Manokwari, Jubi-Tanah Gedung Fakultas Kehutanan dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Papua seluas 15,9 hektar dinilai belum lunas dibayar, hal itu membuat pemilik tanah melakukan palang. Akibatnya, aktivitas perkuliahan mahasiswa terganggu.
Hal itu membuat para mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan MPM Kampus Unipa melakukan aksi di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (28/4/2023).
Yuliance Fanataf, Ketua BEM Unipa meminta Pemerintah Papua Barat segera melunasi utang kampus masalah tanah demi menyelematkan perkuliahan para mahasiswa. “Pemerintah jangan hanya sibuk urus politik, sedangkan masalah pendidikan tidak diperhatikan,” kata Yuliance
Yuliance menyentil perilaku pejabat di Pemprov yang bergaya elit tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan, termasuk sengketa tanah tersebut. “Pemerintah Papua Barat sejauh ini urus apa yang lebih penting dari pendidikan, kami ini sudah yang akan melanjutkan estafet pembangunan di negeri ini jadi tolong perhatikan kami,” katanya dalam orasi di depan Kantor Gubernur di Arfai.
“Pemerintah sering berkampanye menyelamatkan sumber daya manusia SDM, lalu pertanyaan SDM mana yang mau di selamatkan oleh Pemerintah Papua Barat.
Yulianus Songgonauw meminta pemerintah Papua barat agar serius menyikapi persoalan tanah di Kampus Unipa, dia menyebut mahasiswa dengan segala kekurangan berusaha membayar uang kuliah, Namun sengketa tanah tersebut menyebabkan aktivitas kuliah macet.
“Kami datang ke sini untuk mendapat kepastian dari pemerintah kapan pemerintah Papua Barat duduk bersama dengan pihak kampus dan pemilik tanah untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Yulianus
Usai melakukan orasi, para pendemo diarahkan ke ruangan Sekretaris Daerah Papua Barat, Dance Sangkek. Sempat terdapat negosiasi antara mahasiswa dengan para staf di sekda. Ada kalangan mahasiswa yang tidak mau menemui Sekda di ruangannya.
“Masalah Kampus itu merupakan kewenangan Kementerian dengan pihak kampus, kalian ade-ade mahasiswa harus fokus belajar,” kata Sekda kepada para Mahasiswa di ruangan kerjanya.
Sekda menyebut bahwa tanah kampus Unipa sudah bersertifikat namun pihaknya segera mengagendakan agar bertemu dengan pihak rektorat dan pemilik tanah.
“Besok kita akan melakukan pertemuan dengan rektorat dan pihak pemilik tanah ulayat,” kata Sekda.
Sementara Ketua MPM Unipa, Agus Nahabial menegaskan pihaknya datang ke Kantor Gubernur Papua Barat untuk menggelar aksi demo menuntut pemerintah mengambil langkah untuk menyelamatkan persoalan yang terjadi di kampus, “Kami menolak bertemu dengan sekda di dalam ruangan, kami ke sini berorasi di luar bukan untuk masuk duduk di dalam ruangan,” kata Agus Nahabial.
“Saya sebagai ketua MPM tidak masuk dalam ruang dialog, sebab menurut saya ini semacam ada permainan dari pihak Pemerintah dan pihak universitas untuk mempermainkan kita mahasiswa,” katanya lagi.
Agus menegaskan, dia tidak hadir dalam pertemuan dengan Sekda itu bertujuan menjaga kepercayaan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demo, “Saya tidak ikut dalam ruang dialog ini karena menjaga kepercayaan mahasiswa kita ke sini untuk demo,” kata Agus. (*)