ujar Wang.
Terkait keprihatinan Jepang atas aktivitas militer gabungan China-Rusia di dekat perbatasan Jepang sebagaimana tercantum dalam buku biru yang dirilis dalam rapat Kabinet Jepang pada Selasa, Wang menanggapinya bahwa kerja sama militer tersebut tidak menyasar pada pihak ketiga mana pun.
“Kerja sama tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi negara mana pun dan bukan untuk menghakimi negara lain,” katanya.
Menurut dia, kerja sama militer China-Rusia sejalan dengan hukum internasional.
Jika Jepang masih ingin membangun hubungan yang konstruktif dengan China, Wang mengingatkan agar Jepang berhenti mencampuri urusan dalam negeri China.
Sebelumnya, China dan Jepang menyepakati pembangunan saluran komunikasi pertahanan di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayasi ke China pada 1-2 April lalu.
Pembangunan sambungan telepon langsung itu secara efektif bisa meningkatkan komunikasi pertahanan China-Jepang.
Saluran tersebut juga bertujuan untuk memperkuat kedua belah pihak dalam mengelola dan mengendalikan krisis maritim dan udara, serta membantu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Korsel kecam klaim baru Jepang atas Kepulauan Dokdo
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan atau Korsel Lim Soo-suk pada Selasa mengatakan bahwa negaranya mengecam keras klaim teritorial Jepang atas wilayah sengketa Kepulauan Dokdo, yang dikenal sebagai Kepulauan Takeshima di Jepang.
Kecaman itu dilontarkan Korsel setelah pada hari yang sama Jepang mencantumkan klaim atas kepulauan tersebut dalam Buku Biru Diplomatik 2023 miliknya yang berisi laporan atas berbagai kebijakan dan aktivitas luar negeri Jepang.
“Kami mengecam keras Jepang yang terus-menerus melayangkan klaim tidak berdasar atas kedaulatannya di Dokdo yang mana merupakan wilayah kedaulatan kami baik dilihat dari sisi sejarah, geografi, maupun hukum internasional,” kata Lim seperti dikutip oleh kantor berita Korea Selatan.
Jubir Kemlu Korsel itu juga mengingatkan Jepang bahwa serangkaian klaim yang selama ini dilayangkan negara itu pada dasarnya jelas sama sekali tidak berkontribusi terhadap perkembangan hubungan kedua negara.
Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, pihak Kemlu Korea Selatan juga telah memanggil Naoki Kumagai selaku wakil kepala di Kedutaan Besar Jepang di Seoul untuk menyampaikan pesan resmi protes tersebut. (*)
